Tanamkan Cinta Lingkungan, OSIM MAN 3 Kota Padang Study Tiru ke UPTD BSPTH Sumbar

Tanamkan Cinta Lingkungan, OSIM MAN 3 Kota Padang Study Tiru ke UPTD BSPTH Sumbar

Bernama ID    Oktober 07, 2026    Comment   

Padang  - Bernama.i l Menanamkan kepedulian terhadap lingkungan tidak cukup hanya melalui pembelajaran di ruang kelas. Semangat tersebut diwujudkan pengurus Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) MAN 3 Kota Padang melalui kegiatan study tiru ke UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (BSPTH) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Rabu (7/10/2026).

Sebanyak 20 pengurus OSIM mengikuti kegiatan yang didampingi Pembina OSIM MAN 3 Kota Padang, Adpid Lismi, bersama sejumlah guru pendamping. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari program OSIM untuk memperluas wawasan sekaligus membangun kepedulian generasi muda terhadap kelestarian hutan dan lingkungan.

Kedatangan rombongan disambut Kasubbag Tata Usaha BSPTH Zarmawandi, Kasi Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Siska Amelia, serta sejumlah staf UPTD BSPTH. Kegiatan diawali dengan temu ramah dan penyampaian maksud kunjungan oleh Pembina OSIM MAN 3 Kota Padang, Adpid Lismi.

Adpid menyampaikan bahwa study tiru tersebut merupakan salah satu program OSIM yang diarahkan untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin siswa tidak hanya memahami pentingnya lingkungan secara teori, tetapi juga melihat secara langsung bagaimana upaya pelestarian hutan dilakukan,” ujarnya.

Kasubbag TU BSPTH Zarmawandi menyambut baik kunjungan OSIM MAN 3 Kota Padang. Menurutnya, kehadiran pelajar di lingkungan BSPTH menjadi kesempatan penting untuk mengenalkan proses sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan sekaligus menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap keberlanjutan lingkungan.

Selanjutnya, Kasi Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Siska Amelia memberikan materi dan edukasi mengenai program-program yang dilaksanakan BSPTH. Para siswa juga mendapatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga hutan, alam, dan ekosistem sebagai bagian dari keberlangsungan kehidupan.

Usai menerima materi, peserta diajak mengunjungi laboratorium kultur pembenihan tanaman hutan dan lokasi pembibitan. Di sana, mereka melihat secara langsung proses pembibitan tanaman hutan, mulai dari pembenihan, perawatan, hingga tanaman siap didistribusikan kepada masyarakat.

Kepala MAN 3 Kota Padang, Marliza, memberikan apresiasi kepada Pembina OSIM dan seluruh pengurus yang telah menggagas kegiatan tersebut. Ia berharap pengalaman yang diperoleh siswa dapat ditindaklanjuti melalui berbagai kegiatan nyata di madrasah.

“Kegiatan ini sangat relevan dengan salah satu Asta Protas Kementerian Agama RI, yaitu Ekoteologi, yang mengajarkan hubungan antara ajaran agama, manusia, Tuhan, dan lingkungan. Salah satu wujud sederhananya adalah menanam dan merawat pohon sebagai ikhtiar menjaga kelestarian alam,” ungkap Marliza.

Ia berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama study tiru dapat diterapkan di MAN 3 Kota Padang sehingga kepedulian terhadap lingkungan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi tumbuh menjadi budaya dan karakter siswa. (Az)*

Rakyat Indonesia Malu Punya Wakil Presiden Gibran yang Hanya Punya SuKet SMA Bodong

Rakyat Indonesia Malu Punya Wakil Presiden Gibran yang Hanya Punya SuKet SMA Bodong

Bernama ID    Oktober 07, 2026    Comment   

Oleh : Labai Korok 

Kesimpulan ril dalam Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan ijazah setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, MK menegaskan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden terkait persoalan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Hakim MK Adies Kadir dalam sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Keputusan yang dijelaskan oleh Hakim MK tersebut memberi efek piskologi tersendiri pada warga Indonesia yaitu malu punya Wakil Presiden tidak tamat SMA. Namun, karena pertolongan oleh oknum-oknum di Kementrian Pendidikan Nasional indonesia yang mengeluarkan Surat Keterangan (SuKet) SMA yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk semua kepentingan.

Sekarang SuKet SMA milik Gibran tersebut sudah dilaporkan kepada penegak hukum agar diusut atau diproses, agar dicari siapa oknumnya, agar ditelusuri dari mana lahirnya, apakah memang lahir resmi dari kementrian atau datangnya dari pasar pramuka yang saat ini sudah habis terbakar.

Yang namanya SuKet SMA Gibrsn bisa saja lahir dari pasar pramuka, karena memang disana tempat banyak oknum pejabat yang membuat ijazah kelulusan sarjana, paket c dan dokumen pendidikan lainnya.

Kasus Wakil Presiden yang tidak tamat SMA ini sangat lah memalukan  bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Mereka dipastikan di bully dan dipojokkan karena punya Wakil Presiden yang hanya punya SuKet.

Memalukan artinya sesuatu yang menyebabkan timbulnya rasa malu bagi warga negara Indonesia. Situasi Gibran tak punya ijazah telah merendahkan martabat, atau membuat warga Indonesia yang menjunjung tinggi pentingnya legalitas kelulusan dari lembaga pendidikan formal merasa risih/kehilangan rasa hormat karena hal tersebut.

Solusi masalah diatas, agar warga Indonesia tidak merasa malu, tidak dibully punya wakil presiden seperti itu, maka komunitas warga Indonesia di dalam negeri yang peduli dengan legalitas pendidikan  harus meminta Gibran mundur dari posisi Wakil Presiden, kalau tidak yang bersangkutan mau mundur, komunitas tersebut harus menempuh jalur resmi melalui DPR RI / MPR RI untuk memberhentikan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Nevi Zuairina Dorong Penguatan Pasokan dan Stabilitas Harga Beras dari Pasar Induk Beras Cipinang

Nevi Zuairina Dorong Penguatan Pasokan dan Stabilitas Harga Beras dari Pasar Induk Beras Cipinang

Bernama ID    Oktober 06, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, melakukan kunjungan kerja ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, untuk meninjau secara langsung kondisi stok, pasokan, distribusi, serta stabilitas harga beras. 

Kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan harga yang wajar.

Dalam kunjungan tersebut, Nevi menyoroti pentingnya sinergi antara Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Perum BULOG, ID FOOD, PT Food Station Tjipinang Jaya, serta pelaku usaha penggilingan dan perdagangan beras.

“Pasar Induk Beras Cipinang memiliki posisi yang sangat strategis sebagai salah satu pusat distribusi sekaligus barometer harga beras nasional. Karena itu, ketersediaan stok di sini harus benar-benar dijaga, dan setiap kebijakan stabilisasi harus mampu dirasakan sampai ke tingkat konsumen,” ujar Nevi Zuairina.

Legislator asal Sumbar II ini juga menekankan perlunya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang tepat sasaran, lancar, serta didukung sistem pemantauan pasokan yang akurat. 

Integrasi data produksi dari daerah dengan arus beras yang benar-benar masuk ke pasar dinilai penting agar pemerintah dapat mengambil langkah intervensi secara cepat ketika terjadi gangguan pasokan.

Selain aspek distribusi, Politisi PKS ini  memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas beras melalui penguatan penanganan pascapanen, termasuk dukungan dryer dan Rice Milling Unit (RMU) bagi kelompok tani dan penggilingan.

“Kita ingin kebijakan pangan tidak hanya kuat di atas kertas. Petani harus mendapatkan harga yang layak, penggilingan dan pedagang tetap memiliki ruang usaha, sementara masyarakat memperoleh beras berkualitas dengan harga terjangkau. Seluruh rantai pangan ini harus dijaga secara berkeadilan,” tegas Nevi Zuairina.

Nevi berharap penguatan koordinasi antarlembaga dan pelaku usaha di PIBC dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional. (NZMC)

Pondok Motivasi Bertani Mengembangkan Pertanian dan Peternakan "Pokok Murah"

Pondok Motivasi Bertani Mengembangkan Pertanian dan Peternakan "Pokok Murah"

Bernama ID    Oktober 05, 2026    Comment   

Oleh : Labai Korok

Sentral kopi Padang Pariaman akan dilengkapi dengan area percontohan dibawah pengelolaan pondok motivasi bertani. Nanti disini akan ada lahan sawah, kolam ikan, area ternak dan lainnya. Kesemua akan terintegrasi dalam satu bentuk model lahan percontohan pokok murah yang warga Sumatera Barat bisa belajar bertani dan beternak.

Semua pola tata kelola pertanian dan peternakanya nanti memakai istilah "Pokok Murah" atau biaya yang digunakan untuk produksi minim atau efesien dengan memanfaatkan potensi produksi yg ada dikawasan lahan yang ada.

