Bernama.id - Jakarta l Anggota DPR Dapil Sumbar I Hermanto menilai birokrasi sangat lamban menindaklanjuti perintah Presiden terkait penurunan biaya tes PCR. Presiden Jokowi sudah memerintahkan tarif tes PCR turun menjadi Rp. 300 ribu sejak 25 Oktober 2021. Namun hingga hari ini (Rabu, 3 November 2021) di Sumatera Barat masih ada yang menerapkan biaya Rp. 400 ribu.
"Para pemangku kewenangan masih beretorika dan bertele-tele dalam merespon perintah menurunkan harga tes PCR. Ini mencerminkan betapa lambat birokrasi menindaklanjuti perintah Presiden," tandas Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada Bernama.id.
"Ditengah situasi ekonomi yang memburuk di masa pandemi ini, hal tersebut tentu menjadi beban bagi rakyat yang bepergian dengan transportasi baik udara maupun darat dan laut," tambah legislator dari FPKS DPR ini.
Para pelaku usaha tes PCR, katanya, jelas menangguk keuntungan ditengah kegelisahan dan penderitaan rakyat di masa pandemi ini. "Tidak menutup kemungkinan para mafia bisnis tes PCR menghendaki situasi seperti ini terjadi berlararut-larut", ujar Hermanto.
Hermanto mendesak Pemerintah agar segera merealisasikan keputusan Presiden yang memerintahkan tarif tes PCR maksimal Rp. 300 ribu di seluruh Indonesia. Selain itu ia juga meminta untuk mencegah penyebaran covid-19 agar tidak hanya menggunakan tes PCR saja. "Beri masyarakat pilihan menggunakan tes antigen yang lebih efisien dan mengoptimalkan vaksin," ucapnya.
Hal itu, lanjutnya, untuk mendorong efektivitas pemulihan ekonomi nasional dengan menjamin mobilitas masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi. "Bila vaksin sudah merata dan penyebaran covid-19 sudah landai pada titik zero, maka tes PCR tidak diperlukan lagi sebagai syarat bepergian," pungkas Hermanto.(rel/Arif)
