Oleh : Labai Korok Piaman
Saat ini terjadi tigalisme DPD KNPI Sumatera Barat sangat disayangkan dan memprihatinkan. Ketiga kelompok kepengurusan memiliki latar belakang yang kuat menyatakan DPD KNPI Sumbar versi mereka yang sah, yang memiliki legitimasi.
Ketiganya jika ditanyai maka jawabannya akan sama yaitu, "Kami yang punya legalitas secara defakto." Tanyakanlah legalitas DPD KNPI Sumbar versi Erick Hariyona, dipastikan versi beliau yang sah, tanyakan juga DPD KNPI Sumbar versi Fadli Amran, dipastikan versi beliau juga yang sah. Apalagi jika ditanyakan DPD KNPI Sumbar versi Donny Harisva Yandra, dengan tegas mereka juga menyatakan KNPI kami yang sah.
Dengan pembenaran sama-sama sah, sama-sama punya legitimasi maka aktivis Pemuda Sumbar akan dibuat bingung dan prihatin. Tambah lagi Sekretaris Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sumbar Febriyandi Putra angkat suara terkait adanya indikasi pencairan anggaran daerah yang dilakukan diluar ketentuan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat terkait anggran Rapimpurda yang di selenggarakan di Kepulauan Mentawai pada Agustus lalu.
Ini membuat situasi dan keadaan semakin rumit. Dibaca di medsos, berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh AMPI tersebut bahwa AMPI mengingatkan dengan telah dibekukannya SK Kemenkumham KNPI melalui surat Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang bernomor surat AHU.UM .01.05-45. (Pemakaian kata KNPI tidak boleh).
Dimana sama-sama perlu diketahui bahwa didalam surat tersebut dinyatakan tidak diizinkan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk menggunakan barcode Kemenkumham KNPI dalam meminta pencairan anggaran dana hibah dan anggaran lainnya.
Jika pernyataan AMPI tersebut benar, maka kedepan, ada potensi "temuan" dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) besar kumungkinan terjadi. Ini kondisi yang tidak baik bagi pemuda karena perpecahan tigalisme KNPI Sumbar menyebabkan ada kasus penyelewengan anggaran bantuan hibah.
Penulis selaku mantan aktivis KNPI Sumbar atau dikenal dengam anggota MPI, dalam tulisan ini menghimbau kepada tiga kelompok DPD KNPI Sumbar untuk bersatu, mari satukan Pemuda Sumbar dalam kerangka melaksanakan Musprov bersama.
Agar kedepan potensi-potensi hukum tidak terjadi dengan penggunaan anggaran hibah yang tidak tepat maka secepatnya KNPI Sumbar dijadikan satu. Jika KNPI Sumbar satu maka kepusatnya atau ke-DPP pun bisa diminta SK kesemua versi KNPI di Jakarta.
Artinya satu DPD KNPI Sumbar dengan 3 DPP KNPI yang memberikan SK kepada DPD KNPI Sumbar yang terbentuk dengan kesepakatan satu Pemuda Sumbar tadi. Andaikan potensi legitimasi belum sempurna dengan 3 SK DPP KNPI sekaligus untuk DPD KNPI Sumbar, diminta juga SK kepada dua versi DPP KNPI yang lain.
Satu DPD KNPI Sumbar bukanlah suatu hal yang mustahil, karena dizaman Bung Adib Alfikri, Ketua Umum DPD KNPI Sumbar bisa satu. Walaupun waktu itu ada dua versi DPP KNPI (Aziz Samsudin dan Ahmad Doli Kurniawan) yang juga pecah[*].
