Nevi Zuairina: Revisi UU Persaingan Usaha Harus Melindungi UMKM, Konsumen, dan Menjawab Tantangan Ekonomi Digital

Nevi Zuairina: Revisi UU Persaingan Usaha Harus Melindungi UMKM, Konsumen, dan Menjawab Tantangan Ekonomi Digital

Bernama ID    Februari 02, 2026    Comment   

Bernama.id - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus menjadi momentum strategis untuk memperkuat perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjamin kepentingan konsumen, serta merespons perkembangan pesat ekonomi digital.

Hal tersebut disampaikan Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Komisi VI DPR RI bersama para akademisi pada Senin (2/2/2026), yang membahas Naskah Akademik dan draf perubahan ketiga undang-undang tersebut.

Menurut Nevi, pembaruan regulasi sangat mendesak mengingat ketentuan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika teknologi dan model bisnis baru. Ia menyebut sejumlah masukan akademik dalam RDPU, antara lain perlunya peningkatan efektivitas sanksi, penguatan penegakan hukum guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional, penyediaan penyidik khusus, perluasan kewenangan lembaga pengawas persaingan usaha, penguatan perlindungan konsumen, pemberdayaan UMKM melalui pengawasan kemitraan, penyempurnaan mekanisme penyelesaian perkara dengan prinsip ultimum remedium, serta pengaturan yang lebih adaptif terhadap keberlanjutan dunia usaha, termasuk melalui mekanisme merger dan akuisisi yang sehat.

Legislator Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini menambahkan bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional harus diimbangi dengan regulasi persaingan usaha yang adil, proporsional, dan tidak menimbulkan beban administratif berlebihan.

“Revisi undang-undang tidak boleh justru mempersempit ruang gerak pelaku usaha kecil. Sebaliknya, regulasi harus membuka peluang pertumbuhan, memperluas akses pasar, serta mencegah praktik kemitraan yang merugikan,” ujarnya.

Nevi juga menekankan pentingnya perluasan definisi pelaku usaha agar mencakup entitas digital lintas negara yang memiliki dampak langsung terhadap pasar domestik. Menurutnya, pengaturan mengenai algoritma harga, penguasaan data, serta dominasi platform digital harus dirumuskan secara jelas agar hukum persaingan tetap relevan dan efektif.

Ia menilai tanpa pembaruan tersebut, penegakan hukum akan selalu tertinggal dibandingkan laju inovasi teknologi.

Selain aspek perlindungan pelaku usaha, Nevi menegaskan bahwa kepentingan konsumen harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam revisi regulasi.

“Undang-undang yang diperbarui harus menjamin masyarakat memperoleh harga yang wajar, kualitas produk yang baik, serta pilihan yang beragam, sehingga publik terlindungi dari praktik anti-persaingan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nevi juga menyoroti perlunya penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), baik dari sisi kewenangan, transparansi proses penegakan hukum, maupun penguatan sumber daya manusia, termasuk kebutuhan akan penyidik khusus agar pengawasan dapat berjalan lebih optimal.

Ia mendorong agar KPPU diperkuat sebagai lembaga negara independen yang mampu bertindak cepat, profesional, dan akuntabel di tengah meningkatnya kompleksitas ekonomi digital.

“RUU ini harus sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya penguatan ekonomi digital dan UMKM. Regulasi persaingan yang modern diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara iklim usaha yang sehat, inovasi, serta perlindungan kepentingan publik,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina: Armada Tanggap Bencana PKS Sumbar Bukti Gotong Royong untuk Masyarakat

Nevi Zuairina: Armada Tanggap Bencana PKS Sumbar Bukti Gotong Royong untuk Masyarakat

Bernama ID    Februari 01, 2026    Comment   

 

Bernama.id - Padang l Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Barat resmi menerima bantuan armada mobil operasional dan penanggulangan bencana yang akan digunakan untuk memperkuat respons kemanusiaan di berbagai wilayah rawan bencana. 

Serah terima armada berlangsung di halaman kantor DPW PKS Sumbar, Sabtu siang (31/1/2026), dalam suasana khidmat dan penuh semangat kebersamaan.

Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina menyampaikan bahwa keberadaan armada ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana yang kerap melanda Ranah Minang.

“Sumatera Barat adalah wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap gempa, longsor, dan banjir. Karena itu, kesiapan logistik dan mobilisasi cepat menjadi kunci utama dalam menyelamatkan masyarakat. Armada ini kami niatkan sepenuhnya untuk kepentingan publik, tanpa sekat,” ujar Nevi.