Dipondok motivasi bertani ini akan ada Sawah Pokok Murah yang telah digagas oleh Ir Djoni, dimana Sawah Pokok Murah (SPM) merupakan metode penanaman yang biayanya sangat efesien sekali.

Setelah itu ada Pemeliharaan Ikan Pokok Murah juga, dimana akan ada pemberian yang berasal dari tanaman liar yang akan dijadikan bahan makanan berkualitas untuk ikan tersebut, ikan yang dikembangkan adalah ikan gurami atau ikan kaloi istilah orang Piaman.

Nanti akan ada pemeliharaan ikan lain, yang biaya produksinya murah tampa adanya ketergantungan dengan pakan komersial atau pakan pabrikasi yang harga mahal.

Setelah itu pondok motivasi bertani juga program percontohan ada pemeliharaan ternak pokok murah, dimana ternak ini hanya memanfaatkan pakan alam yang ada dilokasi ternak, tampa ketergantungan juga dengan bahan makan pabrik yang hari ini sangat mencekik.

Penulis melalui pondok motivasi betani mencoba mencarikan solusi-solusi kreatif agar petani dan peternak tidak terbebani oleh biaya pakan atau obat-obatan yang mahal dikarenakan lemahnya kurs dollar terhadap mata uang asing.

Salah satu langkahnya adalah membuat usaha pertanian dan peternakan pokok murah, tampa ketergantungan dengan mavia-mavia global yang membuat petani tercekik, pengusaha tani dan ternak terpaksa dapat untuk kecil.

Hari ini masyarakat dan komponen petani turun kejalan melakukan aksi demotrasi di depan DPR RI, menuntuk agar pemerintah dan anggota DPRRI berpihak pada petani dan peternak yang selama dipermaikan oleh pasar global.

Gubernur Mahyeldi Puji Kinerja TNI yang Selalu Hadir di Tengah Masyarakat Saat Dibutuhkan

Gubernur Mahyeldi Puji Kinerja TNI yang Selalu Hadir di Tengah Masyarakat Saat Dibutuhkan

Bernama ID    Oktober 05, 2026    Comment   

Bernama.id - PADANG l Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi pengabdian dan kinerja Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi juga selalu hadir membantu masyarakat dalam berbagai kondisi, termasuk saat terjadi bencana.

Hal itu disampaikan Mahyeldi usai mengikuti upacara militer peringatan HUT ke-81 TNI Tahun 2026 di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol, Padang, Senin (5/10/2026).

Menurut Mahyeldi, dedikasi dan loyalitas prajurit TNI dalam membantu masyarakat saat bencana merupakan wujud nyata pengabdian kepada bangsa dan negara. Di Sumbar, menurutnya, keberadaan TNI selalu terlihat dalam setiap proses penanganan bencana.

“Kami mengapresiasi dedikasi dan pengabdian seluruh prajurit TNI dalam melayani rakyat. Hal itu tampak nyata dalam setiap proses penanganan bencana. Tidak terkecuali di Sumbar, TNI selalu menjadi garda terdepan,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menilai, tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Karena itu, kehadiran TNI yang cepat dalam membantu masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan daerah.

Ia berharap TNI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan, persatuan, serta nilai-nilai kebangsaan. Bersamaan dengan itu, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat juga perlu terus diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Semoga sinergi dan kebersamaan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat terus terjaga,” harapnya.

Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Tema tersebut, menurut Mahyeldi, sejalan dengan semangat menjaga hubungan yang kuat antara TNI dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan serta pembangunan nasional.

Upacara dipimpin Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) II, Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, ia mengatakan peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.

Menurut Sarimpunan, kepercayaan publik merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas TNI sebagai institusi yang mengabdi kepada bangsa dan negara. Karena itu, setiap prajurit dituntut untuk terus menjaga integritas dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa hubungan TNI dengan rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuatan pertahanan negara. Kemanunggalan tersebut sekaligus menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjalankan tugas TNI.

“TNI itu adalah dari rakyat. TNI manunggal dengan rakyat. TNI kuat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur,” ujarnya.

Sarimpunan menambahkan, keterlibatan TNI dalam membantu pemerintah daerah dan masyarakat saat terjadi bencana merupakan bagian dari tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satunya terlihat dalam penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Solok, di mana TNI turut membantu pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.

“Di OMSP itu sendiri ada tugas kita untuk membantu pemerintah daerah, kemudian juga ikut serta dalam penanggulangan bencana alam. Seperti yang terjadi di Solok, kita membantu Pemerintah Kabupaten Solok. TNI hadir di sana membantu rakyat, membantu masyarakat, membantu pemerintah daerah,” katanya.

Upacara HUT ke-81 TNI tersebut diikuti personel dari berbagai satuan TNI, meliputi unsur Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Marinir, ASN TNI, serta Korps Kadet Republik Indonesia. Parade juga menampilkan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kendaraan pendukung TNI.

Peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk menegaskan kembali semangat kemanunggalan TNI dan rakyat. Melalui tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,” TNI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kedaulatan negara sekaligus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat dalam berbagai kondisi. (adpsb/cen/bud)

Tembus Final dan Raih Medali Perak Nasional, Sawma Team MAN 3 Padang Taklukkan Kompetisi Business Plan

Tembus Final dan Raih Medali Perak Nasional, Sawma Team MAN 3 Padang Taklukkan Kompetisi Business Plan

Bernama ID    Oktober 03, 2026    Comment   

Bernama.id – Padang l Prestasi membanggakan kembali ditorehkan MAN 3 Kota Padang di kancah nasional. Sawma Team, tim riset MAN 3 Kota Padang, berhasil meraih Medali Perak dalam Lomba Business Plan Tingkat Nasional pada ajang Preneur Fest ke-5 Tahun 2026, Sabtu (3/10/2026). Capaian tersebut menjadi semakin istimewa karena Sawma Team merupakan satu-satunya tim yang berasal dari kalangan pelajar yang berhasil menembus babak final, setelah bersaing dengan peserta dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia.

Sawma Team beranggotakan tiga siswa, yakni Hawra Nadya Syafwa, Nanda Andana Putra, dan Muhammad Irsyadul Faiz. Ketiganya tampil dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) UIN Imam Bonjol Padang dengan mengusung tema “Entrepreneur di Era Digital: Inovatif, Berdaya Saing, Siap Beraksi.”

Dalam kompetisi business plan, peserta ditantang untuk mampu merancang, menyusun, mengembangkan, sekaligus mempresentasikan ide atau gagasan bisnis secara terstruktur dan inovatif. Sawma Team harus berhadapan dengan 10 finalis dari berbagai perguruan tinggi sebelum akhirnya berhasil mengamankan posisi sebagai peraih Medali Perak. Kepala MAN 3 Kota Padang, Marliza, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian yang diraih para siswa. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti bahwa siswa madrasah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan peserta dari perguruan tinggi dalam bidang inovasi dan kewirausahaan.

“Alhamdulillah, kami sangat bangga dan bersyukur. MAN 3 Kota Padang menjadi satu-satunya peserta dari kalangan pelajar yang berhasil lolos ke babak final dan bersaing dengan 10 finalis dari berbagai perguruan tinggi hingga meraih Medali Perak,” ungkap Marliza. Marliza juga menyampaikan apresiasi kepada Sawma Team dan pembimbing Farida Ariani dan pelatih Dian Rizky Afriani yang telah memberikan pendampingan, pembinaan, serta latihan secara intensif hingga tim mampu mencapai prestasi nasional tersebut.

Ia berharap capaian ini tidak berhenti sebagai sebuah penghargaan, tetapi menjadi pijakan bagi siswa untuk terus mengembangkan potensi dan keberanian dalam menciptakan gagasan baru. “Semoga siswa MAN 3 Kota Padang terus mengukir prestasi di berbagai bidang dan tumbuh menjadi generasi yang kreatif, inovatif, mandiri, serta memiliki jiwa entrepreneur,” harapnya.

Medali Perak Sawma Team menjadi bukti bahwa madrasah tidak hanya melahirkan siswa berprestasi secara akademik, tetapi juga generasi muda yang berani menggagas, siap berinovasi, dan mampu berkompetisi di tingkat nasional.

Prestasi tersebut sekaligus memperkuat komitmen MAN 3 Kota Padang sebagai madrasah Plus Keterampilan dalam membekali peserta didik dengan kompetensi, kreativitas, dan keberanian untuk menghadapi tantangan masa depan. (Az)*

Hari Kesaktian Pancasila, MAN 3 Kota Padang Teguhkan Nilai Persatuan dan Semangat Prestasi

Hari Kesaktian Pancasila, MAN 3 Kota Padang Teguhkan Nilai Persatuan dan Semangat Prestasi

Bernama ID    Oktober 01, 2026    Comment   

Bernama.id – Padang l Semangat memperkokoh persatuan dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila menjadi pesan utama dalam Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di MAN 3 Kota Padang, Kamis (1/10/2026). Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh seluruh warga madrasah.

