Bernama.id - PADANG l Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Nevi Zuairina pada moment dialog dengan salah satu televisi Lokal Sumatera Barat, menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM baik subsidi maupun non subsidi untuk saat ini tidaklah tepat. Hal ini ia sampaikan dengan tegas pada dialog khusus bertajuk ‘Selamatkan Rakyat, Tolak Kenaikan BBM’.
“Saat ini Indonesia tengah berupaya bangkit di berbagai sektor setelah lebih 2 tahun kebelakang dilanda wabah pandemi covid 19. Kita semua memahami bahwa kenaikan BBM ini secara spontan akan menurunkan daya beli masyarakat. Tidak sekedar BBM yang naik, tapi semua komoditas yang memerlukan transportasi angkut dalam distribusinya, akan mengikuti kenaikannya”, tegas Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini menambahkan, bahwa saat ini, berdasarkan data dari kadin, ada sebanyak 66,7% penduduk Indonesia rentan miskin. Hal ini mengisyaratkan, kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
“Ketika ada sedikit guncangan terhadap daya beli mereka, semisal kenaikan BBM saat ini, baik yang subsidi maupun pertamax, maka mereka sangat rentan untuk masuk ke kategori orang miskin”, tutur Nevi.
Politisi PKS ini mengatakan, bahwa partainya konsisten menolak kenaikan BBM dan terus menyuarakan, agar pemerintah merevisi kebijakan untuk mengembalikan harga BBM seperti semula. Hal yang sangat mendasari penolakan kenaikan BBM ini adalah rakyat baru saja akan bangkit setelah pandemi, yang didukung posisi saat ini harga minyak mentah Dunia mengalami penurunan. Dan yang paling mengkhawatirkan menurutnya, kenaikan BBM ini telah memunculkan sederet implikasi negatif ditengah masyarakat, diantaranya, mendorong inflasi, menurunkan pertumbuhan ekonomi, memicu stagflasi, dan banyak lagi dampak negatif lainnya.
Nevi mengutarakan, bahwa Kebijakan harga BBM baik subsidi maupun pertamax, sangat tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi. Menurutnya, kebijakan turunan kenaikan BBM untuk mengurangi dampak buruk bagi masyarakat berupa bansus juga tidak dapat memberi solusi menyeluruh. Karena yang terjadi di lapangan, kerap kali ditemukan, bahwa Bansos alih-subsidi bahan bakar minyak berpotensi tidak akurat. Ketidakjelasan data akan memicu tidak akuratnya penerima sehingga banyak salah sasaran.
“Indonesia inikan kaya raya. Saya berharap, potensi alam negara ini dapat dioptimalkan sebaik mungkin, sehingga masyarakat kedepannya dapat merasakan kesejahteraan secara merata. Saat ini kenaikan BBM mengguncang masyarakat salah satu penyebabnya mayoritas masyarakatnya belum memiliki penghasilan yang mencukupi untuk mengimbangi tingginya harga komoditas. Salah satu pekerjaan utama pemerintah adalah, bagaimana rakyat kita ini memiliki daya beli yang tinggi, sehingga tidak ada persoalan dengan harga BBM maupun komoditas lainnya”, tutup Nevi Zuairina.(nzmc/Arif)
