Oleh : H. SYAIFUL AZMAN, SE, M. Si
(Birokrat Senior)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan.
Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin didalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di derah.
Sumber penerimaan (PAD) sebagaimana yang dimaksud pasal 31 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa PAD terdiri atas:
1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Dengan kondisi keuangan negara seperti sekarang, kepala daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah, melalui peningkatan PAD. Realisasi APBD bukan hanya digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin, dan pembangunan, tetapi bagaimana APBD ini bisa menstimulan meningkatnya PAD.
Kita melihat pada bebarapa daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah belum berjalan maksimal. Misalnya pasar, sarana olahraga, TPI serta sarana dan prasarana yang ada di OPD belum mampu menghasilkan PAD.
Selama ini saya melihat, PAD yang ditargetkan pada OPD berdasarkan kajian, tetapi lebih kepada diplot istilah Piaman "ditonggok tonggokan", sehingga ketika target PAD tidak teralisasi tidak ada sanksi terhadap OPD yang bersangkutan. Bahkan yang tidak masuk akal lagi, ketika PAD yang ditargetkan kepada OPD pada tahun pertama tidak tercapai, pada tahun ke dua bertambah targetnya.
Seandainya potensi yang ada di daerah bisa dimaksimalkan, baik melalui pemerintah maupun swasta, saya yakin penerimaan PAD bisa ditingkatkan, dan kepala daerah bisa lebih fokus menjalankan janji ketika kampanye PILKADA, tidak perlu lagi pusing pusing berombongan mencari dana ke Pemerintah Pusat.
