Irigasi dan Bendungan Disebut Nol Rusak, Rahmat Saleh Ungkap Fakta Berbeda di Sumbar

Irigasi dan Bendungan Disebut Nol Rusak, Rahmat Saleh Ungkap Fakta Berbeda di Sumbar

Bernama ID    Januari 14, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menyatakan pemaparan pemerintah terkait tingkat kerusakan sektor pertanian pascabencana belum menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. 

Penilaian itu disampaikannya saat rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Rahmat terlebih dahulu menyampaikan apresiasi atas langkah cepat para menteri yang turun langsung ke wilayah terdampak bencana. 

Menurutnya, upaya tanggap darurat yang dilakukan pemerintah pusat telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami mengapresiasi kehadiran para menteri di daerah bencana dan langkah-langkah respons cepat yang dilakukan. Bantuan berupa beras dan minyak goreng dari Kementerian Pertanian sangat membantu dan dirasakan langsung oleh warga,” kata legislator dari Fraksi PKS itu.

Namun demikian, Rahmat menekankan bahwa persoalan krusial yang harus segera dibenahi adalah akurasi data kerusakan. 

Dia menilai ketidaktepatan data akan berimbas pada perencanaan dan penghitungan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana.

“Dengan segala hormat kepada tim kementerian, saya harus menyampaikan bahwa data yang dipaparkan tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Dampaknya jelas, jika data keliru maka estimasi anggaran pemulihan juga akan meleset,” ujarnya.

Rahmat kemudian menyinggung kondisi di Sumatera Barat yang menurut laporan pemerintah pusat tidak mencatat adanya kerusakan pada bendungan dan jaringan irigasi. 

Dia menegaskan, data tersebut bertolak belakang dengan fakta yang ia terima dari daerah.

“Dalam paparan data disebutkan irigasi dan bendungan tidak mengalami kerusakan sama sekali. Ini jelas tidak sesuai dengan kenyataan. Bendungan Gunung Nago dan puluhan jaringan irigasi lainnya mengalami kerusakan, tetapi tidak tercatat,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan laporan yang disampaikan pemerintah daerah, kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor pertanian di Sumatera Barat diperkirakan mendekati Rp2 triliun. 

Angka tersebut dinilai jauh lebih besar dibandingkan proyeksi anggaran yang saat ini disiapkan pemerintah pusat.

“Kalau anggaran yang disiapkan hanya sekitar Rp1,4 triliun untuk tiga provinsi, kami menilai jumlah itu belum memadai,” tegas Rahmat.

Atas kondisi tersebut, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah segera melakukan pengecekan ulang serta menyelaraskan data kerusakan dengan pemerintah daerah. 

Langkah itu dinilai penting agar kebijakan dan penganggaran pemulihan pascabencana dapat dirumuskan secara akurat dan tepat sasaran. (TPHRS/ABE)

Rahmat Saleh Perjuangkan Pemulihan Irigasi Pertanian di Sumbar

Rahmat Saleh Perjuangkan Pemulihan Irigasi Pertanian di Sumbar

Bernama ID    Januari 13, 2026    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan agenda pemulihan Sumatera Barat (Sumbar) pasca bencana.

‎

‎Hal itu disampaikannya dalam pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/1/2026). 

‎

‎Fokus utama yang disorotinya adalah pemulihan dan pembangunan kembali sistem irigasi pertanian yang rusak akibat bencana hidrometeorologi.

‎

‎Rahmat menyebut persoalan irigasi tidak bisa dipandang sebagai isu sektoral semata, melainkan menyangkut ketahanan pangan, keberlanjutan ekonomi petani, hingga stabilitas pasokan komoditas nasional. 

‎

‎Menurutnya, Sumbar memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga pangan pada sejumlah komoditi.

‎

‎“Kalau kita bicara pemulihan Sumbar pasca bencana, maka irigasi adalah pintu masuknya. Tanpa irigasi yang berfungsi, produktivitas petani akan terus turun dan efeknya berantai ke ekonomi daerah,” kata Rahmat.

‎

‎Rahmat mengungkapkan, berdasarkan inventarisasi awal, kebutuhan anggaran untuk pemulihan irigasi di Sumbar diperkirakan mencapai Rp 2 triliun. 

