Hj. Nevi Zuairina Sampaikan kebanggaannya, Perempuan Sumbar Kembali Harumkan Negeri Lewat Gelar Pahlawan Nasional

Hj. Nevi Zuairina Sampaikan kebanggaannya, Perempuan Sumbar Kembali Harumkan Negeri Lewat Gelar Pahlawan Nasional

Bernama ID    November 11, 2025    Comment   

Bernama.id - Jakarta, 10 November 2025 l Anggota DPR RI asal Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan rasa bangga dan syukur atas dianugerahkannya gelar Pahlawan Nasional kepada Hajjah Rahmah El Yunusiyyah, tokoh pendidikan perempuan asal Padang Panjang. 

Gelar tersebut resmi diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116/TK Tahun 2025.

“Ini merupakan kebanggaan besar bagi masyarakat Sumatera Barat dan seluruh bangsa Indonesia. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah telah menjadi teladan bagi generasi perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak memperoleh pendidikan dan kesetaraan,” ujar Nevi Zuairina di Jakarta.

Rahmah El Yunusiyyah dikenal sebagai pendiri Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang, lembaga pendidikan Islam khusus perempuan pertama di Indonesia yang berdiri sejak 1 November 1923. 

Menurut Politisi PKS ini, Gagasannya menjadi tonggak penting lahirnya sistem pendidikan modern bagi perempuan di Nusantara serta menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat kemajuan pemikiran dan pendidikan Islam.

Nevi Zuairina menegaskan bahwa perjuangan Rahmah El Yunusiyyah sejalan dengan semangat perjuangan kaum perempuan masa kini untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

  “Beliau menunjukkan bahwa perempuan mampu menjadi pelopor perubahan. Semangatnya harus terus kita hidupkan di dunia pendidikan dan dalam peran perempuan Indonesia hari ini,” tutur Nevi.

Wakil Rakyat Sumbar  ini juga berharap penghargaan tersebut menjadi momentum bagi generasi muda untuk meneladani nilai-nilai perjuangan, keikhlasan, dan kecintaan pada ilmu sebagaimana ditunjukkan oleh Rahmah El Yunusiyyah.

 “Perempuan Sumatera Barat kembali menorehkan sejarah emas. Mari kita lanjutkan perjuangan beliau dengan menyiapkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Rahmat Saleh Tekankan Semangat Gotong Royong di Hari Pahlawan

Rahmat Saleh Tekankan Semangat Gotong Royong di Hari Pahlawan

Bernama ID    November 10, 2025    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Peringatan Hari Pahlawan 10 November kembali menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk mengenang jasa para pejuang bangsa. 

Di Sumatera Barat, makna Hari Pahlawan terasa lebih dalam, mengingat provinsi ini merupakan salah satu daerah yang melahirkan banyak tokoh nasional yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan. 

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh di Jakarta, Senin (10/11/2025).

Rahmat mengatakan, peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi harus menjadi refleksi dan dorongan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dalam konteks kekinian.

Menurutnya, sejarah mencatat keberanian dan pengorbanan para pahlawan tidak hanya terjadi di daerah lain, termasuk Sumatera Barat. 

“Kita memiliki banyak pahlawan dari ranah Minang yang berjuang tanpa pamrih, seperti Tuanku Imam Bonjol, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir. Semangat mereka harus terus hidup, terutama di kalangan generasi muda,” katanya.

Dia menambahkan, Hari Pahlawan bukan hanya mengenang masa lalu, melainkan menyalakan kembali nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan sehari-hari.

Rahmat menilai tantangan generasi muda saat ini berbeda dengan masa perjuangan dahulu, tetapi esensinya tetap sama, bagaimana berkontribusi untuk bangsa dan daerah. 

“Kalau dulu pahlawan berjuang dengan bambu runcing, sekarang perjuangan itu bisa dilakukan dengan cara berinovasi, mengedukasi masyarakat, dan membangun ekonomi lokal,” ujarnya. 

Semangat itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pengembangan UMKM, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Politisi asal Sumbar itu juga menyoroti pentingnya pemerintah memberikan ruang lebih besar bagi generasi muda untuk terlibat dalam pembangunan. 

Banyak potensi anak muda di Sumbar yang harus digali dan diberikan kesempatan untuk berkembang. 

“Saya sering temui pemuda dengan ide-ide hebat di sektor pertanian, digital, dan pariwisata. Namun, akses untuk berkembang dinilai masih terbatas. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya. 

Menurutnya, memperkuat peran pemuda berarti meneruskan semangat para pahlawan dalam konteks modern.

Rahmat mengingatkan nilai perjuangan tidak selalu diukur dari besarnya tindakan, tetapi dari keikhlasan dan ketulusan dalam bekerja untuk masyarakat. 

