Bernama.id - Padang l Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat membantah tegas hasil survei yang mengaitkan penurunan elektabilitas Mahyeldi dengan kasus korupsi.
Sekretaris DPW PKS Sumbar, Rahmat Saleh, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan upaya framing politik untuk menjegal kandidat kuat, Mahyeldi.
"Ini seolah upaya-upaya framing, kemudian mengarahkan pada kandidat kuat (PKS) Buya Mahyeldi, dalam hal ini diarahkan dengan kasus korupsi," tegas Rahmat di Padang, Kamis (20/6/2024).
Rahmat menegaskan bahwa tidak ada satupun fakta yang secara langsung melibatkan Mahyeldi dalam kasus korupsi yang terjadi di lingkungan OPD Pemprov Sumbar.
Ia mempertanyakan prinsip survei tersebut yang dirilis menjelang pendaftaran calon kepala daerah.
"Dengan adanya isu korupsi menurunkan elektabilitas Mahyeldi, sampai sekarang kan belum ada fakta(nya), yang melibatkan Buya (Mahyeldi) secara langsung. Itu kan ada beberapa OPD, dan masih dalam proses hukum, belum ada yang terdakwa, (baru) tersangka, tapi itu masih dalam proses hukum, dan kami menghormati," jelas Rahmat.
PKS lebih mengacu pada hasil survei internal mereka dan mengimbau kepada seluruh pihak untuk melakukan politik yang cerdas dan profesional.
"Kita berharap semua aktor politik bermain politik yang cerdas, politik yang profesional. Jangan sampai momentum Pilkada ini dijadikan sebagai ajang untuk mengarahkan isu-isu yang tidak benar," tegasnya.
Sebelumnya, belum lama ini salah satu lembaga survei merilis hasil survei terkait elektabilitas Calon Gubernur Sumbar 2024.
Dari salah satu datanya mengaitkan elektabilitas Mahyeldi dengan isu korupsi yang terjadi di lingkungan OPD Pemprov Sumbar. (****)