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai unsur, mulai dari struktur pusat partai, pemerintah daerah, hingga para wakil rakyat. 

Nevi juga menyampaikan apresiasi kepada Mahyeldi selaku Gubernur Sumatera Barat sekaligus Ketua MPW PKS Sumbar, serta kepada Rahmat Saleh yang ikut berkontribusi dalam pengadaan armada tersebut.

Menurut Nevi, penguatan mitigasi bencana harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya saat musibah terjadi, tetapi juga melalui edukasi masyarakat, pelatihan relawan, dan sinergi lintas lembaga, termasuk dengan DPR RI serta pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Sumbar Ulyadi menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong menghadirkan armada tersebut, seraya menegaskan bahwa kendaraan akan selalu disiagakan untuk operasi kemanusiaan.

Nevi Zuairina berharap armada baru ini dapat mempercepat penyaluran bantuan, evakuasi korban, serta distribusi logistik ketika bencana terjadi. 

“Semoga ikhtiar ini menjadi bagian dari amal kolektif kita untuk menjaga keselamatan masyarakat Sumatera Barat dan memperkuat budaya saling tolong-menolong,” pungkasnya. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina Dorong Pemanfaatan SEPABLOCK untuk Percepatan Huntap dalam Kunjungan Komisi VI DPR RI

Nevi Zuairina Dorong Pemanfaatan SEPABLOCK untuk Percepatan Huntap dalam Kunjungan Komisi VI DPR RI

Bernama ID    Januari 29, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Anggota DPR RI Komisi VI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya pemanfaatan inovasi bahan bangunan nasional seperti SEPABLOCK (Semen Padang Bata Interlock) guna mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Hal tersebut disampaikan Nevi saat mengikuti kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke fasilitas produksi PT Semen Padang dan lokasi terkait program rehabilitasi pascabencana. 

Kunjungan ini bertujuan meninjau kesiapan industri nasional dalam mendukung penyediaan hunian yang cepat, aman, serta berkualitas bagi warga terdampak.

Menurut Nevi, penggunaan teknologi konstruksi modular seperti SEPABLOCK menjadi solusi strategis karena mampu memangkas waktu pembangunan tanpa mengurangi standar keamanan bangunan.

 “Negara harus hadir secara cepat dan tepat bagi masyarakat yang tertimpa musibah. Inovasi seperti SEPABLOCK dapat membantu mempercepat pembangunan hunian tetap, sekaligus memastikan kualitas dan ketahanannya,” ujar Nevi Zuairina.

Politisi PKS ini  juga mengapresiasi sinergi antara DPR RI, pemerintah, BUMN, dan para pelaksana lapangan dalam proses pemulihan wilayah terdampak bencana. 

Nevi menekankan bahwa Komisi VI akan terus mengawal agar program pembangunan huntap berjalan sesuai rencana serta menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

 “Kami di Komisi VI akan memastikan program ini terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan rasa aman bagi warga. Pemulihan tidak hanya soal bangunan fisik, tetapi juga membangun kembali harapan masyarakat,” tambahnya.

Selain meninjau fasilitas produksi, rangkaian kunjungan Komisi VI DPR RI juga mencakup pemantauan program hunian sementara (huntara) yang telah disalurkan kepada sebagian warga terdampak di wilayah Sumatera Barat.

 Nevi menilai langkah tersebut sebagai bagian penting dari transisi menuju hunian permanen yang lebih layak.

"Ke depan, Saya di Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong pemanfaatan produk dalam negeri dan inovasi industri nasional dalam proyek-proyek rehabilitasi pascabencana, sekaligus memastikan koordinasi lintas kementerian dan BUMN berjalan optimal demi percepatan pemulihan di kawasan terdampak," tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina Salurkan Paket Sembako untuk Warga Huntara Batang Anai Padang Pariaman

Nevi Zuairina Salurkan Paket Sembako untuk Warga Huntara Batang Anai Padang Pariaman

Bernama ID    Januari 25, 2026    Comment   

Bernama.id - Batang Anai l Anggota DPR RI Hj. Nevi Zuairina kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat terdampak bencana dengan menyalurkan 400 paket sembako bagi warga hunian sementara (huntara) di Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

Bantuan tersebut dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi VI  diserahkan secara langsung oleh beberapa Anggota Komisi VI termasuk Nevi kepada warga sebagai bentuk dukungan pemulihan pasca musibah yang melanda wilayah tersebut.

