Rahmat Saleh Turun, Data Valid Kerusakan Pertanian Sumbar Terbuka

Rahmat Saleh Turun, Data Valid Kerusakan Pertanian Sumbar Terbuka

Bernama ID    Januari 16, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Usai Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh turun, data kebutuhan Recovery Pertanian Sumbar terungkap pascabencana. 

Setelah berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Sumbar serta pemerintah 19 Kabupaten dan Kota, terungkap total nilai kerugian dan kerusakan sektor pertanian beserta infrastruktur pendukung mencapai sekitar Rp 4,53 triliun.

Angka tersebut muncul setelah dilakukan pencocokan dan pendalaman data antara pemerintah daerah dan hasil temuan lapangan. 

Rahmat menyebut, data ini berbeda signifikan dengan laporan awal yang sebelumnya disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah pusat.

“Begitu kita turun dan buka data bersama pemerintah daerah, terlihat jelas bahwa angka yang selama ini dipakai belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Fakta di lapangan menunjukkan kebutuhan recovery Sumbar jauh lebih besar,” kata Rahmat di Padang, Jumat (16/1/2026).

Dia menjelaskan, langkah turun langsung menjadi penting untuk memastikan validitas data. 

Menurutnya, selama ini terjadi selisih antara laporan administratif dan realitas kerusakan yang dialami petani serta infrastruktur pertanian di lapangan.

Berdasarkan hasil temuannya, kerusakan bendungan tercatat mencapai Rp 2,06 triliun. Jaringan irigasi mengalami kerusakan senilai Rp 1,07 triliun, sementara sektor pertanian secara langsung mencatat kerugian sebesar Rp 1,22 triliun. 

Selain itu, kerusakan jaringan irigasi tersier dan usaha tani (JITUT) mencapai Rp 156,87 miliar, serta embung senilai Rp 10,25 miliar. Jika diakumulasikan, totalnya mencapai sekitar Rp 4,53 triliun.

Rahmat menegaskan, angka tersebut bukan asumsi politik, melainkan hasil pembahasan data teknis yang dimiliki pemerintah daerah. 

“Data ini harus menjadi rujukan utama pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan pemulihan dan penganggaran,” katanya.

Rahmat juga menyoroti adanya sejumlah kerusakan irigasi primer dan aliran sungai yang sebelumnya tidak tercantum dalam laporan resmi. 

Padahal, menurutnya, irigasi menjadi penentu utama keberlangsungan produksi pangan di daerah.

“Kalau irigasi tidak masuk data, maka pemulihannya juga tidak akan masuk prioritas anggaran. Ini yang berbahaya,” ujarnya.

Selain soal data, Rahmat menilai mekanisme pemulihan selama ini masih terhambat oleh tumpang tindih kewenangan antara kementerian teknis dan Balai Wilayah Sungai (BWS). 

“Kondisi itu membuat perbaikan irigasi skala kecil berjalan lambat, sementara petani membutuhkan penanganan cepat. Banyak sawah yang rusak berat akibat perubahan alur sungai dan timbunan lumpur,” sebutnya. 

Untuk kondisi tersebut, Rahmat menilai diperlukan dukungan alat berat agar lahan bisa kembali digarap dalam waktu dekat.

“Recovery tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau satu musim tanam terlewat, dampaknya panjang bagi petani,” katanya.

Rahmat menegaskan pembukaan data sebenarnya ini harus menjadi titik balik dalam penanganan pascabencana di Sumatera Barat. 

Ia berharap pemerintah pusat tidak lagi berpegang pada data lama, melainkan segera menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi riil di lapangan.

“Kalau kita mau pemulihan yang tepat sasaran, maka datanya juga harus jujur dan akurat,” pungkasnya.

Sebelumnya, langkah ini dilakukan setelah temuan dari RDP Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang digelar di Jakarta pada Rabu (14/1/2026) lalu. 

Dalam rapat itu, Rahmat telah lebih dulu mempertanyakan akurasi data kerusakan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pascabencana.

Saat itu, ia mengapresiasi respons cepat pemerintah pusat dalam penanganan darurat, termasuk penyaluran bantuan pangan. 

Namun, Rahmat secara terbuka menilai bahwa data kerusakan yang disampaikan belum sesuai dengan kondisi riil di Sumatera Barat.

“Tanpa mengurangi kepercayaan kami kepada tim kementerian, saya harus sampaikan bahwa data ini tidak tepat. Salah data akan berujung pada salah hitung anggaran,” ujarnya dalam rapat kerja tersebut.

