BERNAMA.ID

Minggu, 07 Desember 2025

Nevi Zuairina Apresiasi Kerelawanan Forum Sehat Koto Tangah dan Serukan Penguatan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir Padang

Bernama ID Desember 07, 2025 Comment

Bernama.id - Padang l Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Forum Sehat Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang tetap bergerak membantu warga meskipun berada di luar wilayah dapil yang ia wakili.

Menurutnya, solidaritas lintas daerah adalah kekuatan utama masyarakat Sumatera Barat dalam menghadapi bencana banjir bandang dan gangguan pasokan air bersih yang saat ini masih dialami sejumlah kawasan di Padang.

Politisi PKS ini mengatakan bahwa inisiatif Forum Sehat Koto Tangah yang turun langsung menyalurkan bantuan, mendampingi warga terdampak, serta memastikan kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan siap saji, dan layanan kesehatan darurat terpenuhi, merupakan wujud nyata dari kepedulian sosial yang perlu didukung semua pihak.

"Tugas kemanusiaan tidak mengenal batas daerah pemilihan dan seluruh elemen masyarakat Alhamdulillah bergerak bersama menyelamatkan warga yang terdampak," tutur Nevi.

Dalam komunikasi yang diterima dari pengurus Forum Sehat Koto Tangah, disampaikan bahwa situasi di lapangan masih membutuhkan perhatian khusus. Beberapa lokasi terdampak banjir bandang mengalami kerusakan infrastruktur dan akses air bersih terganggu akibat keterbatasan pasokan PDAM. Kondisi ini membuat kebutuhan bantuan logistik dan pelayanan kesehatan semakin mendesak.

Menanggapi hal itu, Nevi menyatakan komitmennya untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah, BPBD, serta kementerian terkait agar percepatan penanganan dapat dilakukan secara terukur, cepat, dan menyentuh warga yang paling membutuhkan.

Anggota DPR yang kini duduk di Komisi VI ini juga mendorong agar pemerintah memperkuat mitigasi bencana, terutama di kawasan rawan banjir dan longsor di Kota Padang dan kabupaten/kota sekitarnya. Ia menilai bahwa perubahan iklim membuat intensitas bencana semakin sulit diprediksi, sehingga penguatan tata ruang, perbaikan drainase, serta konservasi daerah aliran sungai harus menjadi prioritas jangka panjang.

Di akhir pernyataannya, Nevi mengajak seluruh warga Sumatera Barat untuk terus saling menguatkan. Ia menyampaikan terima kasih atas laporan, dedikasi, dan kerja nyata para pengurus Forum Sehat Koto Tangah, seraya menegaskan bahwa kepedulian seperti inilah yang membuat Sumatera Barat selalu tangguh di tengah cobaan.

“Semoga Allah memberi kekuatan kepada seluruh saudara kita yang terdampak. Kita harus terus hadir dan membantu mereka hingga pulih,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Hj. Nevi Zuairina Salurkan Bantuan bagi Korban Bencana Galodo, Banjir, dan Longsor di Sumatera Barat melalui DPD PKS Pasaman Barat

Bernama ID Desember 07, 2025 Comment

Bernama.id - Pasaman Barat l Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, meneruskan perjuangan dengan kepedulian mendalamnya terhadap masyarakat Sumatera Barat yang tengah dilanda duka akibat bencana galodo, banjir, dan longsor yang melanda sejumlah wilayah.

Melalui struktur DPD PKS Pasaman Barat, bantuan kemanusiaan disalurkan secara langsung kepada para korban sebagai bentuk respons cepat sekaligus wujud solidaritas.

Hj. Nevi menyampaikan bahwa musibah yang terjadi bukan hanya mengakibatkan kerusakan fisik pada rumah dan infrastruktur, tetapi juga meninggalkan luka sosial dan emosional yang mendalam bagi keluarga terdampak.

