Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi IV DPR Hermanto menyesalkan polemik stok jagung yang terjadi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang terjadi belakangan ini. Polemik tersebut bisa dimanfaatkan oleh spekulan atau korporasi besar untuk mengambil untung besar dari harga jagung yang tinggi bekepanjangan.
"Perbedaan data stok jagung tersebut bisa berdampak pada distribusi dan harga pasar. Juga mengundang ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah," ujar Hermanto dalam keterangan tertulis yang diterima Bernama.id pada Selasa, 21/9/2021.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi melaporkan bahwa stok jagung nasional mencapai 2,3 juta ton sampai dengan akhir minggu kedua September 2021. Sementara itu Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan kalau ada 7 ribu ton saja sudah bagus.
Polemik tersebut mencuat menyusul kenaikan harga jagung untuk pakan ternak yang sudah terjadi sejak bulan Juli 2021. Belakangan ini harga jagung untuk pakan ternak bisa mencapai Rp6.000 per kilogram. Harga tersebut melebihi acuan pembelian yang ditetapkan Pemerintah yakni Rp4.500 per kilogram.
Menurut Hermanto, meroketnya harga jagung belakangan ini terjadi karena ketidakharmonisan sistem koordinasi antar kementerian terkait, tata kelola dan rantai distribusi. "Polemik itu mestinya tidak terjadi bila kedua kementerian tersebut melakukan koordinasi dan menyelesaikannya di Ratas (Rapat Terbatas)," ucap legislator dari FPKS DPR ini.
Seharusnya, lanjutnya, kedua kementerian tersebut sesuai dengan tupoksinya masing-masing melakukan upaya advokasi, koordinasi dan pengawasan. "Bila perlu, lakukan tindakan tegas pada para pelaku usaha yang mengganggu sistem tata kelola jagung," tandas Hermanto.
"Pastikan stok jagung selalu tersedia dibawah kendali pemerintah," pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.(ril/Arif)
