Anggota DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh bersama Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra usai Rapat Paripurna Uji Kelayakan dan Kepatuan Calon Kepala BIN yang baru di Gedung Senayan, Jakarta.
Bernama.id - Jakarta l Anggota DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh menyatakan agar Badan Intelijen Negara (BIN) kedepan dapat meningkatkan peran strategis dalam keamanan negara.
Pernyataan ini bertepatan dengan disetujuinya Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra sebagai Calon Kepala BIN yang baru oleh DPR pada Kamis (17/10/2024).
“Seperti yang kita ketahui, Pimpinan DPR RI bersama tim perwakilan dari delapan fraksi yang ada di DPR, telah melaksanakan fit and proper test terhadap Wamen Pertahanan, Letjen TNI (Purn) Herindra, sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)", kata Rahmat usai Rapat Paripurna.
Dia berpesan, kedepan Kepala BIN dapat melaksanakan tugas secara maksimal, setelah pelantikan yang dilaksanakan dengan pelantikan Menteri pada 21 Oktober 2024 mendatang.
“BIN sebagai Lembaga negara yang bertanggungjawab dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar maupun dalam negeri", jelas Anggota DPR asal Dapil 1 Sumbar tersebut.
Dia berharap, kedepan BIN sebagai lembaga pemegang data vital negara dapat memberikan kontribusi besar akan data dan informasi yang valid.
“Kita harapkan kontribusi besar terhadap data yang valid dan informasi yang strategis mengenai kebijakan terkait peningkatan keamanan nasional, seperti isu terorisme, radikalisme, dan cyber security yang menjadi prioritas penting untuk saat ini", harap Rahmat.
Untuk diketahui, dalam rapat Paripurna DPR RI ke-4 masa sidang I tahun 2024-2025, tim perwakilan dari delapan fraksi mengesahkan Herindra sebagai Kepala BIN yang baru menggantikan Budi Gunawan.
Hasil didapat setelah uji kelayakan yang dilakukan DPR atas surat yang dikirim Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Sebelum ketok palu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membacakan laporan pertimbangan usulan pemerintah terkait Calon Kepala BIN tersebut.
Herindra sendiri merupakan calon tunggal yang diusulkan oleh Jokowi dan telah melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilakukan oleh DPR RI. (TPHRS)