Karena itu, menurutnya, kehadiran negara dan para pemangku kepentingan harus dirasakan secara nyata, terutama pada hari-hari awal ketika masyarakat masih berupaya bangkit dari keterpurukan.

“Bencana datang tanpa kita duga, namun kepedulian harus selalu berada di depan. Saya mengucapkan duka mendalam kepada seluruh masyarakat yang kehilangan keluarga, rumah, dan mata pencaharian. Melalui PKS Pasaman Barat, kami berusaha memastikan bantuan dapat segera menjangkau warga yang paling membutuhkan,” ujar Hj. Nevi.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan dasar seperti bahan makanan, selimut, perlengkapan bayi, air bersih, serta bantuan darurat lainnya yang dibutuhkan para pengungsi.

Relawan PKS di lapangan bergerak dari rumah ke rumah, posko ke posko, untuk memastikan setiap keluarga terdampak memperoleh perhatian. Kehadiran mereka tidak hanya membawa logistik, tetapi juga membawa penguatan moral agar masyarakat tetap tabah menghadapi cobaan.

Politisi PKS ini juga menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, serta elemen masyarakat lain guna memastikan pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran. Ia menilai bahwa mitigasi bencana dan perbaikan lingkungan harus menjadi agenda bersama agar musibah serupa tidak terus berulang.

“Kita adalah satu keluarga besar. Ketika satu daerah terluka, seluruh Sumbar merasakannya. Insya Allah, dengan kebersamaan dan kerja yang ikhlas, masyarakat akan segera bangkit,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Sabtu, 06 Desember 2025

Rahmat Saleh Sorot UU Cipta Kerja Lemahkan Pengawasan Kehutanan

Bernama ID Desember 06, 2025 Comment

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menilai sejumlah regulasi yang berlaku saat ini berperan dalam melemahkan kemampuan negara mengendalikan pembalakan hutan dan aktivitas ilegal di kawasan konservasi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Kehutanan di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025), ia menyampaikan kritik terhadap berbagai ketentuan yang menurutnya telah mengurangi kontrol negara terhadap pengelolaan kawasan hutan.

Rahmat secara khusus menyoroti Undang-Undang Cipta Kerja yang menurutnya justru mencabut sejumlah syarat penting terkait perlindungan hutan, termasuk ketentuan minimal 30 persen tutupan hutan di daerah aliran sungai (DAS).

Ia menegaskan hilangnya ketentuan tersebut membuat pemerintah kesulitan mengendalikan aktivitas pembalakan yang pada akhirnya berdampak langsung pada meningkatnya risiko banjir dan longsor.

“Salah satu hal yang dicabut adalah kewajiban 30 persen hutan di daerah aliran sungai. Ketentuan itu dicabut dalam pasal terkait, sehingga kita tidak bisa mengontrolnya,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah perlu mengambil sikap berani untuk mengevaluasi regulasi tersebut, khususnya bagian yang melemahkan fungsi pengawasan kehutanan.

Menurut Rahmat, evaluasi perlu dibahas kembali pada tingkat kementerian dan forum lintas sektoral.

“Mungkin Kementerian Kehutanan bisa menyampaikan dalam rapat-rapat Menko apakah UU Cipta Kerja ini perlu dievaluasi,” katanya.

Rahmat menyinggung laju deforestasi dan pembukaan lahan dalam skala masif tidak dapat dilepaskan dari perubahan regulasi yang lebih longgar dibanding sebelumnya.

Ia mengingatkan selama hampir satu dekade terakhir, sekitar 1,4 juta hektar lahan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dipergunakan untuk berbagai aktivitas perusahaan pemegang izin.

Menurutnya, skala pemanfaatan kawasan hutan tersebut memperlihatkan bahwa kontrol negara tidak berjalan optimal. “Ini angka yang besar,” tegasnya.

Rahmat juga menghubungkan lemahnya pengendalian hutan dengan peningkatan nilai produksi dan ekspor industri kehutanan.