Menurut Rahmat, perbedaan data itulah yang mendorongnya untuk turun langsung ke Sumbar dan bertemu para pemangku kepentingan daerah. 

Dari pertemuan tersebut, diperoleh data faktual yang menunjukkan kerusakan besar pada sektor-sektor vital. (TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh Nilai Koordinasi Recovery Irigasi Belum Efektif

Rahmat Saleh Nilai Koordinasi Recovery Irigasi Belum Efektif

Bernama ID    Januari 16, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Tumpang tindih kewenangan pengelolaan irigasi dinilai menjadi titik lemah utama dalam proses pemulihan sektor pertanian pascabanjir yang melanda tiga provinsi. 

Kondisi tersebut menyebabkan perbaikan jaringan pengairan tidak berjalan efektif, sehingga petani belum merasakan dampak nyata dari program rehabilitasi yang dijalankan pemerintah.

Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menyoroti serius persoalan tersebut saat bertemu dengan awak media di Padang, Jumat (16/1/2026). 

Menurutnya, kerusakan akibat banjir tergolong luar biasa, terutama pada sawah serta jaringan irigasi yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah.

Rahmat menjelaskan, irigasi primer dan sekunder berada di bawah kewenangan Kementerian PU melalui Komisi V DPR RI, sementara irigasi tersier yang langsung mengaliri sawah petani menjadi tanggung jawab Komisi IV DPR RI melalui Kementerian Pertanian. 

Pembagian kewenangan itu, kata Rahmat, kerap menimbulkan persoalan di lapangan.

“Sering terjadi irigasi primer dan sekunder belum selesai diperbaiki, tetapi irigasi tersier sudah dikerjakan. Padahal dana irigasi tersier itu sudah tersedia. Akibatnya, pekerjaan tidak efektif dan petani belum merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Rahmat menyebut, banjir yang terjadi telah berdampak luas terhadap sektor pertanian.

Sehingga fokus Komisi IV DPR RI saat ini adalah mengawal proses pemulihan atau recovery, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan kelautan yang menjadi mitra kerja komisi tersebut.

“Alhamdulillah kita tetap bergerak sesuai koridor hukum. Namun harus diakui, dampak banjir ini sangat besar. Saya fokus mengawal recovery di sektor yang menjadi mitra Komisi IV, terutama pertanian secara umum,” kata Legislator Fraksi PKS itu.

Selain persoalan irigasi, Rahmat juga menyinggung lemahnya koordinasi antarlembaga dalam penanganan bencana. 

Dia mengungkapkan, persoalan banjir dan dampaknya telah dibahas dalam rapat Komisi IV DPR RI, dengan salah satu catatan penting terkait peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurutnya, dalam situasi bencana besar seharusnya terdapat komando nasional yang kuat agar penanganan berjalan cepat dan terkoordinasi. 

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan koordinasi masih berjalan lambat dan belum maksimal.

“Dalam situasi bencana besar, seharusnya ada komando nasional yang kuat. Faktanya, koordinasi masih lambat. Di beberapa daerah, termasuk Aceh, setelah lebih dari 25 hari, masih banyak dampak banjir yang belum tertangani secara tuntas,” ucapnya.

Rahmat mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan irigasi dan koordinasi tersebut dalam rapat Komisi IV, termasuk mendorong evaluasi terhadap pihak-pihak yang dinilai lamban dan tidak responsif. 

Ia menilai, persoalan ini perlu diketahui publik agar mendorong perbaikan tata kelola ke depan.

“Kalau memang tidak berjalan, harus dievaluasi, bahkan diganti. Ini demi percepatan pemulihan sawah dan kepentingan petani pascabencana,” tegasnya.

Dia menambahkan, ke depan pengelolaan irigasi sekunder dan tersier sebaiknya dapat ditangani langsung oleh Kementerian Pertanian agar rehabilitasi sawah pascabanjir berjalan lebih cepat. 

Pengecualian hanya berlaku untuk sungai-sungai besar yang tetap berada di bawah kewenangan balai sungai.

“Dengan kewenangan yang lebih sederhana, perlindungan sawah bisa lebih cepat. Persoalan terbesar ke depan adalah penataan ulang pola jaringan irigasi agar lebih siap menghadapi bencana,” kata Rahmat. (TPHRS/ABE)

Irigasi dan Bendungan Disebut Nol Rusak, Rahmat Saleh Ungkap Fakta Berbeda di Sumbar

Irigasi dan Bendungan Disebut Nol Rusak, Rahmat Saleh Ungkap Fakta Berbeda di Sumbar

Bernama ID    Januari 14, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menyatakan pemaparan pemerintah terkait tingkat kerusakan sektor pertanian pascabencana belum menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. 