Dalam kegiatan itu, Politisi PKS ini menyapa warga satu per satu sambil menyerahkan paket berisi kebutuhan pokok. 

Ia menyampaikan bahwa kehadirannya selain membawa bantuan logistik, juga memastikan negara hadir untuk mendampingi masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari kondisi sulit.

“Ini adalah bentuk kepedulian dan solidaritas kita bersama. Saya berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga yang tinggal di huntara, sambil kita terus mendorong percepatan pemulihan dan penanganan yang lebih permanen,” ujar Nevi di sela kegiatan.

Anggota Komisi VI ini  juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan, serta masyarakat setempat agar proses rehabilitasi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. 

Menurutnya, kebutuhan warga di huntara tidak hanya soal pangan, tetapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan anak-anak, hingga kepastian tempat tinggal yang lebih layak ke depan.

Warga menyambut bantuan tersebut dengan antusias. Banyak di antara mereka mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian yang terus diberikan, terutama karena kondisi ekonomi pascabencana masih belum sepenuhnya pulih.

Selain penyaluran sembako, Legislator asal Sumbar II ini juga berdialog dengan warga untuk mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi mereka. Masukan tersebut, katanya, akan dibawa ke tingkat pusat sebagai bahan advokasi agar program penanganan pascabencana dapat terus diperkuat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Hj. Nevi Zuairina dalam memperjuangkan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang terdampak bencana. 

"Saya berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus tumbuh, sehingga masyarakat Padang Pariaman dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal," tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Legislator PKS Nevi Zuairina, Mendorong Pemerintah Siapkan Peta Jalan Jelas Terkait Rencana Pengurangan Jumlah BUMN

Legislator PKS Nevi Zuairina, Mendorong Pemerintah Siapkan Peta Jalan Jelas Terkait Rencana Pengurangan Jumlah BUMN

Bernama ID    Januari 25, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyambut pentingnya rencana pemerintah untuk menata kembali struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pengurangan jumlah entitas agar lebih efisien dan efektif. 

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, jelas, dan mempertimbangkan dampaknya bagi pelayanan publik dan roda perekonomian nasional. 

Menurut Nevi, proses restrukturisasi BUMN perlu dilandasi oleh peta jalan yang komprehensif yang mencakup prinsip transparansi, tahapan yang terukur, serta indikator kinerja yang jelas sehingga setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami oleh publik. 

“Roadmap restrukturisasi harus transparan, bertahap, dan berbasis pada kebutuhan negara dan pelayanan publik,” ujarnya. 

Politisi PKS ini juga menyoroti kebutuhan untuk menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang kuat dalam setiap fase penataan BUMN sehingga tujuan efisiensi dan peningkatan kinerja bisa terwujud secara nyata. 

Hal ini menurutnya penting untuk menghindari kebingungan di internal BUMN maupun instansi terkait, serta memastikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Sebagai wakil rakyat dari PKS, Nevi Zuairina menekankan bahwa peta jalan tersebut harus mencakup mitigasi risiko dan strategi pemulihan sosial-ekonomi bagi pekerja dan masyarakat yang mungkin terdampak perubahan struktur BUMN. 

"Saya berharap pemerintah segera memformulasikan rencana yang jelas sehingga proses pembenahan BUMN dapat berjalan efektif dan menghasilkan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara," harap Nevi Zuairina menutup pendapatnya. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina Apresiasi Penyaluran Huntara di Batang Anai, Dorong Percepatan Pemulihan Korban Banjir

Nevi Zuairina Apresiasi Penyaluran Huntara di Batang Anai, Dorong Percepatan Pemulihan Korban Banjir

Bernama ID    Januari 23, 2026    Comment   

Bernama.id - Batang Anai l Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina, menghadiri kegiatan serah terima 40 unit hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana banjir bandang di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI bersama mitra terkait dalam rangka memastikan percepatan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.

Dalam keterangannya, Nevi menyampaikan apresiasi atas kolaborasi berbagai pihak yang telah bergerak cepat membantu korban bencana. Ia menilai pembangunan dan distribusi huntara menjadi langkah penting agar warga dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih layak sambil menunggu proses pembangunan hunian permanen.

“Penyerahan 40 unit huntara di Batang Anai ini merupakan wujud nyata kepedulian negara dan mitra BUMN terhadap masyarakat yang tertimpa musibah. Di Sumatera Barat sendiri, jumlah huntara yang telah dibagikan sudah mencapai ratusan unit, dan akan segera menyusul sekitar 500 unit tambahan,” ujar Politisi PKS ini.

Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II itu juga menyinggung komitmen lebih besar dalam penanganan bencana di wilayah Sumatera. Menurutnya, terdapat rencana penyaluran hingga 15 ribu unit huntara bagi korban banjir bandang yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

“Kami di Komisi VI DPR RI akan terus mengawal komitmen tersebut agar benar-benar terealisasi tepat waktu dan tepat sasaran. Yang terpenting, masyarakat terdampak bisa segera memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak,” tegasnya.

Nevi berharap upaya ini dapat diiringi dengan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang, termasuk pembangunan rumah permanen serta pemulihan ekonomi warga. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi, sehingga proses pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat dan menyeluruh.

“Kita ingin memastikan bahwa bantuan ini bukan hanya bersifat sementara, tetapi menjadi bagian dari solusi berkelanjutan bagi masyarakat agar bisa bangkit dan menata kembali kehidupannya,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina Dorong PLN Perkuat Ketahanan Listrik Pascabencana dan Bangun Jaringan Tangguh di Wilayah Sulit

Nevi Zuairina Dorong PLN Perkuat Ketahanan Listrik Pascabencana dan Bangun Jaringan Tangguh di Wilayah Sulit

Bernama ID    Januari 22, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan bahwa listrik merupakan kebutuhan primer masyarakat, terutama saat terjadi bencana alam. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PLN (Persero) yang membahas respons darurat kelistrikan akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.

Nevi mengapresiasi langkah PLN yang menyalurkan 1.000 unit genset ke daerah terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, dan Aceh. Namun, ia menekankan bahwa ke depan dibutuhkan pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

“Distribusi genset penting untuk keadaan darurat, tetapi yang jauh lebih krusial adalah bagaimana PLN membangun sistem kelistrikan yang tahan bencana, cepat pulih, dan tidak terus-menerus bergantung pada solusi sementara yang mahal,” ujar Nevi.

Anggota Fraksi PKS ini menyoroti ketidakstabilan layanan listrik di wilayah sulit, khususnya pada objek vital seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas evakuasi. Menurutnya, PLN perlu mempercepat pembangunan jaringan dan transmisi, termasuk jalur cadangan, agar gangguan cuaca ekstrem tidak lagi menyebabkan pemadaman meluas.

Nevi juga mendorong agar teknologi canggih mulai dipertimbangkan untuk daerah terpencil dan rawan bencana, termasuk pengembangan sistem elektrifikasi berbasis energi terbarukan, microgrid, penyimpanan energi, hingga konsep pasokan listrik nirkabel untuk kondisi tertentu.

“Wilayah sulit tidak bisa terus diperlakukan dengan pola lama. Harus ada terobosan teknologi agar pelayanan listrik tetap andal, bahkan dalam situasi darurat,” tegas Legislator Sumbar II ini.

Dalam RDP tersebut, Nevi menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral antara PLN, BNPB, Kementerian PUPR, pemerintah daerah, serta aparat terkait, agar pemulihan listrik tidak terhambat oleh akses jalan atau kendala logistik.

Selain itu, ia meminta PLN memiliki SOP kebencanaan yang terintegrasi serta menyusun master plan nasional penanganan listrik pascabencana sebagai panduan operasional di seluruh wilayah Indonesia.

“Indonesia rawan bencana. Maka PLN harus memiliki master plan yang jelas, SOP yang baku, dan integrasi pelayanan lintas sektor, supaya respons tidak sporadis tetapi terencana,” ujarnya.

Nevi juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap efisiensi pembangkit serta koreksi terhadap struktur Harga Pokok Produksi (HPP) agar layanan kelistrikan tetap sehat secara keuangan tanpa mengorbankan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa PLN sebagai BUMN memiliki mandat pelayanan publik yang kuat, sehingga tidak semata mengandalkan mekanisme PSO untuk menjaga kinerja perusahaan.

Dalam konteks kemanusiaan, Nevi mendorong agar PLN menyiapkan skema pembebasan biaya listrik bagi masyarakat di wilayah bencana sebagai bentuk kehadiran negara saat warga berada dalam kondisi paling rentan.

“Di masa krisis, listrik bukan hanya komoditas belaka, tetapi kebutuhan dasar. Kehadiran negara sangat dibutuhkan, dan PLN menjadi garda terdepan dalam memastikan masyarakat bisa bangkit kembali,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)