Ia menyebut lima perusahaan besar di Sumatera Barat yang produksinya terus meningkat setiap bulan.

Menurutnya, tren tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil hutan masih berlangsung sangat intensif.

“Data nanti akan kami berikan, tidak perlu disebutkan nama PT-nya. Tetapi menurut kami ini juga menyumbang besar terhadap bencana banjir,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa bencana yang melanda Sumatera dalam beberapa waktu terakhir tidak berdiri sendiri.

Kerusakan ekologis, lemahnya pengawasan, serta relaksasi aturan menurutnya saling berkelindan dan memperburuk dampak bencana.

Rahmat menyayangkan apabila kementerian menyampaikan narasi yang menafikan hubungan antara deforestasi dan banjir.

Dalam situasi ratusan warga meninggal dan ratusan lainnya belum ditemukan, ia menilai pemerintah harus jujur melihat akar masalah.

“Jangan sampai pejabat mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat,” ujarnya.

Rahmat menegaskan evaluasi terhadap regulasi bukan semata kebutuhan administratif, melainkan bagian dari upaya mengembalikan kontrol negara terhadap kawasan hutan.

Ia berharap pemerintah bersedia meninjau ulang ketentuan dalam UU Cipta Kerja, terutama pasal-pasal yang mengurangi ruang pengawasan dan penegakan hukum.

“Ini momentum bagi kita untuk mengoreksi kebijakan yang tidak berpihak pada perlindungan hutan dan keselamatan masyarakat,” ucapnya. (TPHRS/ABE)

Jumat, 05 Desember 2025

Lemahnya Kebijakan Jadi Alasan Dorongan Menhut untuk Mundur

Bernama ID Desember 05, 2025 Comment

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menegaskan desakan agar pejabat, terutama Menteri Kehutanan (Menhut) mundur berangkat dari lemahnya penanganan pascabencana banjir di tiga provinsi, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Hal ini terutama yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan kinerja Satgas Penyelamatan Kawasan Hutan (PKH).

Rahmat menjelaskan dalam rapat Komisi IV sehari sebelumnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyampaikan kebijakan pascabencana.

Namun, menurutnya, penjelasan itu tidak menjawab masalah utama di lapangan.

“Kita ingin fokus membahas langkah penanganan. Banjir belum dua hari surut, tapi kayu gelondongan besar masih melintas di depan warga yang sedang dilanda musibah,” katanya saat dialog di Kompas TV secara daring, Jumat (5/12/2025).

Rahmat menyoroti, aktivitas pembalakan tetap berlangsung meski daerah terdampak berada dalam kondisi darurat.

Rahmat menilai hal itu menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah. “Faktanya kayu gelondongan segar masih lewat truk pengangkut. Itu bukti Pak Menhut tidak bisa melakukan apa-apa di tengah bencana, terutama pascabencana yang berkaitan dengan kewenangannya,” kata Rahmat.

Rahmat menegaskan, persoalan ini berkaitan langsung dengan perusahaan yang selama ini menggunakan kawasan hutan di luar HGU mereka.

Temuan Satgas PKH, termasuk penyitaan lahan bermasalah di Padang Lawas sekitar 47 ribu hektare dan di Agam sekitar 3.040 hektare.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut telah menikmati manfaat dari kawasan hutan, sementara ketika bencana datang, masyarakat yang menanggung akibatnya.

“Selama ini mereka yang menikmati. Tapi ketika banjir terjadi, rakyat menderita dan pemerintah yang menanggung beban. Sementara pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari hutan itu tidak punya peran dalam pemulihan,” ujarnya.

Rahmat menegaskan situasi ini membuat Komisi IV berkesimpulan, Menhut kehilangan kendali dalam penegakan kebijakan dan pengawasan sektor kehutanan.

Karena itu, desakan agar menteri mundur dinilai sebagai konsekuensi dari kegagalan dalam menjalankan kewenangan dasar.