‎

‎"Saya di Komisi IV DPR RI akan mendorong agar pemulihan irigasi Sumbar masuk dalam prioritas pembahasan anggaran. Kemudian juga koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, menjadi kunci agar program pemulihan maksimal," katanya.

‎

‎Rahmat mengatakan, irigasi memiliki peran vital dalam menjaga Sumbar sebagai bagian dari rantai pasok pangan nasional. 

‎

‎"Sumbar selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung beras di wilayah barat Indonesia, sekaligus pemasok berbagai komoditas lainnya, bahkan ke luar negeri, dan ini yang harus sama-sama kita perhatikan," jelasnya.

‎

‎Rahmat juga menyarankan pentingnya pelibatan pemerintah daerah dan kelompok tani dalam perencanaan pemulihan irigasi. 

‎

‎"Pendekatan top-down tanpa memahami kondisi lapangan dikhawatirkan menghasilkan pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan, jadi kita harap hal tersebut dilakukan," sebutnya.

‎

‎Selain irigasi, pemulihan sektor pertanian pasca bencana juga harus menyentuh aspek pendukung lain, seperti perbaikan akses jalan produksi, ketersediaan benih, dan perlindungan terhadap risiko gagal panen. 

‎

‎“Komitmen kita jelas, pemulihan Sumbar tidak boleh setengah-setengah. Irigasi harus pulih, pertanian harus bangkit, dan ekonomi masyarakat harus kembali bergerak,” tutupnya. (TPHRS/ABE)

Nevi Zuairina: Jurus Awal Menkeu Perkuat Fiskal Aktif Pemerintahan Prabowo, Perlu Dikawal agar Berdampak ke Sektor Riil

Nevi Zuairina: Jurus Awal Menkeu Perkuat Fiskal Aktif Pemerintahan Prabowo, Perlu Dikawal agar Berdampak ke Sektor Riil

Bernama ID    Januari 06, 2026    Comment   

Bernama.id - JAKARTA l Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menilai langkah-langkah awal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di awal tahun anggaran sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo Subianto menjalankan kebijakan fiskal yang aktif, progresif, dan berorientasi pada penguatan ekonomi nasional.

Terkait kelanjutan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan, Politisi PKS ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. 

Menurutnya, sektor perumahan memiliki efek pengganda yang besar terhadap industri nasional, mulai dari semen, baja, keramik, furnitur hingga sektor pembiayaan. 

“Di tengah ketidakpastian global, menjaga permintaan domestik melalui sektor perumahan adalah langkah strategis,” ujar Nevi.

Namun demikian, Legislator asal Sumbar II ini mengingatkan agar insentif PPN DTP tidak hanya dinikmati pengembang besar. 

"Kami di Komisi VI akan berupaya mendorong agar kebijakan ini diikat dengan penguatan penggunaan bahan bangunan dalam negeri, peningkatan TKDN, serta peran BUMN perumahan dan perbankan nasional agar benar-benar menggerakkan industri dan lapangan kerja," ujar Nevi.

Menanggapi penarikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 75 Triliun dari perbankan BUMN, Nevi menyatakan  memahami langkah tersebut sebagai upaya optimalisasi kas negara untuk menjaga belanja negara tetap ekspansif di awal pemerintahan. 

“Ini menunjukkan pemerintah ingin fiskal bekerja cepat untuk menopang pertumbuhan,” jelasnya.

Meski demikian, Anggota FPKS ini menekankan pentingnya kehati-hatian. Menurutnya, bank BUMN bukan hanya tempat parkir dana negara, melainkan instrumen penting pembangunan ekonomi. 

"Penarikan dana SAL harus bersifat sementara, terukur, dan transparan agar tidak menekan likuiditas, mengganggu penyaluran kredit UMKM, KUR, maupun pembiayaan sektor riil," tambahnya.

Sementara itu, terkait rencana penataan skema tarif bea keluar ekspor batu bara, Nevi menilai kebijakan tersebut perlu diseimbangkan antara kepentingan penerimaan negara dan daya saing industri. Ia mendorong agar tarif dirancang adaptif terhadap harga global, dibedakan antara batu bara mentah dan kebutuhan domestik, serta disinergikan dengan roadmap hilirisasi dan transformasi BUMN energi.

