Bernama.id - Padang l Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus menjunjung tinggi asas kejujuran dan keadilan dalam setiap pengukuran tanah masyarakat.
Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Kantor BPN Kota Padang, Senin (24/2/2025).
Menurut Rahmat, keterbukaan dan profesionalisme dalam pengukuran tanah sangat penting untuk mencegah konflik pertanahan di masyarakat.
"Saya mengingatkan seluruh pegawai BPN agar tetap menjunjung tinggi asas kejujuran dan keadilan dalam setiap pengukuran tanah. Jangan sampai ada praktik yang merugikan masyarakat," tegasnya.
Rahmat juga mendorong BPN untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah.
Dia menilai masih banyak warga yang belum memahami prosedur serta manfaat sertifikat tanah, sehingga sosialisasi harus terus ditingkatkan.
"Sertifikat tanah bukan hanya soal legalitas, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Oleh karena itu, literasi kepada masyarakat harus menjadi perhatian utama," katanya.
Selain itu, Rahmat menyoroti pentingnya pendekatan khusus dalam pengelolaan tanah ulayat di Sumatera Barat agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Dia menekankan kebijakan pertanahan harus memperhatikan kearifan lokal, dan anggaran tahun 2025 harus menyesuaikan dengan kebutuhan daerah.
"Kita harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan kondisi di lapangan," tambahnya.
Sebagai contoh, Rahmat menyoroti persoalan administrasi pertanahan di Pantai Air Manis.
Dia menilai pengecekan langsung ke lokasi dan pemahaman historis tanah sangat penting untuk memastikan administrasi berjalan sesuai prosedur.
Rahmat menegaskan bahwa dirinya siap membantu masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah.
Dia juga menekankan bahwa penyelesaian sengketa tanah harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan bukti hukum yang kuat. (TPHRS)