Bertindak sebagai pembina upacara, Kepala MAN 3 Kota Padang, Marliza, menekankan pentingnya menjadikan Pancasila bukan sekadar dasar negara yang dihafalkan, tetapi sebagai nilai yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam amanatnya, Marliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas, khususnya Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), serta seluruh peserta yang telah mengikuti upacara dengan tertib dan penuh khidmat.

“Terima kasih kepada seluruh pelaksana upacara, khususnya OSIM, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Mari kita tanamkan dan amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” pesannya.

Pembacaan Naskah Ikrar Kesaktian Pancasila dilakukan oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, Syafrizal Tanjung, sedangkan rangkaian upacara ditutup dengan doa yang dipimpin Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas, Siril Firdaus.

Momentum Hari Kesaktian Pancasila tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada guru dan murid MAN 3 Kota Padang yang berhasil mengukir puluhan prestasi sepanjang September 2026. Prestasi tersebut diraih dalam berbagai ajang mulai dari tingkat kota, provinsi hingga nasional.

Penyerahan penghargaan menjadi bagian penting dari peringatan tersebut. Selain menumbuhkan rasa bangga, apresiasi diberikan sebagai bentuk penghargaan madrasah atas dedikasi, kerja keras, dan perjuangan guru serta murid dalam membawa nama MAN 3 Kota Padang ke berbagai ajang kompetisi.

Marliza berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh keluarga besar madrasah untuk terus meningkatkan kualitas dan prestasi.

“Semoga MAN 3 Kota Padang terus berjaya dan prestasi yang telah diraih dapat menjadi motivasi untuk meraih prestasi-prestasi berikutnya,” harapnya.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pun menjadi pengingat bahwa prestasi dan karakter harus berjalan beriringan. Dari madrasah, nilai persatuan ditanamkan; dari kerja keras, prestasi ditorehkan; dan dari keduanya, generasi muda dipersiapkan untuk mengisi masa depan Indonesia. (Az)*

Nevi Zuairina Dorong Bantuan Pangan di Pasaman Barat Tepat Sasaran

Nevi Zuairina Dorong Bantuan Pangan di Pasaman Barat Tepat Sasaran

Bernama ID    September 29, 2026    Comment   

Bernama.id - Pasaman Barat l Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyambut baik pelaksanaan launching kedua penyaluran bantuan pangan komoditas beras di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

Program tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga daya beli keluarga penerima manfaat.

Nevi mengatakan, bantuan pangan merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan. 

Karena itu, menurutnya pelaksanaannya harus dikawal mulai dari ketersediaan beras, ketepatan data penerima, hingga proses penyaluran di lapangan.

“Bantuan beras ini harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima. Bagi keluarga penerima, bantuan pangan bukan sekadar angka dalam program pemerintah, tetapi sesuatu yang langsung berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari mereka,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perum BULOG, aparat di tingkat kecamatan dan nagari, serta berbagai pihak yang terlibat dalam distribusi. Pengawasan diperlukan agar kualitas dan kuantitas beras tetap terjaga serta penyaluran berlangsung tertib.

Perhatian terhadap ketepatan sasaran juga menjadi bagian penting dalam pengawasan Komisi IV DPR RI. 

Dalam pelaksanaan bantuan pangan di daerah lain, Komisi IV turut menyoroti perlunya pembaruan dan validasi data penerima agar masyarakat yang membutuhkan tidak terlewat akibat persoalan pendataan. 

Politisi PkS ini juga mengapresiasi terlaksananya penyaluran bantuan pangan di Kecamatan Kinali sebagai bagian dari pelaksanaan program di Kabupaten Pasaman Barat. Menurutnya, keberhasilan program tidak berhenti pada seremoni peluncuran, tetapi harus terlihat dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kita ingin setiap kilogram beras yang disalurkan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi keluarga penerima. Saya akan terus mendorong agar program pangan seperti ini dilaksanakan secara transparan, tepat waktu, tepat kualitas, dan terutama tepat sasaran,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC)

77 Murid MAN 3 Kota Padang Ikuti Bimbingan Tahsin Al-Qur’an, Ikhtiar Membumikan Al-Qur’an di Madrasah

 77 Murid MAN 3 Kota Padang Ikuti Bimbingan Tahsin Al-Qur’an, Ikhtiar Membumikan Al-Qur’an di Madrasah

Bernama ID    September 29, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Sebanyak 77 murid MAN 3 Kota Padang mengikuti kegiatan Bimbingan Tahsin Al-Qur’an yang resmi dibuka pada Selasa (29/9/2026). Program ini menjadi bagian dari ikhtiar madrasah untuk memperkuat kemampuan baca Al-Qur’an sekaligus membumikan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan warga madrasah.

Ke-77 peserta tersebut terdiri dari 50 murid laki-laki dan 27 murid perempuan. Mereka terpilih melalui proses seleksi tes baca Al-Qur’an yang dilaksanakan terhadap seluruh murid kelas X, XI, dan XII MAN 3 Kota Padang.

Kegiatan pembinaan dilaksanakan oleh 18 guru yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab. Proses bimbingan juga diperkuat dengan keterlibatan mahasiswa Praktik Lapangan (PL) dari UIN Imam Bonjol Padang.

Koordinator kegiatan, Ustadz Siril Firdaus, yang juga merupakan Wakil Kepala MAN 3 Kota Padang Bidang Humas sekaligus Ketua KKG PAI dan Bahasa Arab, mengatakan Program Tahsin dirancang sebagai pembinaan terarah bagi murid yang membutuhkan penguatan kemampuan membaca Al-Qur’an. “Pembinaan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an, tetapi juga menumbuhkan kecintaan dan kedekatan murid dengan Al-Qur’an,” ujarnya.

Kepala MAN 3 Kota Padang, Marliza, memberikan apresiasi kepada jajaran Guru KKG PAI dan Bahasa Arab yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, program tahsin sejalan dengan salah satu program prioritas madrasah, yakni membumikan Al-Qur’an di lingkungan MAN 3 Kota Padang.

Marliza juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti setiap tahapan pembinaan dengan sungguh-sungguh dan penuh kedisiplinan. Ia berharap proses yang dilakukan secara konsisten mampu memberikan perubahan nyata terhadap kemampuan peserta.

“Bersungguh-sungguhlah mengikuti kegiatan tahsin ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki bacaan Al-Qur’an dengan baik dan benar,” pesannya.

Bimbingan Tahsin Al-Qur’an dilaksanakan setelah proses pembelajaran di kelas. Pertemuan pembinaan dijadwalkan minimal dua kali dalam sepekan, sehingga peserta memperoleh pendampingan secara berkelanjutan.

Marliza menargetkan, dalam waktu dua bulan, 77 peserta mampu membaca Al-Qur’an dengan lebih lancar, baik dan benar sesuai kaidah yang dipelajari.

Bagi MAN 3 Kota Padang, target tersebut bukan sekadar capaian akademik. Lebih dari itu, tahsin diharapkan menjadi langkah kecil yang konsisten untuk menghadirkan generasi madrasah yang semakin dekat dengan Al-Qur’an, mampu membacanya dengan baik, serta menjadikannya sebagai pedoman dalam membangun karakter dan akhlak mulia. (azwar)

Rahmat Saleh Minta Pertamina Tetap Usut Rantai Pasok Usai Langkah Uji Sampel BBM

Rahmat Saleh Minta Pertamina Tetap Usut Rantai Pasok Usai Langkah Uji Sampel BBM

Bernama ID    September 28, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk tetap mengusut tuntas dan transparan penanganan isu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di masyarakat.

Namun, Rahmat juga mengapresiasi langkah cepat perusahaan tersebut dalam memeriksa serta menguji laboratorium kualitas BBM di Sumatera Barat.

​Rahmat menilai respons Pertamina yang langsung menindaklanjuti laporan warga melalui pengambilan sampel uji pada enam SPBU di Kota Padang dan Kabupaten Agam serta melibatkan badan independen seperti Lemigas merupakan wujud keterbukaan yang baik.

​"Kita menghargai langkah responsif Pertamina yang langsung turun ke lapangan untuk melakukan kroscek dan menguji sampel ke laboratorium, termasuk melibatkan pihak Lemigas. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian teknis kepada publik," kata Rahmat dalam keterangannya di Jakarta pada Senin, (28/9/2026).

​Namun, Rahmat 

mengingatkan agar pengawasan dan pengujian tidak cuma berhenti pada pemeriksaan sampel pasca-kejadian.

​Dia menegaskan keluhan serta rekaman visual mengenai dugaan kontaminasi Pertalite yang sempat meresahkan pemilik kendaraan di lapangan mesti tetap mendapat perhatian serius dan ditelusuri akar penyebabnya.

