Rahmat Saleh Salurkan Bantuan untuk Pembangunan Tempat Ibadah di Bukit Napa

Rahmat Saleh Salurkan Bantuan untuk Pembangunan Tempat Ibadah di Bukit Napa

Bernama ID    Juli 13, 2025    Comment   

Bernama.id - Padang l Kunjungan anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, ke Perumahan Bukit Napa pada Ahad, 13 Juli 2025, menjadi momentum untuk menyoroti pentingnya tempat ibadah sebagai sarana membangun nilai-nilai kebersamaan.

Dalam agenda gotong royong pembangunan rumah ibadah yang dihadiri warga dan tokoh masyarakat, Rahmat menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan semacam ini adalah cerminan kuatnya semangat sosial.

Dalam suasana yang akrab, Rahmat mengungkapkan pembangunan tempat ibadah tidak hanya berkutat pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga memiliki makna sosial yang lebih dalam. 

Dia menilai ruang ibadah mampu merekatkan hubungan antarwarga serta membangun solidaritas lingkungan.

"Niat baik tidak akan pernah sia-sia," katanya di hadapan warga.

Rahmat juga memberikan dukungan nyata dengan menyalurkan bantuan senilai Rp 10 juta guna mempercepat proses pembangunan. 

Ia menyebut dukungan itu sebagai bagian dari bentuk tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat terhadap aspirasi warga.

Selain itu Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, yang turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif masyarakat Bukit Napa. 

Dia menilai semangat gotong royong yang ditunjukkan warga merupakan landasan yang kuat bagi terciptanya lingkungan yang harmonis.

"Kekompakan masyarakat terhadap lingkungan sekitar sangat penting, apalagi terhadap pembangunan tempat ibadah yang Insha Allah menjadi bekal kita semua di akhirat kelak," ucap Muharlion di hadapan warga.

Menurut Muharlion, keterlibatan kolektif warga dalam kegiatan sosial seperti ini harus dijaga sebagai bagian dari budaya lokal yang memberi dampak nyata bagi pembangunan di tingkat komunitas. 

Ia menyatakan DPRD akan terus mendukung setiap upaya yang dilandasi semangat kebersamaan. (TPHRS)

Rahmat Saleh Dorong KWT Siap Administrasi untuk Akses Program Pemerintah

Rahmat Saleh Dorong KWT Siap Administrasi untuk Akses Program Pemerintah

Bernama ID    Juli 13, 2025    Comment   

Bernama.id - Padang l Kesiapan kelompok tani perempuan dalam menghadapi era pertanian modern menjadi sorotan saat kunjungan anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, ke Kelompok Wanita Tani (KWT) di Padang, Ahad (13/7/2025).

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan penguasaan teknologi dan kelengkapan administrasi menjadi syarat mutlak agar KWT dapat mengakses berbagai program pemberdayaan dari pemerintah pusat.

Saat menyambangi KWT Durian Tarung, yakni KWT Anggrek Pita dan KWT Mawar Pita, Rahmat disambut oleh puluhan ibu-ibu setempat yang aktif mengelola pertanian rumah tangga. 

Di hadapan mereka, ia menyampaikan pentingnya transformasi pola pikir dan metode bertani agar lebih relevan dengan tuntutan zaman.

Rahmat menyampaikan perkembangan sektor pertanian telah mengarah pada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak hanya berlaku di skala besar, tetapi juga menyentuh aktivitas bertani di lingkungan rumah tangga. 

"Sekarang ini sudah zamannya teknologi. Kalau kita tidak ikut, akan tertinggal. KWT harus mulai mengenal cara bertani yang lebih modern dan efisien," ucapnya.

Selain aspek teknologi, Rahmat juga menyoroti pentingnya kesiapan administratif kelompok tani. 

Dia mengingatkan berbagai program kementerian tersedia, namun akses terhadapnya sangat tergantung pada kelengkapan dokumen dan legalitas kelompok.

“Program dari kementerian itu ada. Tapi kalau kita tidak siap secara administrasi, ya tidak bisa ikut. Itu yang harus kita perbaiki,” ujarnya sembari menekankan perlunya peningkatan kapasitas manajerial kelompok tani perempuan.

Dia menambahkan Komisi IV DPR RI akan terus mengawal agar kebijakan kementerian pertanian dan lembaga terkait dapat menjangkau kelompok-kelompok masyarakat paling bawah, termasuk KWT. 

Menurutnya, pendekatan berbasis kebutuhan nyata di lapangan harus menjadi arah pembangunan sektor pertanian ke depan.

Rahmat menyatakan komitmennya untuk mendorong pengarusutamaan peran perempuan dalam sektor pertanian, terutama di Sumatera Barat.

Ia menilai peran strategis KWT sangat menentukan dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat keluarga serta penguatan ekonomi rumah tangga melalui kegiatan pertanian skala kecil.