Ia mencontohkan para guru di pelosok, tenaga kesehatan, serta petani dan nelayan yang terus berjuang di tengah keterbatasan. 

“Mereka juga pahlawan masa kini. Kita sering lupa bahwa perjuangan bisa dimulai dari hal kecil yang memberi manfaat besar,” katanya.

Ia menambahkan, peringatan Hari Pahlawan di Sumatera Barat sebaiknya juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan semangat gotong royong dan kemandirian. 

Menurut Rahmat, dua nilai itu telah menjadi fondasi bagi masyarakat Sumbar dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. 

“Kalau semangat gotong royong itu kita rawat, saya yakin Sumbar akan tetap menjadi daerah yang tangguh dan berdaya saing,” katanya.

Rahmat berharap agar peringatan Hari Pahlawan tahun ini dapat menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air di tengah menurunnya kepedulian sosial akibat arus digitalisasi. 

Ia mengajak masyarakat untuk mengisi semangat perjuangan dengan kerja nyata, terutama bagi kemajuan Sumatera Barat. 

“Kita tidak bisa hanya bangga pada sejarah. Tugas kita sekarang adalah menulis sejarah baru lewat kerja keras dan dedikasi,” ujarnya. (TPHRS/ABE)

Visitasi Badan Publik, Ketua KI Sumbar: Lompatan Kota Padang Jauh Tinggi

Visitasi Badan Publik, Ketua KI Sumbar: Lompatan Kota Padang Jauh Tinggi

Bernama ID    November 07, 2025    Comment   

Bernama.id - Padang l Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat mendatangi badan publik yang masuk dalam tiga besar penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025. Kedatangan ini dalam rangka visitasi badan publik yang meraih nilai tertinggi dalam penilaian tahun ini. 

Pemerintah Kota Padang termasuk badan publik yang dikunjungi. Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra beserta jajaran mendatangi ruang PPID di Balai Kota Padang, Jumat (7/11/2025). 

Kedatangan KI Sumbar disambut Wali Kota Padang Fadly Amran beserta Kepala Dinas Kominfo, Boby Firman dan jajaran. Saat berbincang hangat, Musfi Yendra menyampaikan progres kinerja badan publik secara keseluruhan. 

"Kalau untuk Kota Padang, lompatannya jauh tinggi," ungkap Musfi Yendra.  

Kota Padang sempat berada di peringkat kedelapan saat penilaian keterbukaan informasi publik tahun lalu. Ketika itu Kota Padang masih berada di level menuju informatif. Sedangkan tahun sebelumnya, Kota Padang justru jauh terlempar dari sepuluh besar. 

"Kota Padang kemudian memaksimalkannya di tahun ini, sejak awal tahun 2025 terus aktif mengelola PPID dan melakukan konsultasi ke tempat kami (KI)," jelas Musfi. 

Musfi berpesan kepada PPID utama yang ada di seluruh Sumbar untuk terus aktif. Merekapitulasi Daftar Informasi Publik (DIP) secara baik. 

Wali Kota Padang Fadly Amran saat menerima KI Sumbar mengucap terimakasih atas kedatangan. Menurutnya, kedatangan KI ke Pemko Padang menjadi sebuah tindakan nyata untuk lebih baik ke depannya. 

"Komitmen kami di Padang bagaimana agar program Padang Amanah berjalan baik," jelas Fadly Amran. 

Menurut wali kota, keterbukaan informasi baginya bukanlah jargon atau slogan belaka. Tetapi menjadi aksi nyata dan akan dikupas hingga ke internal Pemko Padang. 

"Tentunya agar lebih baik ke depannya, kita butuh masukan dari Komisi Informasi," kata wali kota. 

Kunjungan KI Sumbar tidak saja melihat ruang pelayanan PPID di Lantai II Balai Kota. Akan tetapi juga melihat langsung dashboard Padang Command Center (PCC) di Balai Kota. Di sini, Tim KI Sumbar banyak mendapat informasi tentang aplikasi "Lapor Padang", "Padang Mobile" dan lainnya. Semua itu merupakan layanan pengaduan bagi warga kepada Pemko Padang.

Diketahui, saat ini tiga daerah masuk ke dalam tiga besar penilaian keterbukaan informasi tahun 2025. Ketiga daerah itu yakni Padang, Pesisir Selatan dan Solok Selatan. (***)

Di Forum Ispimda, Hj. Nevi Zuairina Sampaikan Keluarga Pejabat Publik Harus Jadi Basis Kaderisasi dan Pelayanan

Di Forum Ispimda, Hj. Nevi Zuairina Sampaikan Keluarga Pejabat Publik Harus Jadi Basis Kaderisasi dan Pelayanan

Bernama ID    November 07, 2025    Comment   

Bernama.id - Jakarta, 2025 l Kepala Biro Pembinaan Keluarga Pejabat Publik DPP PKS, Hj. Nevi Zuairina, ketika  di forum Istri Pimpinan Daerah dari PKS, dalam rangkaian Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEKNAS) 2025 memberikan semangat memperkuat peran keluarga pejabat publik sebagai basis kaderisasi dan pelayanan publik. 