​"Pengujian laboratorium yang akurat tentu sangat kita dukung. Namun, mengingat pemeriksaan ini berawal dari adanya aduan masyarakat serta video keluhan konsumen yang beredar, penelusuran secara menyeluruh mengenai apa yang sebenarnya terjadi saat penyaluran sebelumnya harus tetap dilakukan," tuturnya.

​Menurut Rahmat, kepastian dari hasil evaluasi sangat ditunggu oleh masyarakat demi menjaga kepercayaan konsumen terhadap kualitas BBM bersubsidi.

​Dia berharap Pertamina konsisten memperketat pengawasan di rantai pasok, mulai dari penerimaan hingga ke nosel SPBU.

​"Prinsipnya kita ingin perlindungan konsumen dan kualitas layanan BBM terjamin dengan baik. Kita tunggu hasil resmi pengujian dari pihak-pihak terkait secara transparan demi kebaikan dan kenyamanan masyarakat bersama," pungkanya.

​Sebelumnya, pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyampaikan telah melakukan sampling awal di sejumlah SPBU dan tidak menemukan kandungan air pada sampel Pertalite yang diperiksa, dengan nilai density sesuai spesifikasi standar.

​Untuk memastikan kualitas secara menyeluruh, Pertamina juga membawa sampel dari enam titik SPBU di Kota Padang dan Kabupaten Agam untuk diuji lebih lanjut di Integrated Terminal Teluk Kabung dan Lemigas ESDM. (TPHRS)

‎Pertalite Tercampur Semen di Sumbar, Rahmat Saleh Desak Pertamina Bertanggung Jawab

‎Pertalite Tercampur Semen di Sumbar, Rahmat Saleh Desak Pertamina Bertanggung Jawab

Bernama ID    September 26, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh mendesak PT Pertamina Patra Niaga untuk mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi berat terhadap Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumbar jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap kualitas BBM.

‎

‎Dari informasi di sosial media, diduga peristiwa itu terjadi di Kota Padang dan Kota Bukittinggi dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang diduga tercampur material asing menyerupai semen.

‎

‎Langkah tegas ini diambil merespons keresahan masyarakat setelah beredarnya video viral yang diunggah salah satunya, akun media sosial @travelkampus_2nr. 

‎

‎Dalam video tersebut, sejumlah pemilik kendaraan memperlihatkan BBM mengandung diduga semen yang sudah agak mengeras.

‎

‎Rahmat menegaskan, Pertamina Patra Niaga selaku pengelola distribusi tidak boleh tinggal diam dan harus mengusut tuntas temuan ini.

‎

‎"Kami mendesak Pertamina Patra Niaga untuk memberikan sanksi tegas terhadap SPBU yang ternyata terbukti terdapat kandungan pencampuran terhadap Pertalite di Kota Padang," ujar Rahmat di Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

‎

‎Jika hasil investigasi membuktikan adanya unsur kelalaian dari internal Pertamina, Rahmat akan menjadi inisiator agar Komisi VI DPR RI memanggil jajaran direksi Pertamina Patra Niaga ke Senayan. 

‎

‎Pemanggilan tersebut guna meminta pertanggungjawaban resmi atas buruknya pengawasan distribusi BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat.

‎

‎"Kalau seandainya kesalahan terjadi di pihak Pertamina, kami akan memanggil Patra Pertamina untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap kelalaian pencampuran Pertalite di Padang maupun daerah lain di Sumbar. Pertamina harus bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang dialami oleh masyarakat," tegasnya.

‎

‎Guna memperkuat bukti dan mengawal proses ganti rugi, Rahmat mengimbau para pemilik kendaraan yang menjadi korban agar segera melaporkan kasus yang mereka alami. 

‎

‎Warga dapat menyampaikan aduan beserta bukti pendukung melalui kanal komunikasi resminya maupun saluran pengaduan publik lainnya.

‎

‎"Kami meminta kepada masyarakat yang menjadi korban agar bisa melapor, baik melalui akun kita ataupun metode yang lain. Dengan begitu, kita punya basis data yang akurat mengenai korban-korban yang mengalami kerugian akibat dampak Pertalite bercampur ini," kata Rahmat.

‎

‎Kasus dugaan pencampuran Pertalite ini menjadi perhatian serius publik karena berdampak langsung pada mobilitas harian warga dan berpotensi merusak komponen mesin kendaraan secara permanen. (TPHRS)

‎

​Rahmat Saleh Serahkan Bantuan Pangan, ​Ringankan Beban Korban Galodo Solok

​Rahmat Saleh Serahkan Bantuan Pangan, ​Ringankan Beban Korban Galodo Solok

Bernama ID    September 23, 2026    Comment   

Bernama.id - ‎Solok l Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi korban bencana galodo di Kabupaten Solok, tepatnya di Kayu Aro yang menjadi daerah terdampak dari bencana tersebut.

‎

‎Proses penyaluran bantuan tersebut disalurkan oleh Tim Tenaga Ahli Dapil Rahmat Saleh  pada Rabu (23/9/2026) pagi. 

‎

‎Rombongan membawa logistik langsung menuju Kabupaten Solok dan menyerahkannya secara berjenjang melalui DPC PKS Gunung Talang sebelum diteruskan ke posko-posko pengungsian.

‎

‎"Untuk saat ini kita fokus pemenuhan logistik kebutuhan makanan bagi para korban, mudah-mudahan dapat sedikit banyaknya meringankan kebutuhan para korban galodo," kata Rahmat dalam keterangannya.

‎

‎Pada tahap awal ini, bantuan difokuskan pada bahan pangan pokok berupa 100 karung beras dan 50 kardus mie instan. 

‎

‎"Bantuan ini disalurkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Pasokan beras dan mi instan ini diharapkan bisa menyokong kebutuhan korban maupun dapur umum beberapa hari ke depan," ujar Rahmat.

‎

‎Tak berhenti pada pengiriman logistik, Rahmat Saleh menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan di lapangan. 

‎

‎"Tentunya kita terus mendorong peran semua stakeholder, kita sangat apresiasi yang sampai saat ini terus berjibaku, apalagi mengingat adanya potensi cuaca yang masih akan melanda daerah Sumbar, ini juga menjadi perhatian kita," pungkasnya. (TPHRS)

Nevi Zuairina Dorong Surveilans Penyakit Hewan Berbasis Deteksi Dini

Nevi Zuairina Dorong Surveilans Penyakit Hewan Berbasis Deteksi Dini

Bernama ID    September 22, 2026    Comment   

Bernama.id - Denpasar l Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, mendorong pemerintah memperkuat surveilans penyakit hewan berbasis deteksi dini hingga ke tingkat daerah. 

Menurutnya, pengendalian penyakit harus semakin bergeser dari pola penanganan setelah kasus muncul menuju sistem pencegahan yang berjalan secara rutin dan berkelanjutan.

Hal tersebut menjadi perhatian Nevi dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, Bali, pada pertengahan September 2026.

“Jangan sampai sistem kita baru bergerak cepat ketika wabah sudah terjadi. Surveilans harus mampu membaca risiko lebih awal sehingga pemerintah dan peternak memiliki waktu untuk melakukan pencegahan sebelum penyakit menyebar lebih luas,” ujar Nevi.

Politisi PKS ini menilai posisi Bali membutuhkan perhatian khusus. Mobilitas hewan dan komoditas antarwilayah serta keberadaan penyakit hewan menular strategis menuntut pengawasan yang konsisten. 

Lalu lintas ternak antar-pulau melalui Gilimanuk dan Padangbai juga membutuhkan pengawasan ketat terhadap penyakit seperti PMK dan LSD serta Hewan Pembawa Rabies (HPR). 

Karena itu, Nevi mendorong penguatan surveilans aktif melalui pengambilan dan pengujian sampel secara berkala, sekaligus surveilans pasif melalui pelaporan cepat ketika ditemukan kasus kesakitan atau kematian hewan yang tidak wajar.

Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan sistem digital. Pelaporan penyakit hewan di Bali telah terintegrasi dengan iSIKHNAS yang digunakan petugas medik dan paramedik veteriner untuk menyampaikan temuan klinis dari lapangan secara real-time. 

“Data jangan berhenti menjadi laporan. Ketika ada indikasi peningkatan risiko, harus segera ada tindak lanjut, mulai dari investigasi, tracing, pengujian laboratorium, vaksinasi hingga pengendalian lalu lintas hewan sesuai kebutuhan,” katanya.

Nevi menekankan bahwa sistem deteksi dini yang kuat juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, pendekatan One Health yang menghubungkan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan perlu terus diperkuat, terutama dalam menghadapi penyakit zoonosis seperti rabies. Bahan kunjungan Komisi IV mencatat bahwa model koordinasi tersebut telah menjadi bagian dari pengendalian penyakit di Bali. 