“KWT adalah bagian penting dari pembangunan desa dan kota. Peran ibu-ibu sangat strategis, terutama dalam menjaga pangan keluarga dan menciptakan ekonomi mikro di rumah tangga,” tutupnya. (TPHRS)

Hj. Nevi Zuairina Sampaikan Hari Koperasi Adalah Momentum Kebangkitan Soko Guru Ekonomi Nasional

Hj. Nevi Zuairina Sampaikan Hari Koperasi Adalah Momentum Kebangkitan Soko Guru Ekonomi Nasional

Bernama ID    Juli 12, 2025    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan bahwa peringatan Hari Koperasi Indonesia yang jatuh pada 12 Juli mesti menjadi tonggak peristiwa untuk membangkitkan kembali peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. 

Pernyataan ini disampaikan Nevi menanggapi kondisi terkini bahwa koperasi di Indonesia yang mengalami penurunan jumlah signifikan dalam satu dekade terakhir.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi aktif di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebanyak 130.119 unit, turun lebih dari 79 ribu unit sejak tahun 2014. Penurunan ini terjadi seiring proses penataan ulang koperasi yang dilakukan pemerintah. 

Legislator asal Sumbar II ini menilai perlu adanya upaya serius dan kolaboratif untuk memperbaiki ekosistem perkoperasian.

“Hari Koperasi Indonesia tahun 2025 harus menjadi momentum kebangkitan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Terlebih lagi, pengembangan koperasi masuk dalam Asta Cita ke-3 Presiden Prabowo. Ini harus kita dukung secara maksimal,” tegas Nevi.

Politisi PKS ini menggarisbawahi berbagai tantangan yang dihadapi koperasi saat ini, mulai dari maraknya koperasi fiktif, rendahnya tingkat digitalisasi dan inovasi, hingga masalah permodalan. Menurutnya, semua persoalan ini perlu diselesaikan secara sistematis dan komprehensif.

“Kementerian Koperasi harus mampu membangun ekosistem koperasi yang sehat dan progresif. Perlu dibangun kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan formal, para aktivis koperasi, serta pemerintah daerah agar koperasi bisa menjadi pilihan ekonomi rakyat yang kuat dan berkelanjutan,” jelas Nevi.

Anggota DPR periode ke dua ini juga menyoroti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam koperasi. Saat ini, hanya sekitar 10 persen penduduk Indonesia yang menjadi anggota koperasi. Bahkan, menurut data Indonesian Consortium for Cooperative Innovation (ICCI), partisipasi generasi Z hanya berkisar 6 persen.

“Mendorong keterlibatan generasi muda dalam koperasi adalah tantangan besar. Di sinilah peran penting pemerintah dan semua pemangku kepentingan dibutuhkan untuk menjadikan koperasi sebagai gerakan yang relevan dan menarik,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Nevi menyampaikan bahwa Fraksi PKS di DPR RI akan terus memperjuangkan pengesahan Undang-Undang Perkoperasian yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pelaku koperasi di tanah air. 

“Kami ingin kebangkitan koperasi tidak sekadar slogan, tetapi terwujud dalam kebijakan konkret dan dukungan nyata dari negara,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Sumbar Cerdas Bertani, Gagasan Rahmat Saleh untuk Pertanian Sumbar

Sumbar Cerdas Bertani, Gagasan Rahmat Saleh untuk Pertanian Sumbar

Bernama ID    Juli 12, 2025    Comment   

Bernama.id - Padang l Dalam silaturahmi bersama para jurnalis Sumatera Barat (Sumbar) di Padang, Sabtu (12/7/2025), Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Sumbar Cerdas Bertani sebagai gerakan lintas sektor yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Rahmat menjelaskan, setelah beralih dari Komisi II ke Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kelautan, perikanan, dan kehutanan, dirinya lebih fokus menyentuh isu-isu mendasar di Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya hidup dari sektor alam.

Menurutnya, perubahan komisi ini membuka peluang lebih luas untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat akar rumput.

"Geografis Sumbar sangat cocok dengan ruang lingkup kerja Komisi IV. Potensi alamnya besar, tapi masih banyak hal yang harus kita perbaiki bersama," ujar Rahmat.

Ia menyebut regenerasi petani dan edukasi pertanian menjadi hal mendesak yang harus disiapkan sejak dini. Rendahnya minat generasi muda terhadap dunia pertanian disebutnya sebagai persoalan serius.

“Kita harus mulai mengenalkan pertanian sejak dari sekolah. Kalau anak-anak tidak tahu apa itu bertani, siapa yang akan melanjutkan pekerjaan ini ke depan?” katanya.

Dia menyebut petani aktif pun masih membutuhkan banyak pendampingan, terutama dalam aspek perawatan tanaman, pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan usaha tani.