Rahmat menekankan, masalah banjir ini bukan hanya soal curah hujan, tetapi kerusakan alam, terutama hutan yang dibiarkan.

“Itu semua sudah di depan mata. Kalau kerusakan tidak ditindak, bencana akan terus berulang,” tegasnya.

Bersama Warga Menata Duka : Hj. Nevi Zuairina dan Sekjen PKS Salurkan Bantuan dari Potongan Gaji Anggota DPR untuk Korban Bencana Sumbar

Bernama ID Desember 05, 2025 Comment

Bernama.id - Padang l Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, bersama Sekjen DPP PKS, turun langsung ke lokasi bencana banjir dan galodo di Sumatera Barat untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan bantuan menjangkau masyarakat yang paling terdampak.

Dalam kunjungan kemanusiaan tersebut, FPKS DPR RI menyerahkan paket bantuan yang dihimpun dari potongan gaji anggota DPR RI PKS, sebagai wujud aksi nyata solidaritas dan kepedulian terhadap warga Sumbar.

Hj. Nevi Zuairina menyampaikan bahwa musibah yang menimpa berbagai daerah di Sumbar adalah duka bersama.

Karena itu, PKS menggerakkan seluruh struktur partai dan perwakilan legislatif untuk ikut hadir, membantu, dan memastikan tidak ada korban yang terabaikan.

“Kami tidak ingin hanya menyampaikan simpati dari jauh. Maka kami datang, melihat langsung kondisi di lapangan, dan membawa bantuan hasil gotong-royong kader serta potongan gaji anggota DPR. Inilah bentuk kecil dari komitmen kami untuk rakyat,” ujar Nevi.

Didampingi relawan dan struktur PKS Sumbar, Hj. Nevi dan Sekjen PKS menjangkau sejumlah titik yang sebelumnya dilaporkan masih minim bantuan.

Mereka memberikan paket logistik, peralatan kebersihan, kebutuhan perempuan dan anak, serta dukungan untuk dapur umum. Selain menyerahkan bantuan, keduanya berdialog dengan warga mengenai kebutuhan mendesak pascabencana serta mendorong percepatan status bencana agar penanganan dapat dilakukan secara nasional dan lebih komprehensif.

Politisi PKS ini menyampaikan bahwa langkah pemotongan gaji anggota legislatif PKS bukanlah hal baru, tetapi bagian dari tradisi solidaritas yang selama ini dijalankan partai.

“Setiap kali bencana melanda, PKS berusaha menjadi yang paling cepat bergerak. Ini bukan pencitraan, tapi amanah kemanusiaan. Apa yang kami berikan mungkin belum banyak, tetapi kami ingin memastikan warga merasakan kehadiran negara, merasakan kehadiran kami,” ungkapnya.

Hj. Nevi Zuairina menambahkan bahwa ke depan, PKS akan terus memprioritaskan wilayah yang belum tersentuh bantuan, sambil mendorong mitigasi jangka panjang agar musibah serupa dapat diminimalisir.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kekompakan dan saling menguatkan dalam masa pemulihan.

“Duka ini kita tanggung bersama, dan insya Allah kita bangkit bersama,” tutup Hj. Nevi. Zuairina. (NZMC/Arif)

Hj. Nevi Zuairina Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Alam di Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam

Bernama ID Desember 05, 2025 Comment

Bernama.id - Agam l Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Sumatera Barat yang sedang menghadapi musibah.

Pada kegiatan penyaluran bantuan yang berlangsung di Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, ia menyampaikan bahwa solidaritas dan kebersamaan adalah fondasi kekuatan masyarakat Sumbar dalam bangkit dari bencana alam.

Bantuan yang disalurkan melalui lembaga sosial dan para relawan lokal ini ditujukan untuk membantu warga yang terdampak langsung.

Hj. Nevi menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat dari Sumatera Barat II, sudah menjadi amanah baginya untuk hadir dan memastikan masyarakat mendapatkan dukungan nyata saat menghadapi kesulitan.