Selain kolaborasi, Nevi meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan tenaga medik dan paramedik veteriner. Keterbatasan jumlah tenaga dibandingkan luas wilayah kerja dan populasi ternak serta HPR yang tersebar di perdesaan masih menjadi tantangan dalam mengoptimalkan pemantauan penyakit sehari-hari. 

“Teknologi dan sistem pelaporan penting, tetapi pada akhirnya kita tetap membutuhkan petugas yang cukup dan mampu menjangkau lapangan. Karena itu, penguatan jumlah dan kapasitas tenaga veteriner harus menjadi perhatian, terutama di wilayah dengan cakupan pengawasan yang luas,” tegas Legislator asal Sumatera Barat II tersebut.

Nevi berharap penguatan surveilans, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan tenaga veteriner dapat membentuk sistem deteksi dini yang semakin responsif sehingga peternak terlindungi dan keberlanjutan produksi pangan nasional dapat terus dijaga. (NZMC)

Nevi Zuairina Dukung Kepengurusan Baru INKANAS Agam, Dorong Pembinaan Atlet dan Karakter Generasi Muda

Nevi Zuairina Dukung Kepengurusan Baru INKANAS Agam, Dorong Pembinaan Atlet dan Karakter Generasi Muda

Bernama ID    September 21, 2026    Comment   

Bernama.id - Agam l Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan dukungan atas dilantiknya Pengurus Cabang Institut Karate-Do Nasional (INKANAS) Kabupaten Agam Masa Bakti 2026–2030. 

Pelantikan menjadi awal kepengurusan baru INKANAS Agam di bawah kepemimpinan Mohammad Zulfikri, S.P. sebagai Ketua Pengcab. Dalam proposal kegiatan, kepengurusan periode 2026–2030 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan atlet, mengembangkan prestasi karate, mempererat silaturahmi antar-dojo, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan olahraga. 

Anggota DPR yang kini duduk di Komisi IV ini mengapresiasi semangat tersebut. 

Menurutnya, organisasi olahraga memiliki peran penting bukan hanya dalam mencetak atlet berprestasi, tetapi juga menjadi ruang pembentukan disiplin, keberanian, sportivitas, dan tanggung jawab generasi muda.

“Saya menyampaikan selamat kepada Bapak Mohammad Zulfikri beserta seluruh jajaran Pengcab INKANAS Agam Masa Bakti 2026–2030. Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi energi baru untuk memperkuat pembinaan karate di Kabupaten Agam, khususnya bagi anak-anak dan generasi muda kita,” ujar Nevi.

Politisi PKS ini menilai semangat “Bersatu, Berprestasi, Berkarakter Menuju INKANAS Kabupaten Agam yang Profesional dan Berdaya Saing” relevan dengan kebutuhan pembinaan olahraga yang berkelanjutan. Tema tersebut menjadi bagian dari pelantikan yang dilaksanakan pada 19 September 2026 di Surau Kakbah Islamic Center Panampuang. 

Ia berharap kepengurusan baru dapat memperluas pembinaan atlet sejak usia dini, memperkuat kualitas latihan, serta membuka lebih banyak kesempatan bagi karateka Agam untuk berkembang dan meraih prestasi.

“Prestasi tentu penting, tetapi nilai yang tidak kalah penting adalah karakter. Karate mengajarkan disiplin, penghormatan, ketekunan, dan kemampuan mengendalikan diri. Nilai-nilai inilah yang kita harapkan tumbuh kuat pada generasi muda Agam,” kata Nevi Zuairina.

Legislator Sumbar II ini juga mendorong terbangunnya kolaborasi antara INKANAS, pemerintah daerah, FORKI, KONI, para pelatih, orang tua, dan masyarakat agar pembinaan atlet dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. (NZMC/Arif)

Rahmat Saleh Dorong Keterbukaan Tata Niaga Impor Gula

Rahmat Saleh Dorong Keterbukaan Tata Niaga Impor Gula

Bernama ID    September 21, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Transparansi data dan tata niaga impor gula menjadi salah satu sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pengawasan Impor Gula Komisi VI DPR RI bersama Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia di Gedung DPR RI, Senin (21/9/2026).

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mengatakan kebijakan impor gula perlu didasarkan pada kebutuhan nasional dengan mempertimbangkan produksi dan stok dalam negeri. 

Menurut dia, keterbukaan diperlukan agar kebijakan impor tidak mengabaikan hasil produksi petani.

“Impor harus berbasis kebutuhan skala nasional. Produksi dan stok yang ada juga harus diperhatikan, sehingga kebijakan yang diambil tidak mengganggu penyerapan produksi petani,” kata Rahmat saat RDPU.

Rahmat juga menyoroti perlunya kejelasan mengenai gula yang masuk ke Indonesia. 

Transparansi, kata dia, dibutuhkan untuk mengetahui jenis gula yang diimpor, mekanisme masuknya, serta volume impor yang dilakukan.

“Harus transparan, jenis gulanya apa, masuknya seperti apa, volumenya berapa. Ini penting supaya tata niaga impor gula dapat diawasi dengan baik,” ujarnya.

Rahmat menyebut terdapat sejumlah persoalan dalam tata niaga gula yang perlu mendapat perhatian, meski tidak terdapat impor gula subsidi. 

Karena itu, pengawasan tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya subsidi, tetapi juga bagaimana mekanisme impor tersebut berjalan dan berdampak terhadap pasar domestik.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan keberlanjutan industri. 

”Harga gula diharapkan tetap berada pada tingkat yang wajar, sementara industri tetap memperoleh kepastian untuk menjalankan usahanya,” katanya.

Selain persoalan gula, pembahasan juga menyentuh kebijakan subsidi pupuk. 

Rahmat mendorong adanya pendalaman terhadap formula subsidi agar pemenuhan kebutuhan pupuk petani dapat menjadi pertimbangan utama.

Dia juga menyinggung informasi mengenai ketersediaan pupuk yang disebut mengalami surplus hingga terdapat yang diekspor. Kondisi tersebut dinilai perlu dilihat bersama dengan kebutuhan petani di dalam negeri.

“Standar baku dan formula pemenuhan kebutuhan harus jelas, sehingga kebijakan pupuk benar-benar menjawab kebutuhan petani,” katanya.

Rahmat berharap dengan adanya transparansi dan pembenahan tata kelola, dapat memberikan efek positif yang tidak hanya ke petani, tapi juga secara tata niaga.

”Kita harapkan hal-hal ini nantinya dapat dilaksanakan agar petani juga tenang, secara tata niaga juga berkelanjutan, termasuk pemerintah transparan,” harapnya. (TPHRS/ABE)

Nevi Zuairina Beri Dukungan Penuh LATANSA dan KEMBARA di Empat Daerah Sumbar

Nevi Zuairina Beri Dukungan Penuh LATANSA dan KEMBARA di Empat Daerah Sumbar

Bernama ID    September 20, 2026    Comment   

Bernama.id - SUMATERA BARAT l Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan LATANSA dan KEMBARA yang berlangsung di Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Politisi PKS ini menilai kegiatan tersebut memiliki arti penting dalam membangun kader yang tangguh, disiplin, peduli, serta memiliki kesiapan untuk berkontribusi di tengah masyarakat. 

Menurutnya, proses pembinaan tidak cukup hanya memberikan pemahaman, tetapi juga perlu membentuk karakter, kebersamaan, dan kepedulian sosial.

“LATANSA dan KEMBARA menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan sekaligus melatih ketangguhan. Saya memberikan dukungan penuh karena kita membutuhkan kader-kader yang kuat secara pribadi, solid dalam kebersamaan, dan yang paling penting hadir memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat itu mengapresiasi semangat para peserta dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan di empat kabupaten dan kota tersebut. 

Ia berharap semangat yang tumbuh selama kegiatan tidak berhenti ketika acara selesai, tetapi diterjemahkan dalam kerja nyata di lingkungan masing-masing.

Menurut Nevi, tantangan sosial yang semakin beragam membutuhkan masyarakat yang memiliki kepedulian, kemampuan bekerja sama, serta kesiapan untuk bergerak ketika lingkungan membutuhkan bantuan. Karena itu, pembinaan yang membangun kedisiplinan dan solidaritas perlu terus diperkuat.

“Ukuran keberhasilan pembinaan bukan hanya pada selesainya sebuah kegiatan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana nilai kedisiplinan, kepedulian, dan kebersamaan itu terus hidup setelah peserta kembali ke keluarga dan masyarakat,” tegasnya.

