Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi IV DPR Hermanto mendesak Pemerintah untuk konsisten dan punya komitmen mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Kedaulatan pangan harus jadi agenda besar bagi Pemerintah dalam pertemuan G-20 Oktober mendatang di Bali.
"Kedaulatan pangan merupakan kemandirian bangsa Indonesia untuk menentukan politik pangan dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan daya dukung elemen bangsa yang bergerak pada sektor pangan yaitu pertanian, kelautan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan dengan memproduksi produk pangan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia," papar Hermanto dihadapan peserta Seminar Nasional Optimalisasi Potensi Pangan untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pertanian Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (LEMI - PB HMI) di Jakarta, belum lama ini.
Komitmen Pemerintah, lanjutnya, dibutuhkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan guna mengatasi masalah kelangkaan dan kenaikan harga pangan yang sering muncul belakangan ini akibat permainan pasar oleh para oligar dan masuknya produk pangan impor kedalam sistem pasar dalam negeri yang merugikan petani dan nelayan. "Negara harus kuat melindungi petani dan nelayan melalui regulasi dan kebijakan dari dominasi para oligar yang mempengaruhi harga pasar yang cenderung merugikan petani, nelayan dan masyarakat," tandas legislator dari FPKS DPR RI ini dalam keterangan persnya yang diterima Bernama.id pada Kamis, 7/4/2022.
Menurut Hermanto, instansi Pemerintah dan elemen pendukung mesti melakukan sinergi dan konsolidasi guna mengatasi alih fungsi lahan, perubahan iklim, teknologi pertanian dan sumber daya manusia. "Disamping itu, Pemerintah harus tegas melakukan penindakan terhadap para pelaku usaha yang melakukan penimbunan dan penahanan masuknya produk pangan ke pasar," tuturnya.
Menjelang Pertemuan Negara G-20 Oktober yang akan datang, kata Hermanto, sangat penting bagi Pemerintah untuk mendeklarasikan bahwa bangsa Indonesia betul-betul telah nyata mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan nasional. "Hal tersebut bisa menjadi narasi yang ditawarkan untuk disepakati sebagai kebijakan pangan global bagi negara-negara G-20," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.(rel/Arif)