Ia menyampaikan bahwa setiap bencana membawa duka dan kerugian, namun Sumbar selalu mampu bangkit berkat budaya gotong royong yang kuat.

“Masyarakat Sumbar, termasuk di Kabupaten Agam, memiliki ketabahan luar biasa. Bantuan ini memang tidak dapat menggantikan seluruh kerugian, namun saya berharap dapat menjadi penguat semangat bahwa kita menghadapi musibah ini bersama-sama,” ujar Hj. Nevi Zuairina.

Bantuan yang diberikan meliputi kebutuhan dasar dan beberapa barang penunjang bagi warga yang masih berada dalam masa pemulihan.

Politisi PKS ini memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, para tokoh nagari, dan relawan yang bekerja keras memastikan distribusi bantuan berlangsung cepat dan tepat sasaran.

Selain bantuan langsung, legislator perempuan PKS ini juga menyoroti pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur di Kabupaten Agam, terutama akses jalan, fasilitas umum, dan jaringan vital yang terdampak.

Menurutnya, pemulihan ini sangat penting agar aktivitas ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada usaha harian dapat kembali berjalan normal.

Ia menyampaikan akan terus mengawal berbagai kebutuhan masyarakat Agam dan wilayah Sumbar lainnya pada tingkat pusat, termasuk memastikan alokasi anggaran penanggulangan bencana dapat dimanfaatkan secara optimal. Nevi juga mengajak masyarakat untuk memperkuat semangat saling membantu.

“Mari kita jaga kebersamaan, terus mendoakan keselamatan daerah kita, dan memastikan setiap langkah pemulihan berjalan dengan aman, cepat, dan berpihak pada masyarakat,” tutup Hj. Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Kamis, 04 Desember 2025

Rahmat Saleh Desak Menteri Evaluasi Diri hingga Keberanian Mundur

Bernama ID Desember 04, 2025 Comment

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menilai sudah sewajarnya seorang pejabat, terutama menteri mempertimbangkan mundur dari jabatan apabila tidak mampu menangani situasi bencana yang terus menelan korban.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025), ia menyampaikan kritik keras terhadap pernyataan sejumlah pejabat kementerian terkait penyebab banjir di berbagai wilayah Sumatera.

Menurutnya, penyampaian data yang seolah menegaskan deforestasi bukan faktor utama justru menyinggung masyarakat yang tengah berduka.

Rahmat menilai pendekatan tersebut keliru, terutama ketika masyarakat masih kehilangan ratusan anggota keluarga akibat bencana.

“Jangan sampai pejabat mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat,” ucapnya.

Dia menegaskan dampak bencana yang terjadi memerlukan keseriusan penuh pemerintah.

Rahmat menyinggung kembali besarnya jumlah korban yang meninggal maupun yang belum ditemukan, dan menekankan situasi tersebut bukan peristiwa biasa.

Menurutnya, diperlukan tanggung jawab penuh dari pejabat yang memegang mandat pengelolaan lingkungan dan kehutanan.

Rahmat kemudian mengaitkan situasi ini dengan standar etika jabatan yang ia lihat diterapkan di negara lain.

“Saya membaca berita tanggal 18 November tentang kabinet Presiden Marcos di Filipina. Mereka mengalami banjir; dua menterinya mundur secara gentleman karena merasa tidak mampu mengatasi situasi itu,” katanya.

Ia menilai langkah serupa tidaklah berlebihan apabila terjadi di Indonesia, khususnya jika pejabat terkait merasa tidak mampu mengendalikan situasi yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat.

“Jadi bukan hal yang salah kalau ada menteri yang merasa tidak sanggup lalu mundur. Itu tugas yang mulia menurut saya,” tegas Rahmat.

Pernyataan tersebut ia sampaikan sebagai dorongan untuk mengevaluasi tanggung jawab kementerian di tengah bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (TPHRS/ABE)