Oleh : Labai Korok Piaman
Menurut mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, dikutip antara.com menyampaikan bahwa bila melihat perihal surat penerbitan profil dan potensi Sumbar maka surat itu ditujukan justru untuk kepentingan dan keuntungan pembangunan Sumatera Barat.
Dilihat dari aturan lain yang dituduhkan oleh para politisi, pihak lain juga tidak terbukti ada "job desk" Gubernur atau aturan di pemerintahan daerah yang dilanggar dalam kaitannya dengan penerbitan surat tersebut.
Sekarang sudah terang benderang bahwa surat minta sumbangan Gubernur Sumbar yang digoreng-goreng akhir ini sekedar hoax belaka untuk kepentingan politik menjelang 2024 yang sudah bermunculan baliho bakal calon Presidennya.
Namun yang nan posisi Gubernur itu adalah jabatan politik, apalagi Gubernur Sumbar berasal dari Ketua Umum PKS yang sedang giat-giatnya bekerja mewujudkan visi dan misi agar Sumbar bisa Madani bersama wakil Gubernurnya yang juga politisi.
Sumbar menurut Penulis akan tetap menjadi primadona isu, politik akan mendominasi, tidak bisa dibuktikan dengan hukum formal, maka akan di goyang melalui DPRD. Info beredar baca kompas.com isu hak angket dewan sudah didengungkan oleh partai-partai yang ketua partainya kalah bertarung dalam Pilkada tahun 2020 bersama Mahyeldi-Audy sebelumnya.
Tapi karena Buya Mahyeldi-Audy merupakan sosok pekerja keras, cinta rakyat Sumbar maka isu politik itu dianggap angin lalu saja. Gubernur Sumbar tetap fokus bekerja. Alhamdulillah akhir-akhir ini kasus covid-19 sudah menurun atau melandai. Pertumbuhan ekonomi bisa naik.
Kegiatan program pembangunan infrastruktur pun tetap jalan, karena tidak mungkin program yang sudah ada pemenang lelang, sudah dikerjakan, lalu dibatalkan. Kasihan pengusaha pengadaan barang dan jasanya.
Kepala Dinas sebagai pemegang pelaksana anggaran seperti pembangunan rumah dinas DPRD tetap jalan, pembelian baju dinas DPRD Propinsi Sumbar tetap terlaksana dan bisa dipakai.
Dilihat dilapangan Gubernur Sumbar komit menjalankan semua agenda yang telah disepakati oleh pejabat-pejabat sebelumnya, tidak bisa serta merta karena Kepala Daerah baru lalu membatalkan semua. Tidak tipe Buya Mahyeldi-Audy.
Untuk menjaga kondisi kondusif Gubernur Sumbar sepertinya tidak banyak bicara. Walaupun tidak banyak bicara ini menjadi komoditi isu politik juga yang digoreng-goremg. Gubernur Sumbar berjalan seperti air mengalir, resiko seorang pemimpin seperti itu menurut Penulis.
Dengan keluarnya pernyataan mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto ini diharapkan semua bisa mengambil hikmah, dinamikan politik wajar terjadi, Penulis yakin bahwa Sumbar Madani akan terwujud[*].