Nevi berharap pelaksanaan LATANSA dan KEMBARA di Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Lima Puluh Kota semakin memperkuat semangat pelayanan kepada masyarakat. (NZMC/ARIF)

“Semoga seluruh peserta semakin kokoh, saling menguatkan, dan menjadikan setiap proses pembinaan sebagai bekal untuk menghadirkan lebih banyak kebaikan bagi masyarakat Sumatera Barat,” tutup Nevi Zuairina. (N

Sikapi Kematian Tragis Wanita Minang di Vegas Club Padang Selatan, Ini Sikap LKAAM Sumatera Barat

Sikapi Kematian Tragis Wanita Minang di Vegas Club Padang Selatan, Ini Sikap LKAAM Sumatera Barat

Bernama ID    September 18, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau ( LKAAM ) Sumbar Prof. DR. H. Fauzi Bahar, Dt. Rajo Nan Sati didampingi Pengurus LKAAM Sumbar Budiman Dt. Malano Garang dan Musmaizer Dt. Gamuak menggelar jumpa pers bersama sejumlah awak media di Gedung LKAAM Sumbar pada Jum'at, 18 September 2026.

Jumpa Pers tersebut digelar menyikapi kasus kematian tragis menimpa seorang wanita muda Minangkabau asal Pesisir Selatan yang bernama Indah Pebrianti (24) di Vegas Club, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban dilaporkan menghembuskan napas terakhir usai mendadak pingsan di atas panggung pada Ahad (13/9/2026) dini hari.

Menanggapi hal itu, Fauzi Bahar mengatakan, "Kami sebagai ninik mamak merasa prihatin dengan kejadian tersebut."

Fauzi Bahar melanjutkan, "Untuk mengantisipasi hal itu agar tidak terulang lagi, kami dari LKAAM Sumbar mendorong terlaksananya hukum pidana adat."

Pengurus LKAAM Sumbar Budiman Dt. Malano Garang menambahkan, "Implementasi hukum pidana adat ini memiliki dasar hukum yang kuat, untuk itu kami mendorong agar Pemprov Sumbar bersama Pemko dan Pemkab se - Sumatera Barat untuk berkolaborasi bersama DPRD pada tingkatan masing-masing melahirkan Perda untuk mewujudkan terlaksana hukum pidana adat tersebut."

Sementara itu, Pengurus LKAAM Sumbar Musmaizer Dt. Gamuak mengajak agar para wartawan yang hadir mendorong DPRD Sumbar untuk secepatnya menetapkan Perda tentang hukum pidana adat tersebut. "Kami mengajak adik-adik dan rekan-rekan jurnalis yg hadir saat ini untuk mendorong DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk secepatnya menetapkan Perda tentang hukum pidana adat itu, kami dari LKAAM Sumbar sudah banyak memberikan masukan untuk hal itu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat", pungkas Musmaizer Dt. Gamuak. (ABE)

Rahmat Saleh Minta Bulog Jamin Penyerapan Hasil Petani

Rahmat Saleh Minta Bulog Jamin Penyerapan Hasil Petani

Bernama ID    September 14, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menyatakan, ketahanan pangan nasional tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak komoditas tersimpan di gudang. 

Pemerintah juga perlu memastikan hasil produksi petani dan nelayan terserap agar peningkatan produksi tidak justru berujung pada penurunan harga di tingkat produsen, kerugian, hingga terbuangnya hasil pangan.

Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan bersama Komisi VI ke Perum Bulog, Jakarta, Senin (14/9/2026). Pertemuan itu disambut langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Rahmat mengatakan penyerapan hasil produksi menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan kebutuhan pangan masyarakat. 

Ketika hasil panen atau produksi tidak memiliki kepastian pasar, petani dan nelayan dapat menghadapi tekanan harga saat pasokan melimpah.

“Bukan hanya memastikan stok pangan tersedia, tetapi bagaimana hasil produksi petani dan nelayan juga bisa terserap dengan baik. Jangan sampai produksi meningkat, tetapi tidak ada kepastian pasar bagi produsen,” kata Rahmat.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap pendapatan petani dan nelayan. 

Harga yang jatuh ketika hasil produksi tidak terserap dapat membuat biaya produksi sulit tertutup. 

”Untuk komoditas tertentu yang mudah rusak, lemahnya penyerapan juga meningkatkan risiko hasil produksi terbuang,” sebutnya.

Dalam jangka panjang, persoalan itu dapat memengaruhi keberlanjutan produksi pangan. 

Petani dan nelayan yang tidak memperoleh kepastian dari hasil produksinya akan menghadapi semakin besar risiko untuk mempertahankan maupun meningkatkan usaha.

“Karena itu, Bulog perlu menjalankan fungsi penyerapan secara optimal, bersamaan dengan upaya menjaga ketersediaan komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, gula, daging, telur, dan pangan lainnya,” katanya.

Rahmat juga turut menyoroti pentingnya stabilisasi harga dan pasokan secara tepat sasaran, terutama ketika terjadi kelangkaan, kenaikan harga yang tinggi, bencana alam, atau gangguan distribusi.

“Penguatan infrastruktur dan distribusi pangan sangat diperlukan agar hasil produksi dapat bergerak dari sentra produksi menuju pasar secara lebih efisien,” sebutnya.

Di sisi lain, sinergi pemerintah pusat dan daerah dengan Bulog, BUMN pangan, petani, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha perlu diperkuat melalui sistem data pangan yang terintegrasi.

“Data yang terintegrasi penting supaya pengadaan dan penyaluran bisa lebih efektif. Kita harus bisa melihat kebutuhan pasar sekaligus memastikan hasil produksi petani dan nelayan terserap,” ujarnya.

Dengan demikian, ketahanan pangan bukan hanya soal memenuhi gudang dengan stok. 

”Sistem pangan yang sehat juga harus memastikan orang yang memproduksi pangan memperoleh kepastian pasar dan penghasilan yang layak dari hasil kerjanya,” tutupnya. (TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh Dukung Pertamina Sanksi Tegas 31 SPBU Nakal di Sumbar

Rahmat Saleh Dukung Pertamina Sanksi Tegas 31 SPBU Nakal di Sumbar

Bernama ID    September 13, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, mendukung langkah tegas Pertamina yang menjatuhkan sanksi kepada 31 SPBU di Sumatra Barat karena terbukti melakukan pelanggaran distribusi BBM bersubsidi. 

‎

‎Rahmat menilai tindakan tegas ini sebagai wujud keberpihakan negara kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi energi.  

‎

‎“Subsidi BBM adalah hak masyarakat kecil. Jangan ada pihak yang meraup keuntungan di atas penderitaan rakyat,” tegas Rahmat di Padang, Ahad (13/9/2026).

‎

‎Rahmat menekankan, DPR akan terus mengawal kebijakan energi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi.  

‎

‎Dia pun menilai, penindakan terhadap SPBU nakal bukan sekadar langkah administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga keadilan sosial. 

‎

‎Menurutnya, distribusi BBM bersubsidi menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga setiap pelanggaran harus ditindak secara serius.

‎

‎“Kalau distribusi tidak diawasi ketat, rakyat yang paling menderita. Karena itu, penindakan harus konsisten dan berkelanjutan,” katanya.  

‎

‎Rahmat juga mengingatkan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat menimbulkan efek domino. 

‎

‎Mulai dari kelangkaan pasokan, antrean panjang di SPBU, hingga meningkatnya beban ekonomi masyarakat. 

‎

‎“Kita tidak boleh membiarkan subsidi bocor. Negara harus hadir memastikan energi terjangkau bagi rakyat yang membutuhkan dan berhak,” kata Rahmat.  

‎

‎Rahmat juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam menjaga integritas distribusi energi. 

‎

‎Dia mengapresiasi langkah Pertamina yang tidak ragu memberikan sanksi berat, mulai dari penghentian pasokan hingga pencabutan izin operasional. 

‎

‎Menurutnya, kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah bersama BUMN energi tidak akan mentolerir pelanggaran yang merugikan publik.  

‎

‎Selain Pertamina, Rahmat juga menyoroti peran Hiswana Migas dan pemerintah daerah. 

‎

‎Dia menilai, asosiasi dan pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. 

‎

‎“Kami di DPR mendukung penuh kerja sama ini. Negara harus hadir memastikan subsidi energi tidak bocor dan benar-benar berpihak pada rakyat,” ujarnya.  

‎

‎Sebelumnya, Pertamina mengumumkan temuan pelanggaran di 31 SPBU di Sumatra Barat, mulai dari penyaluran tidak sesuai ketentuan hingga praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi. Atas temuan tersebut, perusahaan energi pelat merah langsung menjatuhkan sanksi.  

‎

‎Hiswana Migas Sumbar sendiri juga menegaskan komitmen untuk menertibkan anggotanya, sementara pemerintah daerah memastikan pengawasan akan diperketat. Penindakan ini diharapkan memberi efek jera sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan subsidi energi. (TPHRS/ABE)

Sentral Kopi Padang Pariaman, Pembenahaan Kelompok Tani

Sentral Kopi Padang Pariaman, Pembenahaan Kelompok Tani

Bernama ID    September 12, 2026    Comment   

Oleh : Ir Bagindo Yohanes Wempi SPt. IPP, CST (PII Pusat Bidang Pertanian)

Membangun kawasan sentral kopi Padang Pariaman di Padang Bukik, Nagari Lubuk Pandan wajib berbasis kelompok tani, itu ungkapan dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman, Irawati Febriani, SP., M.Si didampingi oleh Ir. Edi M Harum saat menghadiri Rapat Pembenahaan Kelompok Tani. Tanpa kelompok tani maka sentral kopi Padang Pariaman di Padang Bukik tersebut akan lambat perkembangannya.

