Strategi Rahmat Saleh Hapus Ketergantungan Impor Bawang Putih

Strategi Rahmat Saleh Hapus Ketergantungan Impor Bawang Putih

Bernama ID    April 21, 2026    Comment   

Bernama.id - Malang l Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menekankan pentingnya penguatan sektor hulu sebagai kunci utama mencapai target swasembada bawang putih nasional pada tahun 2029. 

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (21/4/2026).

Berdasarkan data tahun 2025, produksi bawang putih nasional tercatat sebanyak 356.442,92 kuintal atau setara 356.000 ton. 

Angka ini dinilai masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan besarnya volume impor. 

Rahmat Saleh mengungkapkan ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih luar negeri masih berada di level yang sangat tinggi.

"Sekarang kita masih impor 90%, baru 10% kita mandiri. Kita berharap tahun 2029, sesuai arahan Presiden Prabowo, kita bisa swasembada bawang putih. Salah satu titik pentingnya ada di sektor hulu, yaitu bibit," ujar Rahmat Saleh dalam kunjungan tersebut.

Dia menjelaskan, kemampuan petani dalam negeri saat ini hanya mampu menghasilkan sekitar 4.000 ton bawang putih per tahun, padahal kebutuhan nasional mencapai 700.000 ton per tahun. 

Kondisi ini membuat Kementerian Pertanian didorong untuk segera mempercepat penyediaan serta penyaluran bibit berkualitas agar produksi lokal dapat meningkat secara signifikan.

Dalam pertemuan dengan pemerintah desa dan kelompok tani di Malang, Komisi IV juga menerima berbagai keluhan terkait ketersediaan pupuk, ketiadaan alat pertanian yang memadai, hingga ketidakpastian harga saat masa panen tiba. 

Menanggapi hal itu, Rahmat memberikan catatan kritis mengenai realisasi subsidi yang masih minim.

"Dari target pengembangan lahan seluas 100.000 hektar secara nasional, baru sekitar 2.500 hektar yang bisa kita subsidi bibitnya," ungkapnya.

Rahmat secara khusus meminta Kabupaten Malang untuk menjadi salah satu daerah penyokong utama dalam menyuplai kebutuhan bibit nasional. 

Dia menegaskan, Komisi IV bersama Kementerian Pertanian berkomitmen melakukan langkah nyata melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi lahan.

"Kami berkomitmen untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan serta pemberian stimulan bibit untuk memastikan target swasembada 2029 tercapai," pungkasnya. (TPHRS/ABE)

Rayakan 24 Tahun PKS, Rahmat Saleh Buka Kompetisi Gagasan Berhadiah

Rayakan 24 Tahun PKS, Rahmat Saleh Buka Kompetisi Gagasan Berhadiah

Bernama ID    April 21, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperingati hari ulang tahun ke-24 pada 20 April 2026 dengan sejumlah agenda refleksi dan partisipasi publik. 

‎

‎Wasekjen DPP PKS sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Sumatera Barat sekaligus membuka ruang kontribusi gagasan dari publik.

‎

‎Rahmat menegaskan perjalanan 24 tahun PKS tidak lepas dari dukungan masyarakat. 

‎

‎Dia juga mengakui masih ada sejumlah program yang belum sepenuhnya terealisasi.

‎

‎“Alhamdulillah, hari ini PKS genap berusia 24 tahun. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat atas kepercayaan yang telah diberikan,” kata Rahmat di Padang, Selasa (21/4/2026).

‎

‎Ia menambahkan pihaknya menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program. 

‎

‎Karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf sekaligus harapan agar ke depan PKS dapat terus konsisten menjalankan amanah.

‎

‎“Kami juga memohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan mohon doa agar kami tetap istiqomah dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

‎

‎Sebagai bagian dari peringatan HUT tersebut, Rahmat Saleg menginisiasi kegiatan berbasis partisipasi publik berupa kompetisi ide melalui video singkat. 