“Saya di Komisi VI mendukung penuh penguatan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo. Yang kami tekankan, setiap kebijakan harus berdampak nyata bagi industri nasional, lapangan kerja, dan memperkuat BUMN sebagai mitra strategis pembangunan,” pungkas Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Tak Hanya Gizi Anak, Ketua DPRD Sumbar Minta MBG SPPG SBLF Jati Perkuat Ekonomi Lokal

Tak Hanya Gizi Anak, Ketua DPRD Sumbar Minta MBG SPPG SBLF Jati Perkuat Ekonomi Lokal

Bernama ID    Januari 04, 2026    Comment   

Bernama.id - PADANG l Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memberikan dampak nyata bagi pengembangan UMKM dan penguatan ekonomi masyarakat sekitar.

Menurutnya, selain memenuhi kebutuhan gizi anak dan mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan, pelaksanaan MBG juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Program MBG tidak hanya soal pemenuhan gizi anak, tetapi juga harus berdampak nyata bagi pengembangan UMKM dan perekonomian masyarakat,” ujar Muhidi saat menghadiri peresmian SPPG Yayasan SBLF Jati, Kecamatan Padang Timur, Ahad (4/1/2026).

Ia menambahkan, program MBG juga menjadi salah satu solusi dalam menekan angka pengangguran di tengah masyarakat. Hal itu terlihat dari keterlibatan warga sekitar dalam operasional dapur MBG.

“Di SPPG Jati, sekitar 60 hingga 70 persen tenaga kerja berasal dari warga Kelurahan Jati,” ungkapnya.

Muhidi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mendukung pelaksanaan program MBG agar berjalan optimal, tepat sasaran, transparan, serta berkelanjutan dalam jangka panjang.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Muslim M Yatim, yang meresmikan SPPG Jati, berharap program MBG dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.

Ia menilai program tersebut sejalan dengan praktik yang telah lebih dahulu diterapkan di sejumlah negara seperti Jepang, Brasil, Thailand, hingga Malaysia.

Menurutnya, melalui pelaksanaan MBG yang konsisten dan berkualitas, cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan dengan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

SPPG Jati dijadwalkan mulai beroperasi pada 8 Januari 2026. Pada tahap awal, layanan MBG akan menjangkau delapan sekolah dengan distribusi lebih dari 260 porsi per sekolah.

Secara keseluruhan, pada pelaksanaan perdana, SPPG Jati akan menyiapkan lebih dari 1.000 porsi makanan bergizi setiap hari, yang selanjutnya akan ditingkatkan secara bertahap seiring optimalisasi operasional dapur dan kesiapan sarana pendukung. (Rel)

Nevi Zuairina Sampaikan Kunjungan Presiden PKS Menguatkan Ikhtiar Pemulihan Sumbar

Nevi Zuairina Sampaikan Kunjungan Presiden PKS Menguatkan Ikhtiar Pemulihan Sumbar

Bernama ID    Januari 02, 2026    Comment   

Bernama.id - Padang l Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, menyambut kedatangan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Sumatera Barat sebagai bentuk kepedulian, dukungan, dan motivasi bagi masyarakat yang terdampak musibah banjir bandang di sejumlah wilayah. 

Kunjungan tersebut dinilai menjadi energi moral bagi proses penanganan pascabencana yang membutuhkan kekuatan bersama, keteguhan iman, serta kerja kolaboratif lintas elemen.

Politisi Perempuan PKS inii menyampaikan bahwa kehadiran Presiden PKS di Sumbar bukan hanya untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan, tetapi juga membawa pesan penguatan nilai, harapan, dan optimisme. 

Sumatera Barat, menurutnya, memiliki sejarah panjang sebagai daerah yang mandiri secara ekonomi dan kuat secara spiritual. Jejak Minangkabau dan Bugis yang dikenal ulet, berdikari, dan berdaya saing menjadi modal sosial penting untuk bangkit dari bencana. 