Saat ini berdasarkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dibidang pertanian, ini juga sesuai Perpres No. 6/2025 dan Permentan No. 15/2025), bahwa Negara fokus pada komoditas tanaman utama, ini yang berhak mendapatkan fasilitas subsidi pupuk dan bantuan pertanian lainnya, yang dikerucutkan menjadi 10 komoditas pertanian pokok termasuk dalamnya kopi.

Dengan adanya rencana sentral kopi tersebut maka hanya kelompok tani yang akan mendorong atau mendapatkan bantuan subsidi tersebut, ini ungkapan Kadis. Sudah tepat kelompok tani Korong Padang Bukik ini dijadikan basis pengerak agenda mulia tersebut.

Alhamdulillah kelompok tani sudah terpilih Ketua baru Nursuhud dan Sekretarisnya Andri yang merupakan sosok petani gen z. Pengurus yang baru dengan dukungan Pemerintah Kabupaten serta jajaran sampai Nagari, Pemerintah Provinsi dan kami yakin akan mampu mewujudkan sentral kopi Padang Pariaman tersebut.

Kelompok tani yang akan dilibatkan dalam pembangunan Sentral Kopi Padang Pariaman ini memiliki aset yang banyak, ada dana cast lebih kurang 30 Juta, ada mesin pengolah lahan dan lainnya.

Kami berharap pengurus baru Kelompok Tani Pauh Data ini bisa menoreh prestasi dan sentral kopi padang pariaman menjadi cikal bakal suksesnya program kopi Presiden Prabowo.

 

Rahmat Saleh Terima Penghargaan Pejuang Anggaran Pertanian dan Nelayan dari Relasipublik

Rahmat Saleh Terima Penghargaan Pejuang Anggaran Pertanian dan Nelayan dari Relasipublik

Bernama ID    September 12, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Dalam rangka HUT ke-9 media online Relasipublik.com, sejumlah tokoh menerima penghargaan atas kepedulian dan perhatian terhadap kiprahnya dalam memperjuangkan hal bagi masyarakat di Sumbar.  

‎

‎Salah satu tokoh yang mendapat penghargaan adalah Rahmat Saleh, Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil 1 Sumbar, yang dinilai sebagai Pejuang Anggaran Pertanian dan Nelayan Sumbar.

‎ 

‎Penghargaan tersebut diterima oleh Tenaga Ahli (TA) Dapil Rahmat Saleh, Ikhwan, pada puncak peringatan HUT ke-9 Relasipublik.com, Sabtu (12/9/2026) di Restoran Suasso, Padang. 

‎

‎Pemimpin Redaksi Relasipublik.com, Novrianto menyampaikan penghargaan diberikan kepada tokoh-tokoh yang konsisten menjaga hubungan baik dengan pers serta peduli terhadap perkembangan media di Sumbar.  

‎

‎“Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran para undangan di puncak HUT Relasipublik.com ini. Semoga silaturahmi selalu terjalin erat,” ujar Novrianto.

‎

‎Menurutnya, penghargaan kepada tokoh ini diberikan melihat bagaimana kiprahnya selama ini dalam memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat di Sumbar.

‎

‎"Kita tidak sembarangan memberikan penghargaan, tapi ada indikator yang kita tetapkan. Hasilnya ada empat tokoh, salah satunya Rahmat Saleh, yang kita melihat gigih dalam memperjuangkan sektor pertanian dan kelautan di Sumbar selama ini," katanya.

‎

‎Sementara itu, terpisah, Rahmat Saleh menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.  

‎

‎"Sebelumnya saya berterima kasih atas penghargaan ini, dan memohon maaf belum dapat hadir. Namun, perjuangan untuk anggaran pertanian dan nelayan Sumbar adalah amanah yang akan terus kita jalankan," katanya di Padang, Minggu (13/9/2026).

‎

‎Rahmat menambahkan meski kini berada di Komisi VI dan tidak lagi di Komisi IV, komitmen memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan tetap menjadi prioritasnya.  

‎

‎“Saya ingin memastikan bahwa suara petani dan nelayan tidak tenggelam di tengah arus kebijakan nasional. Walaupun saya kini bertugas di Komisi VI, saya akan terus menyuarakan aspirasi mereka, baik melalui rapat-rapat resmi maupun komunikasi dengan kementerian terkait,” ujarnya.  

‎

‎Rahmat juga menegaskan perjuangan ini bukan hanya soal alokasi anggaran, tetapi juga memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada masyarakat kecil.  

‎

‎“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi dorongan moral agar saya tidak berhenti memperjuangkan hak-hak petani dan nelayan. Saya percaya, dengan kerja sama semua pihak, kita bisa menghadirkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan,” tutupnya. (TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh Ingatkan Pentingnya Refund Tiket Tanpa Hambatan

Rahmat Saleh Ingatkan Pentingnya Refund Tiket Tanpa Hambatan

Bernama ID    September 08, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan Penutupan Penerbangan Akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau

Penutupan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menyoroti pentingnya perlindungan konsumen. 

Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menegaskan, maskapai penerbangan dan pengelola bandara wajib memberikan perlindungan nyata kepada penumpang yang terdampak. 

“Hak-hak konsumen tetap harus dijamin dan tidak boleh terabaikan,” katanya di Jakarta, Selasa (9/9/2026).

Rahmat menekankan, keselamatan penerbangan memang tidak bisa dikompromikan. 

Namun, ketika terjadi pembatalan atau penundaan, masyarakat sebagai konsumen tetap berhak memperoleh pelayanan layak, informasi transparan, serta kepastian penyelesaian dari maskapai maupun pengelola bandara.

Dukungan juga diberikan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mendorong lima langkah konkret, antara lain pengembalian uang tiket secara penuh tanpa prosedur rumit, penjadwalan ulang penerbangan tanpa biaya tambahan, serta pelayanan layak bagi penumpang yang menunggu di terminal.

Menurutnya, dalam situasi darurat masyarakat membutuhkan kehadiran nyata dari penyedia layanan. 

“Penumpang yang tertahan akibat pembatalan penerbangan harus mendapatkan fasilitas dasar, kepastian informasi, serta akses pengaduan yang mudah dan cepat,” katanya.

Rahmat mengingatkan agar masyarakat yang terdampak bencana tidak menghadapi persoalan baru seperti kesulitan refund tiket, minim informasi, atau tidak adanya layanan pendampingan di bandara. 

Posko pengaduan terpadu di bandara terdampak dinilai penting agar setiap keluhan segera ditangani.

”Komisi VI meminta maskapai dan operator bandara memperkuat standar pelayanan dalam menghadapi kondisi force majeure,” katanya.

Menurutnya, penanganan krisis yang baik akan menjaga kepercayaan publik terhadap industri penerbangan nasional.

“Bencana alam memang tidak dapat dihindari, tetapi cara kita melindungi masyarakat menunjukkan kualitas pelayanan dan komitmen terhadap perlindungan konsumen. Transparansi informasi, kemudahan layanan, serta kepastian hak penumpang harus menjadi prioritas utama,” tegasnya. (TPHRS/ABE)

Kadis Kominfotik Sumbar Dr. Rudi Rinaldy : Buya Gubernur Apresiasi Usulan Kolaborasi Wartawan Sumbar

Kadis Kominfotik Sumbar Dr. Rudi Rinaldy : Buya Gubernur Apresiasi Usulan Kolaborasi Wartawan Sumbar

Bernama ID    September 08, 2026    Comment   

Padang l Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumatera Barat Dr. Ir. H. Rudi Rinaldi, MT didampingi Kabid IKP Diskominfotik Sumbar Edi Junaidi menerima langsung kunjungan Ketua Kolaborasi Wartawan Sumatera Barat (KWSB)  Arif Budiman Effendi di ruang kerjanya pada Selasa, 8/9/2026. Arif mengatakan, "Kunjungan ini dalam rangka mengkonfirmasi Surat Usulan Program dari Kolaborasi Wartawan Sumbar kepada Gubernur Sumbar Buya H. Mahyeldi, SP, MiM."

Arif menjelaskan, "Kami dari Kolaborasi Wartawan Sumbar sudah menyurati Gubernur Sumbar Mahyeldi pada tanggal 14 Agustus 2026, tentang Usulan Program Bimbingan Teknis (Bimtek) Peliputan Media untuk Kerja Sama dengan Pemprov Sumbar bagi utusan 25 Media Online dan Radio jejaring Kolaborasi Wartawan Sumbar yang belum bekerjasama dengan Pemprov Sumbar." 