‎

‎Program ini ditujukan untuk menjaring gagasan masyarakat terkait tiga isu strategis yang menjadi fokus PKS saat ini, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pemberdayaan ekonomi.

‎

‎Dia menjelaskan masyarakat dapat mengirimkan video berdurasi dua menit yang berisi ide atau solusi konkret terhadap tiga tema tersebut melalui tautan yang disebarkan di media sosial resmi miliknya, termasuk Instagram, TikTok, dan Facebook.

‎

‎Menurut Rahmat, kegiatan ini tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi upaya membuka ruang dialog dengan masyarakat. 

‎

‎Dia menilai keterlibatan publik penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

‎

‎Rahmat Saleh menyebutkan bahwa pengumpulan video berlangsung mulai 20 April hingga 30 April 2026. 

‎

‎Selanjutnya, lima video terbaik akan dipilih untuk ditayangkan secara bertahap pada awal Mei.

‎

‎“Insyaallah, lima video terbaik akan kami tayangkan pada tanggal 1 sampai 5 Mei. Setiap video yang terpilih akan mendapatkan penghargaan sebesar Rp2 juta,” kata dia.

‎

‎Dia menekankan ketiga tema yang diangkat bukan tanpa alasan. 

‎

‎Menurutnya, ketahanan pangan dan energi menjadi isu krusial di tengah dinamika global, sementara sektor ekonomi kreatif dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Sumatera Barat.

‎

‎Rahmat mengungkapkan aspirasi masyarakat yang masuk melalui program ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam kerja-kerja legislatif maupun pengawasan di Komisi IV DPR RI, yang membidangi sektor pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan.

‎

‎Dengan pendekatan ini, ia berharap peringatan HUT PKS ke-24 tidak hanya menjadi momentum internal partai, tetapi juga memberi dampak nyata melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam menyampaikan ide dan solusi.

‎

‎“Ini adalah bentuk rasa syukur kami sekaligus upaya untuk terus mendengar dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan,” ujarnya.

Link pengiriman Video dapat dilakukan di https://bit.ly/LombaVideoMiladPKS24RahmatSaleh.

Sedangkan informasi lanjutan bisa melihat https://www.instagram.com/reel/DXWGqingZfV/?igsh=MXc3dzhhbWQ0bmw2aA==

‎Untuk informasi kompetisi, calon peserta dapat melihat akun instagram resmi pribadi dari @rahmatsaleh_01. (TPHRS/ABE)

Nevi Zuairina Soroti Gula Rafinasi Masuk Pasar Konsumsi, Tegaskan Perlunya Pembenahan Tata Niaga Nasional

Nevi Zuairina Soroti Gula Rafinasi Masuk Pasar Konsumsi, Tegaskan Perlunya Pembenahan Tata Niaga Nasional

Bernama ID    April 20, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti persoalan serius dalam tata niaga gula nasional, khususnya terkait masuknya Gula Kristal Rafinasi (GKR) ke pasar konsumsi masyarakat. 

Fenomena ini dinilai menjadi salah satu sumber utama distorsi pasar gula nasional yang berdampak luas terhadap keseimbangan sektor hulu hingga hilir.

Politisi PKS ini menyampaikan  bahwa secara regulasi, gula rafinasi diperuntukkan bagi kebutuhan industri, bukan untuk konsumsi rumah tangga. Namun dalam praktiknya, terdapat indikasi kuat bahwa GKR merembes ke pasar konsumsi, sehingga mengganggu keseimbangan antara gula konsumsi (GKP) dan gula industri. 

"Kondisi ini tidak hanya keluar dari ketentuan tata niaga, tetapi juga berdampak langsung pada harga dan kesejahteraan petani tebu", ungkapnya.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menilai bahwa kebocoran distribusi gula rafinasi telah menekan harga gula di tingkat petani, sementara di sisi lain stok gula nasional, khususnya milik BUMN, justru mengalami penumpukan. Ironisnya, harga gula di tingkat konsumen tetap tinggi, yang menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam sistem distribusi dan lemahnya pengawasan pasar.