Penilaian itu disampaikannya saat rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Rahmat terlebih dahulu menyampaikan apresiasi atas langkah cepat para menteri yang turun langsung ke wilayah terdampak bencana. 

Menurutnya, upaya tanggap darurat yang dilakukan pemerintah pusat telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami mengapresiasi kehadiran para menteri di daerah bencana dan langkah-langkah respons cepat yang dilakukan. Bantuan berupa beras dan minyak goreng dari Kementerian Pertanian sangat membantu dan dirasakan langsung oleh warga,” kata legislator dari Fraksi PKS itu.

Namun demikian, Rahmat menekankan bahwa persoalan krusial yang harus segera dibenahi adalah akurasi data kerusakan. 

Dia menilai ketidaktepatan data akan berimbas pada perencanaan dan penghitungan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana.

“Dengan segala hormat kepada tim kementerian, saya harus menyampaikan bahwa data yang dipaparkan tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Dampaknya jelas, jika data keliru maka estimasi anggaran pemulihan juga akan meleset,” ujarnya.

Rahmat kemudian menyinggung kondisi di Sumatera Barat yang menurut laporan pemerintah pusat tidak mencatat adanya kerusakan pada bendungan dan jaringan irigasi. 

Dia menegaskan, data tersebut bertolak belakang dengan fakta yang ia terima dari daerah.

“Dalam paparan data disebutkan irigasi dan bendungan tidak mengalami kerusakan sama sekali. Ini jelas tidak sesuai dengan kenyataan. Bendungan Gunung Nago dan puluhan jaringan irigasi lainnya mengalami kerusakan, tetapi tidak tercatat,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan laporan yang disampaikan pemerintah daerah, kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor pertanian di Sumatera Barat diperkirakan mendekati Rp2 triliun. 

Angka tersebut dinilai jauh lebih besar dibandingkan proyeksi anggaran yang saat ini disiapkan pemerintah pusat.

“Kalau anggaran yang disiapkan hanya sekitar Rp1,4 triliun untuk tiga provinsi, kami menilai jumlah itu belum memadai,” tegas Rahmat.

Atas kondisi tersebut, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah segera melakukan pengecekan ulang serta menyelaraskan data kerusakan dengan pemerintah daerah. 

Langkah itu dinilai penting agar kebijakan dan penganggaran pemulihan pascabencana dapat dirumuskan secara akurat dan tepat sasaran. (TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh Perjuangkan Pemulihan Irigasi Pertanian di Sumbar

Rahmat Saleh Perjuangkan Pemulihan Irigasi Pertanian di Sumbar

Bernama ID    Januari 13, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan agenda pemulihan Sumatera Barat (Sumbar) pasca bencana.

‎

‎Hal itu disampaikannya dalam pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/1/2026). 

‎

‎Fokus utama yang disorotinya adalah pemulihan dan pembangunan kembali sistem irigasi pertanian yang rusak akibat bencana hidrometeorologi.

‎

‎Rahmat menyebut persoalan irigasi tidak bisa dipandang sebagai isu sektoral semata, melainkan menyangkut ketahanan pangan, keberlanjutan ekonomi petani, hingga stabilitas pasokan komoditas nasional. 

‎

‎Menurutnya, Sumbar memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga pangan pada sejumlah komoditi.

‎

‎“Kalau kita bicara pemulihan Sumbar pasca bencana, maka irigasi adalah pintu masuknya. Tanpa irigasi yang berfungsi, produktivitas petani akan terus turun dan efeknya berantai ke ekonomi daerah,” kata Rahmat.

‎

‎Rahmat mengungkapkan, berdasarkan inventarisasi awal, kebutuhan anggaran untuk pemulihan irigasi di Sumbar diperkirakan mencapai Rp 2 triliun. 

‎

‎"Saya di Komisi IV DPR RI akan mendorong agar pemulihan irigasi Sumbar masuk dalam prioritas pembahasan anggaran. Kemudian juga koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, menjadi kunci agar program pemulihan maksimal," katanya.

‎

‎Rahmat mengatakan, irigasi memiliki peran vital dalam menjaga Sumbar sebagai bagian dari rantai pasok pangan nasional. 

‎

‎"Sumbar selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung beras di wilayah barat Indonesia, sekaligus pemasok berbagai komoditas lainnya, bahkan ke luar negeri, dan ini yang harus sama-sama kita perhatikan," jelasnya.

‎

‎Rahmat juga menyarankan pentingnya pelibatan pemerintah daerah dan kelompok tani dalam perencanaan pemulihan irigasi. 