"Petani kita harus mampu bersaing. Mereka butuh ilmu, akses informasi, dan dukungan kebijakan yang memihak," tegas Rahmat.

Rahmat menekankan Sumbar Cerdas Bertani bukan hanya fokus pada pertanian semata, tetapi mencakup kelautan, perikanan, hingga kehutanan. 

Program ini, katanya, dirancang sebagai gerakan edukatif dan produktif yang menjangkau masyarakat desa, pesisir, dan kawasan hutan.

"Program ini menyentuh semua lini. Nelayan kita butuh peningkatan kapasitas, petani butuh pendampingan, masyarakat sekitar hutan butuh akses pemberdayaan yang lestari. Semua itu masuk dalam Sumbar Cerdas Bertani," jelasnya.

Rahmat mengajak kalangan jurnalis untuk berperan aktif dalam menyuarakan berbagai persoalan sektor-sektor tersebut. 

Dia menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan agar setiap program dari pusat dapat tepat sasaran dan memberi dampak langsung kepada masyarakat Sumbar.

“Kita tidak ingin lagi petani dan nelayan tertinggal. Sumbar punya semua syarat untuk mandiri dan unggul di sektor-sektor ini,” tutupnya. (red/ikh)

Kunjungan Spesifik ke Asrama Haji Padang Pariaman, Lisda Hendrajoni: Komisi VIII Komitmen Keberlanjutan Pembangunan

Kunjungan Spesifik ke Asrama Haji Padang Pariaman, Lisda Hendrajoni: Komisi VIII Komitmen Keberlanjutan Pembangunan

Bernama ID    Juli 11, 2025    Comment   

Bernama.id - Padang Pariaman l Komisi VIII DPR RI, melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi pembangunan Asrama Haji Padang Pariaman pada Jumat (11/7/2025). Rombongan disambut langsung oleh Bupati Padang Pariaman Jhon Kenedy Azis, di ruang tunggu VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Rombongan Tim Kerja Spesisik tersebut dipimpin langsung oleh Marwan Dasopang, selaku Ketua Tim bersama 10 orang anggota Komisi VIII  lainnya.

Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas pengawasan Komisi VIII DPR RI terhadap pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji tahun 1446 H/2025 M.

Salah seorang anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Lisda Hendrajoni yang ikut dalam rombongan mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji untuk Provinsi Sumatera Barat, yang dinilai berjalan cukup baik. 

Kendati demikian, ia menyoroti adanya tiga orang jemaah haji asal Sumatera Barat yang masih berada di Arab Saudi karena sakit. 

Lisda berharap, pihak-pihak terkait dapat memastikan kepulangan ketiga jemaah tersebut, mengawal hingga mereka tiba di rumah dengan selamat dan sehat.

Sebagai bagian integral dari misi pengawasan, Komisi VIII DPR RI juga meninjau secara langsung kondisi proyek pembangunan asrama haji yang telah dimulai sejak tahun 2017. Mereka mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah terkait kelanjutan pembangunan fasilitas vital ini.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan Komisi VIII DPR RI menerima proposal yang diserahkan oleh pemerintah daerah. Proposal ini berisi permohonan dan usulan agar pembangunan asrama haji dapat dilanjutkan dan segera diselesaikan. Kehadiran wakil rakyat ini diharapkan bisa menjadi jembatan untuk mengawal alokasi anggaran dan kebijakan yang diperlukan di tingkat pusat.

Menanggapi hal tersebut, Lisda Hendrajoni menyatakan keseriusannya dalam mengawal proyek ini. 

“Kami dari Komisi VIII DPR RI berkomitmen penuh untuk mengupayakan keberlanjutan pembangunan Asrama Haji Padang Pariaman. Proyek ini sangat vital bagi masyarakat Sumatera Barat, khususnya bagi para calon jemaah haji, dan kami akan memastikan aspirasi dari pemerintah daerah ini tidak berhenti di sini,” ujar Lisda.

Ia menambahkan, pihaknya menyadari bahwa pembangunan yang telah dimulai sejak tahun 2017 ini telah lama terhenti, yang tentunya menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia bersama seluruh anggota Komisi VIII yang hadir akan mendorong agar proyek ini segera mendapatkan perhatian serius. 

“Kami akan mengupayakan agar asrama haji ini bisa rampung dan minimal sudah bisa digunakan untuk musim haji tahun depan. Ini adalah target minimal yang realistis yang akan kami perjuangkan di Jakarta,” tegasnya.

Lebih lanjut, Lisda Hendrajoni menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama untuk mewujudkan pembangunan ini. 

“Kami mengharapkan dukungan penuh dari semua pihak. Kesejahteraan dan kenyamanan para jemaah haji adalah prioritas utama kami. Kami akan bekerja keras untuk memastikan proyek ini berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sumatera Barat,” pungkasnya. (Bee)