Nevi Zuairina Sampaikan Pemisahan Unit Bisnis Telkom Langkah Tepat Tingkatkan Efisiensi dan Tarik Investor

Nevi Zuairina Sampaikan Pemisahan Unit Bisnis Telkom Langkah Tepat Tingkatkan Efisiensi dan Tarik Investor

Bernama ID    Desember 10, 2025    Comment   

Bernama.id - JAKARTA l Anggota Komisi VI DPR,  Nevi Zuairina menilai positif pada rencana pemisahan unit bisnis yang akan dilakukan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. 

Karena ia menganggap pemisahan ini akan berdampak signifikan bagi efisiensi dan daya saing perusahaan.

"Meningkatkan fokus bisnis, agar unit yang dipisahkan bisa beroperasi lebih mandiri dan efisien, tanpa terhambat birokrasi perusahaan induk," kata Nevi.

PolitiSI PKS ini berharap, Langkah yang dilakukan Telkom dapat mengoptimalkan penarikan investor, khususnya mereka yang hanya tertarik pada unit bisnis dengan fokus bidang tertentu, seperti pada aset yang berkaitan dengan teknologi.

"Menarik investor yang lebih tepat, karena beberapa investor hanya tertarik pada segmen tertentu, misalnya teknologi atau energi," jelas Legislator Sumbar II ini.

Dampak positif lainnya, lanjut Nevi, pemisahan unit bisnis melalui penataan ulang struktur modal, dapat memfasilitasi penyeimbangan kembali struktur modal serta membantu upaya pengurangan utang, baik pada tingkat perusahaan induk maupun anak usaha yang baru dibentuk.

"Restrukturisasi keuangan, untuk membantu mengurangi utang atau menyeimbangkan struktur modal antara perusahaan induk dan anak usaha," ucap istri Gubernur Sumbar periode 2010-2020 itu.

Di sisi lain, spin off yang akan dilakukan Telkom tentu akan memakan biaya besar, harus dipastikan perusahaan induk tetap stabil keuangan dan arus kasnya. Valuasinya harus akuntabel.

"Ini akibat dari pasca spin-off, dimana perusahaan induk dapat mengalami penurunan pendapatan karena aset yang dipisahkan tidak lagi berkontribusi pada laporan keuangan mereka," ujar Nevi.

Nevi menyarankan, paling penting Telkom mesti memastikan saham negara aman, tidak terdilusi, serta mengantisipasi adanya volatilitas harga saham jangka pendek. Saham perusahaan yang baru didirikan seringkali mengalami pergerakan harga yang liar di awal perdagangan karena adanya penyesuaian harga dan strategi dari investor institusional. 

"Segera bangun sinergi baru yang lebih produktif dan efisien," pinta Nevi.

Sebelum spin off, bisnis yang dulunya menjadi satu kesatuan dikhawatirkannya bisa kehilangan manfaat sinergi, seperti akses ke Perbankan, pinjaman antarperusahaan atau konsolidasi aset dalam laporan keuangan.

"Manajemen Telkom tetap fokus pada operasi bisnis inti. Buatlah tim khusus untuk proses ini, agar kinerja Telkom tetap stabil," imbuh Nevi.

"Komisi VI DPR akan terus memantau proses pengalihan ini dan akan berkoordinasi dengan Telkom untuk memperoleh perkembangan serta memastikan langkah yang ditempuh berjalan sesuai ketentuan," pungkas Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Denda Sawit dan Tambang Ilegal Ditagih, Rahmat Saleh Desak Pemanfaatan untuk Sumatera

Denda Sawit dan Tambang Ilegal Ditagih, Rahmat Saleh Desak Pemanfaatan untuk Sumatera

Bernama ID    Desember 08, 2025    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan proses penertiban dan penagihan denda terhadap korporasi sawit dan tambang ilegal berjalan sesuai regulasi. 