“Masalah gula nasional bukan semata soal pasokan, tetapi lebih pada tata kelola yang belum optimal dari hulu hingga hilir,” ujar Nevi.

Ia menambahkan, rendahnya produktivitas tebu, belum efisiennya pabrik gula, serta fragmentasi kelembagaan BUMN menjadi faktor yang memperparah kondisi ini. Selain itu, ketergantungan terhadap impor bahan baku gula rafinasi dinilai semakin memperbesar potensi distorsi dalam struktur industri gula nasional.

“Ketergantungan impor bahan baku membuat struktur industri kita rentan. Ketika pengawasan lemah, maka celah distribusi akan dimanfaatkan dan berdampak langsung pada petani,” tegasnya.

Nevi juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap impor gula rafinasi agar lebih terkendali, transparan, dan akuntabel. Ia menilai bahwa kebijakan kewajiban bagi importir gula rafinasi untuk memiliki kebun tebu merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi hulu dan hilir, namun harus diiringi dengan pengawasan yang konsisten dan terukur.

“Kebijakan integrasi ini tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Harus ada dampak nyata terhadap peningkatan produksi tebu nasional,” ujarnya.

Menurutnya, masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi merupakan indikasi kuat adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan tata niaga gula nasional. Dampaknya tidak hanya menciptakan distorsi harga, tetapi juga merugikan petani dan membebani peran BUMN dalam menjaga stabilitas pasokan.

“Diperlukan reformasi menyeluruh melalui penguatan pengawasan distribusi, pengendalian impor, serta integrasi kebijakan hulu–hilir guna mewujudkan kemandirian gula nasional,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina Dorong Transformasi Digital BUMN Berdampak Nyata bagi Ekonomi Daerah

Nevi Zuairina Dorong Transformasi Digital BUMN Berdampak Nyata bagi Ekonomi Daerah

Bernama ID    April 13, 2026    Comment   

Bernama.id - Lampung l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, memberi catatan bahwa transformasi digital BUMN harus mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah, bukan hanya mencatatkan kinerja korporasi yang kuat di tingkat nasional.

Hal ini disampaikan Nevi dalam rangka pengawasan terhadap peran PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bersama Badan Pengelola (BP) BUMN dan PT Danantara Asset Management dalam memperkuat ekosistem digital di daerah seperti Lampung.

Nevi mengapresiasi kinerja Telkom yang tetap solid di tengah tekanan industri telekomunikasi. 

Namun, politisi PKS ini mengingatkan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya menjaga kinerja keuangan, melainkan memastikan transformasi menuju digital telco benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Transformasi digital tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan. Yang lebih penting adalah bagaimana digitalisasi ini mampu meningkatkan produktivitas UMKM, memperluas akses pasar, dan menciptakan nilai tambah ekonomi di daerah,” ujar Nevi.

Berdasarkan kajian yang dihimpun Komisi VI, penetrasi internet nasional telah mencapai lebih dari 80 persen, namun masih terdapat kesenjangan kualitas layanan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, termasuk di Sumatera . Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan digital bukan hanya soal akses, tetapi juga kualitas dan pemanfaatannya.

Legisaltor asal Sumbar II ini i juga menyoroti pentingnya peran BP BUMN dalam memastikan arah kebijakan investasi BUMN digital, termasuk Telkom, tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki indikator dampak ekonomi daerah yang terukur.

Sementara itu, kepada PT Danantara Asset Management, Nevi menekankan pentingnya pengelolaan investasi yang disiplin dan terarah, terutama dalam mendukung pengembangan infrastruktur strategis seperti data center dan ekosistem digital di luar Pulau Jawa.

“Investasi digital harus diarahkan untuk menciptakan multiplier effect, seperti penguatan sektor pertanian, logistik, dan UMKM di daerah. Lampung memiliki potensi besar yang harus didorong melalui integrasi teknologi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nevi meminta Telkom untuk meningkatkan kualitas layanan dan pemerataan jaringan, serta memastikan digitalisasi UMKM tidak hanya sebatas onboarding, tetapi mampu meningkatkan omzet dan efisiensi usaha.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan keamanan siber dan pengembangan talenta digital daerah sebagai fondasi utama keberhasilan transformasi digital nasional.

