Oleh : Labai Korok Piaman
Gubernur Sumatera Barat mengarahkan pembangunannya mengikuti instruksi Presiden, Jokowi yaitu sebanyak-banyak anggaran bisa dinikmati oleh masyarakat daerah setempat atau ada dampak domino APBD untuk kesejahteraan masyarakat.
Sehingga APBD Sumbar saat ini lebih dititik tekankan pada alokasi bantuan langsung, pemberdayaan, pengembangan dan lainnya yang sifat dananya dibawah 2 milyar, kecil anggaran kegiatan.
Apalagi mengikuti pokok pikiran (PoKir) Anggota Dewan Provinsi Sumbar dipastikan anggaranya banyak pengadaan langsung (pl) dibawah 200jt.
AndaikanAnggota Dewan berjumlah 50 orang, pokok pikiran (PoKir) satu orang senilai 10 Milyar maka paket yang akan tersedia adalah 2.500 paket. Coba kalau paket pengerjaan sebesar 500 milyar diarahkan untuk pembangunan mega proyek yang satu paketnya bernilai 250 milyar, seperti untuk jembatan layang sitinjau laut, cepat serapannya.
Pengerjaan satu paket tersebut, apakah kegiatan/program besar atau kecil nilai anggaranya, tetap membutuhkan sumberdaya manusianya sama atau sebanyak itu juga personil panitia pengadaan, pelaksana, pengawasan yang disediakan.
Pertanyannya ambil contoh dengan paket kegiatan sebanyak 2.500 itu, bisakah cepat dikerjakan oleh ASN Pemprov Sumbar yang ada hari ini?. Kalau paket pengerjaan mega proyek sebesar 250 milyar tersebut dipastikan, sambil "bersiyul-siyul" saja ASN atau panitia pelaksana cepat selesainya. Tapi kalau yang 2.500 paket tersebut?.
Menurut Penulis disini letak mengapa serapan APBD Sumbar rendah Priode Mahyedi-Audy ini. Wajar Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar 2022 hingga 4 November lalu, baru mencapai 61 persen. Jadi jangan disalahkan Gubernur Sumatera Barat untuk itu.
Secara pribadi Penulis memberi apresiasi pada Gubernur Sumbar sudah mampu merealisasikan anggaran sebesar itu, sebanyak itu kegiatan, tidak banyak Kepala Daerah di Sumbar ini yang bisa melakukan itu dengan dinamika politik serba membully.
Kalau diambil contoh Gubernur sebelumnya, wajar serapan APBD cepat karena senilai 1 triliyun anggaran kegiatan/program waktu itu untuk 6 paket kegiatan saja. Wajar pertengahan tahun APBD sudah terserap sesuai target. Jadi diharapkan kepada pengamat, akademisi, politisi, praktisi coba melihat itu secara konfrehensif dan mendalam.
Kalau hanya melihat angkat-angka prestase serapan APBD tahun 2022 yang ada, tidak wajar diopini negari. Penulis berterima kepada Anggota Dewan Propinsi Sumbar yang PoKirnya dibuat dengan nilai kecil-kecil, ini akan berdampak positif terhadap pengusaha lokal atau produk lokal yang menerima.
Tapi kalau Mega proyek senilai ratusan milyar, satu triliun tentu yang akan mengerjakan perusahan diluar Sumatra Barat, perusahaan Aseng dan Asing, yang nota bene tidak memberikan dampak secara langsung untuk menekan inflasi yang sudah mulai turun di Sumbar saat ini.
Sekarang tugas Kita bersama, warga Sumbar bagaimana anggaran tersebut cepat direalisasikan dengan cara jangan membuat gaduh situasi politik, mari berkalaborasi semua unsur, Penulis yakin serapan APBD Sumbar cepat, rakyat kecil merasakan hasilnya.[*]