Dalam sambutannya yang bertema “Membangun Keluarga Pejabat Publik sebagai Basis K2P2 (Kader, Kaderisasi, dan Pelayanan Publik)”, Hj. Nevi menekankan akan  pentingnya keluarga sebagai fondasi utama dalam melahirkan pemimpin yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan umat.

“Di balik setiap pemimpin yang tangguh, ada keluarga yang kokoh. Dukungan emosional, spiritual, dan sosial dari seorang istri sangat menentukan kualitas kepemimpinan seorang pejabat publik,” ujar Hj. Nevi dalam sambutannya di hadapan para istri kepala daerah, istri wakil kepala daerah, dan istri pimpinan DPRD Provinsi dari PKS.

Politisi PKS ini menjelaskan, keluarga pejabat publik menghadapi tantangan tersendiri di tengah sorotan masyarakat dan padatnya tuntutan publik. Karena itu, ia mengajak para peserta BIMTEKNAS untuk menjadikan rumah tangga sebagai ruang kaderisasi yang aktif dan harmonis. 

“Anak-anak kita adalah generasi penerus perjuangan. Mereka perlu dibekali nilai keimanan, kejujuran, tanggung jawab, dan semangat pengabdian,” tambahnya.

Anggota DPR yang kini duduk di Komisi VI ini juga menekankan pentingnya peran sosial istri pejabat publik dalam masyarakat. Dengan posisi dan pengaruh yang dimiliki, mereka dapat menjadi jembatan antara kebijakan publik dan kebutuhan warga, serta menjadi teladan dalam pelayanan yang tulus.

“BIMTEKNAS ini selain sebagai sarana  pelatihan, juga sebagai ruang konsolidasi untuk memperkuat jaringan dan solidaritas antar keluarga pejabat publik PKS. Dari sinilah lahir sinergi yang akan mendukung suami kita, membina keluarga, dan memberi kontribusi nyata bagi bangsa,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Mengikuti Bimteknas, Nevi Zuairina Siap Kolaborasi bersama Struktur, Konstituen, dan Pejabat Publik PKS

Mengikuti Bimteknas, Nevi Zuairina Siap Kolaborasi bersama Struktur, Konstituen, dan Pejabat Publik PKS

Bernama ID    November 04, 2025    Comment   

Bernama.id - Jakarta, 4 November 2025 l Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara struktur partai, konstituen, dan pejabat publik PKS sebagai kunci keberhasilan perjuangan politik yang berorientasi pada pelayanan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Nevi usai mengikuti Bimbingan Teknis Nasional (BimtekNas) PKS yang digelar selama tiga hari, Ahad hingga Selasa (2–4 November 2025) di Hotel Sultan Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari seluruh Indonesia.

Menurut Nevi, kegiatan BimtekNas bukan hanya wadah peningkatan kapasitas kepemimpinan pejabat publik PKS, tetapi juga sarana memperkuat jalinan kerja antara struktur partai dan konstituen di lapangan agar perjuangan politik PKS semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.

 “Kegiatan ini mempertemukan seluruh elemen kepemimpinan PKS dalam satu semangat kolaborasi. Kita ingin memastikan struktur partai, pejabat publik, dan konstituen berjalan seirama, saling menguatkan, dan saling melayani untuk memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujar Nevi.

Politisi PKS ini menambahkan, penguatan sinergi antara struktur dan pejabat publik sangat penting agar setiap langkah kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan kader PKS memiliki dampak nyata di tengah masyarakat.

  “PKS tidak hanya hadir di parlemen, tapi juga di tengah rakyat. Karena itu, kolaborasi antara pejabat publik dan struktur daerah menjadi motor utama untuk memastikan aspirasi masyarakat diakomodasi dan diperjuangkan secara konsisten,” tegasnya.

Selain memperkuat aspek kepemimpinan dan komunikasi politik, Nevi juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui kerja nyata dan pembinaan yang berkelanjutan. Ia menilai, BimtekNas ini menjadi momentum untuk menyatukan visi agar setiap pejabat publik PKS bekerja dengan integritas dan keteladanan.

 “Kepemimpinan yang kuat lahir dari pembinaan yang terus-menerus dan semangat melayani tanpa henti. Kegiatan seperti ini menjadi bukti bahwa PKS terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat,” tambah Nevi.