“Tanpa SDM yang siap dan sistem yang aman, transformasi digital tidak akan optimal. Kita butuh ekosistem yang utuh, dari infrastruktur hingga manusia yang mengelolanya,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina : Transparansi dan Partisipasi Publik Jadi Kunci Hadapi Ancaman Krisis Energi Global

Nevi Zuairina : Transparansi dan Partisipasi Publik Jadi Kunci Hadapi Ancaman Krisis Energi Global

Bernama ID    April 10, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik berkepanjangan kini menjadi tantangan serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. 

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan  kesadaran publik mesti kuat, karena menjadi langkah penting agar masyarakat dapat memahami situasi tanpa terjebak kepanikan.

Politisi PKS ini mengapresiasi komitmen pemerintah yang memastikan tidak akan menaikkan harga BBM hingga akhir tahun 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang belum menunjukkan tanda mereda.

“Komitmen ini patut diapresiasi, namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah mampu menghadirkan komunikasi publik yang transparan, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumbar II ini menjelaskan bahwa strategi komunikasi menjadi kunci utama dalam mitigasi krisis energi. Pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka mengenai penyebab krisis, seperti gangguan pasokan global akibat konflik, dampaknya terhadap Indonesia, serta langkah-langkah yang telah dan akan diambil.

Selain itu, Nevi menilai pentingnya pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran energi. Tokoh masyarakat, generasi muda, hingga influencer dinilai memiliki peran strategis dalam mengampanyekan gaya hidup hemat energi secara luas dan masif.

Lebih lanjut, Kapoksi VI FPKS ini mengingatkan bahwa dampak konflik global terhadap sektor energi sangat serius dan bersifat sistemik. Gangguan jalur distribusi minyak dan gas, terbatasnya ekspor dari negara produsen, hingga fluktuasi harga energi berpotensi memicu kenaikan harga BBM, tarif listrik, serta biaya logistik. Kondisi ini pada akhirnya dapat mendorong inflasi dan menambah beban subsidi dalam APBN.

“Efeknya memang tidak selalu langsung terlihat, tetapi dampaknya bisa sangat luas terhadap perekonomian nasional,” jelasnya.

Dalam menghadapi situasi ini, Nevi menegaskan bahwa peran masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan mitigasi krisis. Ia mengajak masyarakat untuk mulai dari langkah sederhana, seperti menghemat penggunaan energi di rumah dan mengubah pola pikir dari konsumtif menjadi sadar energi.

“Selama ini energi sering dianggap selalu tersedia. Padahal, energi itu terbatas dan memiliki konsekuensi ekonomi yang besar. Karena itu, ketahanan energi harus menjadi gerakan bersama,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Muhidi Dorong Kepala SMK Aktif Gaet APBN, DPRD Sumbar Siapkan Dukungan

Muhidi Dorong Kepala SMK Aktif Gaet APBN, DPRD Sumbar Siapkan Dukungan

Bernama ID    April 09, 2026    Comment   

Bernama.id - PADANG l Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong kepala sekolah SMK agar aktif mengakses anggaran pendidikan dari APBN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang siap menghadapi kebutuhan industri.

Muhidi menyampaikan hal itu saat menghadiri Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK, Kamis (9/4/2026), di salah satu hotel di Kota Padang.

Ia menegaskan, pemerintah pusat mengarahkan kebijakan pembangunan pendidikan secara top down, sehingga daerah harus menjemput peluang pendanaan melalui proposal yang tepat dan representatif.

“Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, kami menyiapkan program kegiatan, salah satunya memfasilitasi kerja sama kepala sekolah dengan Universitas Negeri Padang (UNP) dalam penyusunan proposal APBN,” ujarnya.