Ia menegaskan keyakinannya bahwa Sumbar dapat kembali menjadi lumbung padi kekuatan PKS sekaligus etalase politik gagasan dan sosial di wilayah ini, dengan Kota Padang sebagai wajah keterbukaan dan pelayanan publik yang berkeadilan.

Dalam refleksinya, Nevi menekankan pentingnya mengembalikan Sumatera Barat sebagai gudang ulama dan pusat lahirnya pemikir besar bangsa, sebagaimana masa lalu yang melahirkan tokoh-tokoh ulama dan intelektual berpengaruh. 

Spirit “bumi ulama” harus kembali dihidupkan melalui kaderisasi unggul, penguatan masjid sebagai pusat peradaban, serta dakwah yang adaptif, termasuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran nilai kebaikan.

Terkait bencana banjir bandang, Anggota DPR Komisi VI ini mengajak masyarakat memandang musibah sebagai takdir Allah SWT yang menyimpan hikmah. 

Ia mengingatkan bahwa ujung dari setiap perkara yang dijalani dengan kesabaran dan ketakwaan akan berbuah kebaikan. Keikhlasan berbuat, saling membantu, dan sinergi antarpihak menjadi kunci pemulihan. 

Menurutnya, perjuangan pascabencana tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri, melainkan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, partai politik, relawan, dan masyarakat.

Nevi juga menegaskan bahwa PKS akan terus mendorong politik gagasan dan politik sosial yang berpihak pada rakyat, sebagaimana contoh keberhasilan di berbagai tempat yang mengedepankan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat. 

"Saya berharap kunjungan Presiden PKS ini menjadi penguat semangat warga Sumbar untuk bangkit, menata kembali kehidupan, dan menjemput masa depan dengan iman, kerja keras, serta persatuan," tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Dipimpin Muhidi, DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Reses dan Penutupan Masa Sidang Pertama

Dipimpin Muhidi, DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Reses dan Penutupan Masa Sidang Pertama

Bernama ID    Desember 29, 2025    Comment   

Bernama.id - Padang l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Reses sekaligus Menutup Masa Persidangan Pertama dan Membuka Masa Persidangan Kedua Tahun 2025/2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Utama DPRD Sumbar, Senin (29/12/2025).

Rapat Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman bersama Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon. Sementara dari pihak Pemprov dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Arry Yuswandi serta sejumlah OPD dan Anggota DPRD Sumbar.

Muhidi dalam sambutannya menyampaikan, dengan berakhirnya Masa Persidangan Pertama Tahun 2025/2026, maka pada rapat paripurna tersebut DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, akan menyampaikan laporan dari pelaksanaan reses  dan dilanjutkan dengan penyampaian laporan kinerja DPRD pada masa persidangan Pertama Tahun 2025/2026.

Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada masing-masing Anggota DPRD Sumbar, merupakan amanat yang harus diperjuangkan oleh anggota Dewan dalam kapasitasnya sebagai perwakilan masyarakat di lembaga Dewan yang terhormat ini, maupun bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dari pelaksanaan reses pada masa persidangan Pertama Tahun 2025/2026, Sekretariat DPRD telah menghimpun aspirasi dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. 

"Untuk itu, pada kesempatan ini, kami akan sampaikan secara resmi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera  Barat  untuk dapat dimasukkan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah. Untuk itu, kami minta kepada Gubernur untuk dapat menerima hasil pelaksanaan reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Persidangan Pertama Tahun 2025/2026," ujar Muhidi.

Sementara itu, Sekda Arry Yuswandi dalam sambutannya mengapresiasi laporan hasil reses yang disampaikan DPRD Sumbar. 

"Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Arry juga menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah, serta bersinergi dengan DPRD demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.(**)

BEKERJA DENGAN HATI TULUS DAN MURNI : Evi Yandri, Pelipur Lara di Tengah Duka Warga

BEKERJA DENGAN HATI TULUS DAN MURNI : Evi Yandri, Pelipur Lara di Tengah Duka Warga

Bernama ID    Desember 29, 2025    Comment   

Bernama.id - PADANG l 'Pak Evi. Pak Evi,' sapa warga Batu Busuak melihat kedatangan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat ke jambetan, Senin malam (29/12/2025). Dengan sigap, mereka langsung menyalaminya. Ya, sudah sebulan lebih, putra asli Kuranji Kota Padang, Evi Yandri Rajo Budiman selalu hilir mudik ke lokasi Batu Busuk dan Gunung Nago serta Lubuk Minturun yang dihondoh amukan air berwarna coklat dari bukit, Kamis, 27 November lalu. 