Menutup pernyataannya, Nevi menyampaikan tekadnya untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan struktur partai dan konstituen di daerah pemilihannya, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepemimpinan publik yang amanah, efektif, dan berpihak pada rakyat.

“Saya siap berkolaborasi dengan struktur dan konstituen di seluruh tingkatan agar kerja-kerja politik PKS semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” pungkas Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Nevi Zuairina : Larangan Thrifting Harus Jadi Momentum Revitalisasi Industri Tekstil Nasional

Nevi Zuairina : Larangan Thrifting Harus Jadi Momentum Revitalisasi Industri Tekstil Nasional

Bernama ID    November 02, 2025    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang melarang impor barang bekas atau praktik thrifting. 

Ia menilai langkah yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya itu merupakan upaya untuk melindungi industri tekstil dan pakaian jadi (TPT) nasional yang selama beberapa waktu terakhir menghadapi tekanan berat di tengah gempuran produk murah impor.

Menurut  Politisi PKS ini, industri TPT memiliki peran strategis karena menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi salah satu penopang ekspor nasional. 

“Data Kemenperin menunjukkan subsektor tekstil tumbuh 5,90 persen dan pakaian jadi 2,64 persen pada kuartal I 2024. Artinya, industri ini masih punya potensi besar untuk tumbuh jika mendapat perlindungan dan dukungan kebijakan yang tepat,” ujar legislator asal Sumatera Barat II itu.

Namun, ia mengingatkan bahwa maraknya impor barang bekas telah menggerus daya saing produk dalam negeri. Barang thrifting yang dijual murah di pasar-pasar rakyat menjadi substitusi langsung bagi produk lokal, sehingga menekan permintaan terhadap hasil produksi pabrikan domestik. 

“Banyak produsen garmen kecil sampai rumah tangga yang kehilangan pesanan, bahkan terancam gulung tikar karena serbuan pakaian bekas impor,” jelas Nevi.

Lebih lanjut, Nevi menilai kebijakan pelarangan thrifting tidak boleh berdiri sendiri. Pemerintah harus menjadikannya bagian dari paket kebijakan besar untuk revitalisasi industri TPT nasional. 

“Larangan impor penting, tetapi juga harus diiringi penguatan daya saing industri, peningkatan efisiensi produksi, dan inovasi produk. Industri tekstil harus masuk ke era manufaktur 4.0 agar tidak kalah bersaing,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan transisi bagi pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup pada perdagangan barang bekas. 

“Pemerintah harus hadir dengan program pelatihan, pembiayaan, atau dukungan untuk mereka agar bisa beralih ke produksi atau pengelolaan tekstil lokal,” tambah Nevi.

Nevi mengingatkan pula agar pengawasan terhadap jalur impor ilegal diperkuat melalui koordinasi antar-kementerian dan lembaga, termasuk Bea Cukai, Kemendag, dan Kemenperin. Ia menekankan bahwa kebijakan ini akan efektif jika disertai dengan ekosistem industri sirkular, di mana barang bekas dalam negeri dapat dikelola dan diolah ulang menjadi produk bernilai tambah.

“Larangan thrifting bisa menjadi momentum untuk menata kembali industri tekstil nasional. Tapi jangan sampai kebijakan ini memunculkan efek samping sosial dan ekonomi bagi masyarakat kecil. Perlindungan industri harus berjalan seiring dengan keberpihakan kepada rakyat,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Hj. Nevi Zuairina Dorong Percepatan Pembangunan Daerah Bersama Pemerintah Kabupaten Agam

Hj. Nevi Zuairina Dorong Percepatan Pembangunan Daerah Bersama Pemerintah Kabupaten Agam

Bernama ID    Oktober 31, 2025    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, melakukan pertemuan dengan Bupati Agam, Ketua DPRD, dan sejumlah pimpinan OPD untuk membahas langkah-langkah konkret dalam mempercepat pembangunan daerah.

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh semangat dan kolaboratif ini, Hj. Nevi menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Beberapa isu utama yang dibahas antara lain penanganan kemacetan di Pasar Padang Lua, revitalisasi pasar-pasar nagari, pembangunan jaringan irigasi, serta peningkatan layanan dasar masyarakat seperti bantuan ambulans dan perluasan jaringan telekomunikasi di wilayah blank spot.

“Semua program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Agam,” ujar Nevi.

Anggota DPR Komisi VI ini juga mendorong agar setiap OPD segera menyiapkan proposal program pembangunan yang dapat diperjuangkan di tingkat nasional.

“Kita ingin memastikan bahwa aspirasi masyarakat Agam benar-benar sampai dan mendapat perhatian di pusat,” tegasnya.

Pertemuan ini menjadi wujud nyata sinergi antara wakil rakyat dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Agam. (NZMC/Arif)