Menurut Muhidi, kebijakan nasional di sektor pendidikan berfokus pada penguatan SDM yang selaras dengan kebutuhan industri, khususnya melalui pendidikan vokasi seperti SMK.

Ia mengungkapkan, banyak lulusan SMK belum memiliki sertifikasi kompetensi, padahal industri mensyaratkan bukti keterampilan yang jelas.

“Ke depan, SMK harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri, termasuk dalam hal sertifikasi kompetensi dan penguatan keterampilan, seperti kemampuan bahasa,” katanya.

Muhidi juga menyoroti terbukanya peluang kerja global, seperti permintaan tenaga kerja terampil ke Jepang dan Turki yang membutuhkan tenaga kerja bersertifikasi dan siap pakai.

Untuk meningkatkan kualitas lulusan, DPRD Sumbar mendorong sejumlah langkah strategis, di antaranya mengembangkan teaching factory dengan mengintegrasikan proses bisnis, fasilitas praktik, dan kurikulum pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan industri.

DPRD Sumbar juga memperkuat kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), termasuk mendorong pemberian insentif bagi pihak industri yang aktif membina pendidikan vokasi.

Selain itu, DPRD Sumbar mengarahkan anggaran pada peningkatan kompetensi melalui program sertifikasi bagi siswa serta upskilling bagi guru kejuruan agar tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Muhidi menambahkan, angka pengangguran lulusan SMK yang masih sekitar 9 persen harus ditekan melalui inovasi dan kemampuan menangkap peluang, termasuk di pasar kerja global.

“Sekolah harus menyusun proposal sesuai kebutuhan dan membuka akses yang lebih luas. Lulusan tidak boleh hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga harus mampu menciptakan peluang,” tegasnya.

Jaga Stabilitas Harga, Rahmat Saleh Tekankan Peran Lumbung Pangan Daerah

Jaga Stabilitas Harga, Rahmat Saleh Tekankan Peran Lumbung Pangan Daerah

Bernama ID    April 09, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh mendorong penguatan lumbung pangan nasional di Sumatera Barat (Sumbar). 

‎

‎Hal ini dilakukan guna menjaga inflasi daerah, karena pengendalian sangat bergantung pada ketersediaan pangan.

‎

‎Rahmat mengatakan, pemerintah daerah harus melakukan fokus kebijakan sebesar 58 persen pada penguatan lumbung pangan. 

‎

‎"Upaya itu harus difokuskan terhadap komoditas hortikultura. Karena ini menjadi salah satu penentu paling besar dalam angka inflasi di daerah," kata Rahmat di Padang, Kamis (9/4/2026).

‎

‎Adapun komoditas yang harus dijaga ketat seperti cabai, dan bawang yang masuk dalam lima besar penyumbang inflasi di daerah.

‎

‎Rahmat pun mengusulkan sejumlah langkah, pertama peningkatan dari sisi infrastruktur, dimana yang paling dekat adalah gudang pangan.

‎

‎"Gudang pangan ini akan menjaga kestabilan harga, disaat-saat terjadi ketidakpastian pasokan di daerah, mulai kelangkaan stok, maupun faktor bencana. Dengan demikian, inflasi daerah bisa diminimalisir ketika hal yang tidak diinginkan terjadi," sebutnya.

‎

‎Kedua, pemerintah daerah harus aktif dalam melakukan langkah mitigasi pangan. Maksudnya, pemerintah harus menyiapkan langkah solutif yang bisa digunakan jika terjadi penurunan pasokan pangan di daerahnya.

‎

‎"Pemerintah daerah harus punya mitigasinya, jadi kalau terjadi penurunan hingga kelangkaan pangan, sudah ada jalannya, jangan sudah terjadi baru mencari solusi. Hal lain wajib juga adalah soal data, harus aktif mengumpulkan data, jadi pemerintah daerah tahu bagaimana kondisinya, bisa mengetahui trennya, mengetahui prediksi yang terjadi didepan," katanya. (TPHRS/ABE)