Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi IV DPR Hermanto meminta Presiden Joko Widodo agar serius mengantisipasi krisis pangan yang sudah diambang mata. Permintaan Hermanto ini merupakan respon atas pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa Indonesia kedepan akan menghadapi krisis pangan.
"Saat ini tanda-tanda krisis pangan tersebut sudah semakin terasa", tandas Hermanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Bernama.id pada Jum'at, 24/6/2022.
"Tanda-tanda tersebut adalah alih fungsi lahan pertanian, terjadinya perubahan iklim, maraknya produk pangan impor, minimnya alokasi anggaran negara pada sektor pangan, minimnya teknologi pertanian dan tidak konsistennya penerapan program mewujudkan kedaulatan pangan", papar Hermanto.
Alih fungsi lahan pertanian, katanya, menjadi ancaman serius krisis pangan. "Kalau konversi lahan dilakukan besar-besaran, maka luas lahan pertanian pasti akan berkurang, sehingga produktivitas hasil pertanian pun akan turun", ujar Hermanto.
Perubahan iklim, katanya, sulit dikontrol karena faktor perubahan iklim global akibat industri dan efek rumah kaca. "Pemerintah harus kerja keras meminimalisir efek perubahan iklim global dengan cara mewujudkan program Indonesia hijau", tutur legislator dari FPKS DPR RI ini.
Produk pangan impor, lanjutnya, semakin tak terkendali masuk ke pasar domestik demi memenuhi kebutuhan industri. Di saat yang sama produk pangan domestik tidak terserap oleh industri karena alasan standarisasi produk. "Hal tersebut membuat masyarakat tergantung pada produk pangan impor", ujar Hermanto.
Menurutnya, rencana anggaran negara tahun 2023 untuk sektor pangan tersebar pada Kementerian Pertanian sebesar Rp 13, 7 Triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rp 6,1 Triliun serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 6,18 triliun. "Anggaran sebesar itu tidak cukup untuk menghadapi krisis pangan. Sangat rendah dibandingkan sektor lain yang tidak ada hubungannya dengan pangan", tandas legislator Badan Anggaran DPR dari FPKS ini.
"Belanja negara sektor pangan yang minim itupun didominasi untuk daya dukung manajemen. Adapun belanja yang bersentuhan langsung dengan produktivitas pangan sangat rendah", tambah Hermanto.
Temuan dan terapan teknologi pertanian, ungkap Hermanto, belum memadai untuk menjadi daya dukung peningkatan produktivitas dan kualitas produk pangan. "Agenda dan kerja pemerintah serta para pelaku usaha tidak fokus dalam mewujudkan kedaulatan pangan", ucapnya.
Lebih jauh Hermanto mendesak pemerintah agar serius dan punya strategi besar untuk menyelesaikan persoalan tersebut. "Terutama dalam hal: memperbesar anggaran, mengembangkan teknologi pertanian tepat guna, mendorong produktivitas pangan domestik dan serapannya serta sekuat tenaga mengurangi impor pangan", paparnya.
"Yang tak kalah penting, fokus mewujudkan kedaulatan pangan", pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.(rel/Arif)