Arif melanjutkan, "Alhamdulillah, surat kami tersebut direspon cepat oleh Buya Mahyeldi. Pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026 melalui Tim Sespri Gubernur Sumbar kami mendapatkan informasi bahwa surat tersebut didisposisi ke Diskominfotik Sumbar."

"Alhamdulillah, setelah berkomunikasi secara intensif dengan Kadis Kominfotik Sumbar Pak Rudi Rinaldi, pada hari ini kami bisa menemui Pak Kadis Kominfotik Sumbar untuk mengkonfirmasi jawaban surat tersebut", ujar Arif.

Kepala Dinas Kominfotik Sumbar Rudi Rinaldi mengatakan, "Buya Gubernur mengapresiasi usulan program yang sudah disampaikan oleh Kolaborasi Wartawan Sumbar tersebut, tapi karena kondisi fiskal daerah kita yang saat ini banyak keterbatasan dan juga dengan adanya regulasi atau peraturan kerja sama media dengan Pemprov Sumbar, kami harap rekan-rekan dari Kolaborasi Wartawan Sumbar memaklumi hal itu."

Menanggapi hal itu, Arif menjawab, "Siap, Pak Kadis. Prinsipnya kami bersedia mengikuti arahan dan mematuhi regulasi untuk kerja sama media dengan Pemprov Sumbar."  

"Baiklah, In sya Allah kami secepatnya akan berkoordinasi dengan Biro Admistrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sumbar untuk menindaklanjuti Usulan Program Bimtek Kerja Sama Media dengan Pemprov Sumbar bagi utusan 25 Media Online dan Radio jejaring Kolaborasi Wartawan Sumbar yang belum bekerjasama dengan Pemprov Sumbar", pungkas Rudi Rinaldi. (TIM)

Kolaborasi Wartawan Sumbar Sampaikan Hal Ini kepada Ketua DPRD Padang Muharlion

Kolaborasi Wartawan Sumbar Sampaikan Hal Ini kepada Ketua DPRD Padang Muharlion

Bernama ID    September 07, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S. Pd, MM menerima kunjungan Audiensi Kolaborasi Wartawan Sumatera Barat (KWSB) bersama Mitra Strategis yang dipimpin oleh Ketua Arif Budiman Effendi bersama Pengurus KWSB lainnya pada Senin, 7/9/2026. 

Dalam audiensi tersebut Ketua Kolaborasi Wartawan Sumbar Arif Budiman Effendi didampingi Pengurus KWSB Dion dan Harun menyampaikan sejumlah permohonan, usulan program kolaborasi dan aspirasi kepada Ketua DPRD Kota Padang Muharlion.

Arif mengatakan, "Kami mengucapkan terima kasih apresiasi atas kesediaan Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion yang sangat responsif menanggapi permohonan beraudiensi yang sudah kami sampaikan kepada beliau."

Dalam awal audiensi tersebut, Arif menyampaikan, "Alhamdulillah, siang ini Ketua DPRD Kota Padang berkenan menerima kunjungan audiensi Kolaborasi Wartawan Sumbar."

Arif melanjutkan, "Dalam pertemuan audiensi ini kami menyampaikan sejumlah permohonan, usulan program kolaborasi dan aspirasi kepada Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion."

Arif menjelaskan, "Sejumlah permohonan, usulan program kolaborasi dan aspirasi KWSB itu antara lain,

pertama : kami mohon kesediaan Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion untuk menjadi Penasehat Kolaborasi Wartawan Sumatera Barat,

kedua : kami mohon kesediaan Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion untuk menjadi Narasumber Dialog/Podcast "BINCANG AKRAB  KOLABORASI WARTAWAN SUMBAR BERSAMA KETUA DPRD KOTA PADANG H. MUHARLION, S. Pd, MM",

ketiga : permohonan fasilitasi melalui Program Pokir Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion untuk Kegiatan Studi Tiru Kolaborasi Wartawan Sumbar bersama Mitra Strategis ke Kabupaten Banyuwangi dalam rangka membantu Pemko Padang untuk memberikan masukan berkaitan dengan Program Digitalisasi Bansos yang saat ini sedang terlaksana di Padang, dimana program ini sudah terlebih dulu terlaksana sebagai percontohan Program Digitalisasi Bansos tingkat nasional di Kabupaten Banyuwangi,

kelima : permohonan fasilitasi melalui Program Pokir Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion untuk kegiatan Studi Tiru Kolaborasi Wartawan Sumbar ke Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon dalam rangka membantu Pemko Padang untuk memberikan masukan berkaitan aspirasi dari pegiat keterbukaan informasi publik di Kota Padang untuk pembentukan  Komisi Informasi (KI) Kota Padang karena Komisi Informasi untuk tingkat Kota yang sudah terbentuk di Indonesia saat ini salah satunya adalah di Kota Cirebon,

kelima : Permohonan fasilitasi melalui Program Pokir Ketua DPRD Kota Padang Bang Ustadz Muharlion untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peliputan Media untuk Kerja Sama dengan DPRD Kota Padang bagi 25 Media Online dan Radio Jejaring Kolaborasi Wartawan Sumbar yang  belum bekerjasama dengan DPRD Kota Padang."

Menanggapi permohonan Kolaborasi Wartawan Sumbar tersebut, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menjawab, "In sya Allah permohonan, usulan rekan - rekan dari Kolaborasi Wartawan Sumbar ini kami pelajari dan sejauh aspirasi tersebut berhubungan dengan kepentingan publik dan tidak melanggar peraturan perundangan atau regulasi, in sya Allah kami akomodir."

"Dalam waktu dekat ini kami dari Kolaborasi Wartawan Sumbar in sya Allah juga akan beraudiensi dengan Pimpinan DPRD Kota Padang yang lain, Ketua DPRD Sumbar, Wali Kota Padang, Kapolda Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar, Kajati Sumbar, Kapolda Sumbar, Pangdam XX/TIB, Kepala BPK Perwakilan Sumbar serta Kepala BPKP Perwakilan Sumbar", pungkas Arif. (TIM)

Solar Langka, Padahal Stok Aman, Ada Apa?

Solar Langka, Padahal Stok Aman, Ada Apa?

Bernama ID    September 03, 2026    Comment   

 

Bernama.id - Jakarta l Kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat memunculkan tanda tanya. Pasalnya, di tengah antrean panjang kendaraan pada sejumlah SPBU, stok solar disebut dalam kondisi aman.

Persoalan itu mendapat perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh. Ia mempertanyakan penyebab kelangkaan solar jika pasokan dari Pertamina masih tersedia.

"Ada apa bisa langka, padahal stok dari Pertamina aman," ujar Rahmat Saleh, Kamis (3/9/2026).

Menurut Rahmat, kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan pada rantai distribusi yang perlu segera ditelusuri. Ia menilai kelangkaan tidak semestinya terjadi apabila pasokan dan stok benar-benar mencukupi.

Rahmat menduga terdapat kemungkinan kebocoran distribusi atau penyalahgunaan solar subsidi di lapangan. Karena itu, ia meminta pengawasan diperketat agar penyaluran berjalan sesuai peruntukan.

"Kalau stok aman tetapi langka, pasti ada kebocoran. Solar subsidi dialihkan ke kebutuhan lain. Pertamina harus memperketat pengawasan. Dugaan kebocoran di lapangan, untuk tambang ilegal dan lain sebagainya, harus ditegakkan aturannya," tegasnya.

Ia juga meminta aparat penegak hukum dilibatkan dalam pengawasan distribusi solar subsidi. Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan oleh Pertamina semata.

"Patra Niaga sudah tepat bergerak cepat. Untuk pengawasan, harus melibatkan pihak Polri," ujarnya.

Merespons persoalan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga dijadwalkan bertemu Pemerintah Provinsi Sumbar pada Jumat (4/9/2026). Pertemuan itu akan membahas distribusi solar sekaligus memperkuat pengawasan penyaluran di lapangan.

Patra Niaga juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan solar subsidi tersalurkan tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah cepat itu dilakukan setelah laporan mengenai kelangkaan solar di Sumbar sampai kepada COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria. Menanggapi laporan tersebut, Dony langsung meminta jajaran terkait mengambil langkah penanganan.

"Saya panggil segera Dirut Patra Niaga," kata Dony.

Kelangkaan solar sebelumnya dilaporkan Gubernur Sumbar Mahyeldi saat bertemu Dony Oskaria di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Dalam pertemuan itu, Mahyeldi menyampaikan masih adanya keluhan masyarakat terkait distribusi solar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar.

Selain membahas persoalan solar, keduanya juga mendiskusikan sejumlah agenda strategis pembangunan daerah. Di antaranya pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), penanganan pertambangan tanpa izin (PETI), pembangunan energi baru terbarukan, pemanfaatan gas Sinamar, pengembangan jalan tol, hingga perluasan Pelabuhan Teluk Bayur. (***)