‎

‎"Pendekatan top-down tanpa memahami kondisi lapangan dikhawatirkan menghasilkan pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan, jadi kita harap hal tersebut dilakukan," sebutnya.

‎

‎Selain irigasi, pemulihan sektor pertanian pasca bencana juga harus menyentuh aspek pendukung lain, seperti perbaikan akses jalan produksi, ketersediaan benih, dan perlindungan terhadap risiko gagal panen. 

‎

‎“Komitmen kita jelas, pemulihan Sumbar tidak boleh setengah-setengah. Irigasi harus pulih, pertanian harus bangkit, dan ekonomi masyarakat harus kembali bergerak,” tutupnya. (TPHRS/ABE)

Nevi Zuairina: Jurus Awal Menkeu Perkuat Fiskal Aktif Pemerintahan Prabowo, Perlu Dikawal agar Berdampak ke Sektor Riil

Nevi Zuairina: Jurus Awal Menkeu Perkuat Fiskal Aktif Pemerintahan Prabowo, Perlu Dikawal agar Berdampak ke Sektor Riil

Bernama ID    Januari 06, 2026    Comment   

Bernama.id - JAKARTA l Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menilai langkah-langkah awal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di awal tahun anggaran sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo Subianto menjalankan kebijakan fiskal yang aktif, progresif, dan berorientasi pada penguatan ekonomi nasional.

Terkait kelanjutan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan, Politisi PKS ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. 

Menurutnya, sektor perumahan memiliki efek pengganda yang besar terhadap industri nasional, mulai dari semen, baja, keramik, furnitur hingga sektor pembiayaan. 

“Di tengah ketidakpastian global, menjaga permintaan domestik melalui sektor perumahan adalah langkah strategis,” ujar Nevi.

Namun demikian, Legislator asal Sumbar II ini mengingatkan agar insentif PPN DTP tidak hanya dinikmati pengembang besar. 

"Kami di Komisi VI akan berupaya mendorong agar kebijakan ini diikat dengan penguatan penggunaan bahan bangunan dalam negeri, peningkatan TKDN, serta peran BUMN perumahan dan perbankan nasional agar benar-benar menggerakkan industri dan lapangan kerja," ujar Nevi.

Menanggapi penarikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 75 Triliun dari perbankan BUMN, Nevi menyatakan  memahami langkah tersebut sebagai upaya optimalisasi kas negara untuk menjaga belanja negara tetap ekspansif di awal pemerintahan. 

“Ini menunjukkan pemerintah ingin fiskal bekerja cepat untuk menopang pertumbuhan,” jelasnya.

Meski demikian, Anggota FPKS ini menekankan pentingnya kehati-hatian. Menurutnya, bank BUMN bukan hanya tempat parkir dana negara, melainkan instrumen penting pembangunan ekonomi. 

"Penarikan dana SAL harus bersifat sementara, terukur, dan transparan agar tidak menekan likuiditas, mengganggu penyaluran kredit UMKM, KUR, maupun pembiayaan sektor riil," tambahnya.

Sementara itu, terkait rencana penataan skema tarif bea keluar ekspor batu bara, Nevi menilai kebijakan tersebut perlu diseimbangkan antara kepentingan penerimaan negara dan daya saing industri. Ia mendorong agar tarif dirancang adaptif terhadap harga global, dibedakan antara batu bara mentah dan kebutuhan domestik, serta disinergikan dengan roadmap hilirisasi dan transformasi BUMN energi.

“Saya di Komisi VI mendukung penuh penguatan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo. Yang kami tekankan, setiap kebijakan harus berdampak nyata bagi industri nasional, lapangan kerja, dan memperkuat BUMN sebagai mitra strategis pembangunan,” pungkas Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Tak Hanya Gizi Anak, Ketua DPRD Sumbar Minta MBG SPPG SBLF Jati Perkuat Ekonomi Lokal

Tak Hanya Gizi Anak, Ketua DPRD Sumbar Minta MBG SPPG SBLF Jati Perkuat Ekonomi Lokal

Bernama ID    Januari 04, 2026    Comment   

Bernama.id - PADANG l Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memberikan dampak nyata bagi pengembangan UMKM dan penguatan ekonomi masyarakat sekitar.

Menurutnya, selain memenuhi kebutuhan gizi anak dan mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan, pelaksanaan MBG juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Program MBG tidak hanya soal pemenuhan gizi anak, tetapi juga harus berdampak nyata bagi pengembangan UMKM dan perekonomian masyarakat,” ujar Muhidi saat menghadiri peresmian SPPG Yayasan SBLF Jati, Kecamatan Padang Timur, Ahad (4/1/2026).