Entah itu pagi, siang ataupun malam. Ia dengan senang hati melihat, memantau, meninjau hingga membantu masyarakat penyintas bencana banjir dan galodo. Mendengarkan, menerima, masukan hingga memberikan solusi yang dengan jabatan diamanahkan kepadanya. 

Bagi mereka, Evi adalah penyejuk di tengah padang pasir. Pelipur lara, ia sosok yang mampu mengayomi. Bersedia menerima rengekan warga yang dilanda cobaan hidup, musibah kehilangan rumah hingga anggota keluarganya. 

Dukungan moril dan materiil pun digelontorkan tanpa pamrih. Tujuannya meringankan beban saudara yang tertimpa musibah. Semua itu dilakoninya, dengan senang hati. 

"Pak Evi adalah sosok wakil rakyat yang merakyat. Tak peduli pagi, siang hingga malam pun bisa diganggu. Bahkan membantu warga, uang pribadinya pun di gelontorkan," ucap Dasrul, Warga Batu Busuak. 

Ya, sosok Evi Yandri bukanlah orang baru dalam dunia perpolitikan di ranah Minang ini. Tercatat sebagai kader Partai Gerindra, ia berhasil merebut hati masyarakat dan melenggang maju sebagai perwakilan mereka di DPRD Sumbar pada 2019. 

Diawal karirnya sebagai anggota legislatif, Evi Yandri mampu menyelesaikan amanah lima tahun dari masyarakat tersebut. Pada pemilihan legislatif 2024, ia pun kembali maju dan dipercayai lagi mewakili mereka ke gedung dewan, di Jalan Khatib Sulaiman.  Tak tanggung-tanggung, Evi Yandri pun ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbar hingga lima tahun ke depan. 

Dan, sekarang partai pun mengamanahkan jabatan Sekretaris DPD Gerindra Sumbar kepada putra asli Minang yang pernah bekerja di Jepang selama tiga tahun itu. 

Tak heran, sikap disiplinnya sudah terbentuk ketika ia ditepa sebagai pekerja di salah satu perusahaan otomotif di Negeri Sakura itu. 

"Intinya saya bekerja dari hati, melayani dan mengayomi masyarakat dengan sepenuh jiwa dan raga," ucap Evi Yandri ketika ditanya tentang tips menjaga kesehatan, di tengah kesibukannya ke lokasi bencana. 

Bahkan, sebagai inisiator pembangunan hunian sementara (huntara) mandiri di Pauh, tak jarang Evi Yandri menghabiskan hari-harinya di lokasi bencana. 

"Selama pembangunan huntara ini, saya berkantor di sini, Pauh," ucap Evi Yandri yang setiap hari memantau proses pembangunan 100 unit huntara untuk penyintas bencana banjir dan galodo di Pauh. 

Ia pun agak sedih, karena proses pembangunan agak telat sedikit, karena kekurangan tukang. Tapi itu tak mematahkan semangatnya.

"Insya Allah segera selesai dan ditempati saudara kita yang rumahnya hanyut dihondoh banjir bandang," ucap Evi Yandri. 

Tak hanya itu, ia pun dengan sigap melihat kondisi pengerokan bebatuan di Sungai Batu Busuak. "Ke depannya, sungai ini akan dibuatkan DAM-nya, agar air sungai tidak melebar. Jika proyek pembangunan ini jalan, diharapkan kerjasama warganya dalam menyukseskannya," ucap Evi Yandri yang selalu bersedia di ganggu jam berapa pun oleh warganya. 

Dan, ketika meninggalkan lokasi batu busuak dengan 'kuda besinya' malam itu, Senin (29/12), Evi Yandri melihat ke luar kondisi sungai yang airnya melebar. Entah apa yang dipikirkannya, yang jelas ia bekerja dan melayani dengan hati suci, sehingga diberikan kekuatan untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongannya. (*)