Ia menambahkan, program MBG juga menjadi salah satu solusi dalam menekan angka pengangguran di tengah masyarakat. Hal itu terlihat dari keterlibatan warga sekitar dalam operasional dapur MBG.

“Di SPPG Jati, sekitar 60 hingga 70 persen tenaga kerja berasal dari warga Kelurahan Jati,” ungkapnya.

Muhidi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mendukung pelaksanaan program MBG agar berjalan optimal, tepat sasaran, transparan, serta berkelanjutan dalam jangka panjang.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Muslim M Yatim, yang meresmikan SPPG Jati, berharap program MBG dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.

Ia menilai program tersebut sejalan dengan praktik yang telah lebih dahulu diterapkan di sejumlah negara seperti Jepang, Brasil, Thailand, hingga Malaysia.

Menurutnya, melalui pelaksanaan MBG yang konsisten dan berkualitas, cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan dengan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

SPPG Jati dijadwalkan mulai beroperasi pada 8 Januari 2026. Pada tahap awal, layanan MBG akan menjangkau delapan sekolah dengan distribusi lebih dari 260 porsi per sekolah.

Secara keseluruhan, pada pelaksanaan perdana, SPPG Jati akan menyiapkan lebih dari 1.000 porsi makanan bergizi setiap hari, yang selanjutnya akan ditingkatkan secara bertahap seiring optimalisasi operasional dapur dan kesiapan sarana pendukung. (Rel)

Nevi Zuairina Sampaikan Kunjungan Presiden PKS Menguatkan Ikhtiar Pemulihan Sumbar

Nevi Zuairina Sampaikan Kunjungan Presiden PKS Menguatkan Ikhtiar Pemulihan Sumbar

Bernama ID    Januari 02, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, menyambut kedatangan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Sumatera Barat sebagai bentuk kepedulian, dukungan, dan motivasi bagi masyarakat yang terdampak musibah banjir bandang di sejumlah wilayah. 

Kunjungan tersebut dinilai menjadi energi moral bagi proses penanganan pascabencana yang membutuhkan kekuatan bersama, keteguhan iman, serta kerja kolaboratif lintas elemen.

Politisi Perempuan PKS inii menyampaikan bahwa kehadiran Presiden PKS di Sumbar bukan hanya untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan, tetapi juga membawa pesan penguatan nilai, harapan, dan optimisme. 

Sumatera Barat, menurutnya, memiliki sejarah panjang sebagai daerah yang mandiri secara ekonomi dan kuat secara spiritual. Jejak Minangkabau dan Bugis yang dikenal ulet, berdikari, dan berdaya saing menjadi modal sosial penting untuk bangkit dari bencana. 

Ia menegaskan keyakinannya bahwa Sumbar dapat kembali menjadi lumbung padi kekuatan PKS sekaligus etalase politik gagasan dan sosial di wilayah ini, dengan Kota Padang sebagai wajah keterbukaan dan pelayanan publik yang berkeadilan.

Dalam refleksinya, Nevi menekankan pentingnya mengembalikan Sumatera Barat sebagai gudang ulama dan pusat lahirnya pemikir besar bangsa, sebagaimana masa lalu yang melahirkan tokoh-tokoh ulama dan intelektual berpengaruh. 

Spirit “bumi ulama” harus kembali dihidupkan melalui kaderisasi unggul, penguatan masjid sebagai pusat peradaban, serta dakwah yang adaptif, termasuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran nilai kebaikan.

Terkait bencana banjir bandang, Anggota DPR Komisi VI ini mengajak masyarakat memandang musibah sebagai takdir Allah SWT yang menyimpan hikmah. 

Ia mengingatkan bahwa ujung dari setiap perkara yang dijalani dengan kesabaran dan ketakwaan akan berbuah kebaikan. Keikhlasan berbuat, saling membantu, dan sinergi antarpihak menjadi kunci pemulihan. 

Menurutnya, perjuangan pascabencana tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri, melainkan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, partai politik, relawan, dan masyarakat.

Nevi juga menegaskan bahwa PKS akan terus mendorong politik gagasan dan politik sosial yang berpihak pada rakyat, sebagaimana contoh keberhasilan di berbagai tempat yang mengedepankan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat. 

"Saya berharap kunjungan Presiden PKS ini menjadi penguat semangat warga Sumbar untuk bangkit, menata kembali kehidupan, dan menjemput masa depan dengan iman, kerja keras, serta persatuan," tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)