Penegasan ini sekaligus menunjukkan posisi negara dalam memastikan pemulihan hak serta kerugian yang timbul akibat aktivitas ilegal di kawasan hutan.

Respons itu pun menjawab usulan dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh, yang sebelumnya meminta pemerintah mengoptimalkan aset sawit ilegal sebagai sumber pendanaan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera.

Satgas PKH menyatakan proses penertiban dan penagihan denda terus berlangsung. 

Dari total 71 korporasi yang ditindak, sebanyak 49 merupakan perusahaan sawit dengan nilai denda mencapai Rp 9,4 triliun. 

Sementara itu, 22 perusahaan tambang ilegal ditagih sekitar Rp 29,2 triliun.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyebutkan sebagian korporasi telah memenuhi kewajiban mereka. 

“Ada 15 PT sawit yang sudah membayar sekitar Rp 1,7 triliun, dan satu korporasi tambang sudah membayar Rp 500 miliar,” ujarnya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (8/12/2025) dilansir _Kompas.com_.

Di sisi lain, sejumlah korporasi masih mengajukan keberatan dan menjalani proses verifikasi lanjutan. 

Barita menegaskan Satgas PKH memberikan ruang dialog, namun hak negara tetap menjadi prioritas. 

Dia menambahkan langkah hukum akan ditempuh jika korporasi tidak kooperatif.

Hingga 8 Desember 2025, Satgas PKH telah menertibkan 3,77 juta hektare kawasan hutan. 

Dari jumlah tersebut, 1,5 juta hektare telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara dan 81.793 hektare kepada Taman Nasional Tesso Nilo. 

Sisanya masih melalui proses klasifikasi sebelum dialihkan sesuai ketentuan.

Langkah Satgas PKH ini sekaligus menjadi jawaban atas dorongan Rahmat Saleh yang menilai aset sawit ilegal sebagai sumber pendanaan yang realistis di tengah menurunnya transfer anggaran pusat. 

Rahmat menekankan dana hasil penertiban tersebut perlu dimanfaatkan untuk percepatan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak banjir dan longsor.

Pendapatan negara dari denda sawit dan tambang ilegal dinilainya dapat diarahkan secara langsung untuk rehabilitasi infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, daerah yang mengalami kerusakan paling parah. 

“Kita berharap, pemerintah menggunakan dana tersebut untuk pemulihan berbagai sektor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” katanya di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Rahmat menyatakan akan terus mendorong hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta koordinasi lintas sektor terkait. 

“Kita tentunya akan dorong di RDP, dan juga dengan kementerian terkait, kita dorong juga semua parpol untuk menyetujui langkah ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Rahmat menyatakan masyarakat tidak boleh kembali menanggung beban akibat aktivitas ilegal yang selama ini mengeruk keuntungan tanpa izin. 

“Ini kesempatan untuk mengembalikan aset kepada rakyat,” ucapnya dalam RDP Komisi IV beberapa waktu lalu.

Dengan progres yang disampaikan Satgas PKH, dia berharap pemanfaatan nilai ekonomi dari aset yang telah dikuasai negara kini semakin relevan dengan kebutuhan pemulihan pascabencana di Sumatera. (TPHRS/ABE)

Nevi Zuairina Apresiasi Kerelawanan Forum Sehat Koto Tangah dan Serukan Penguatan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir Padang

Nevi Zuairina Apresiasi Kerelawanan Forum Sehat Koto Tangah dan Serukan Penguatan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir Padang

Bernama ID    Desember 07, 2025    Comment   

Bernama.id - Padang l Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Forum Sehat Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang tetap bergerak membantu warga meskipun berada di luar wilayah dapil yang ia wakili. 

Menurutnya, solidaritas lintas daerah adalah kekuatan utama masyarakat Sumatera Barat dalam menghadapi bencana banjir bandang dan gangguan pasokan air bersih yang saat ini masih dialami sejumlah kawasan di Padang.

Politisi PKS ini mengatakan bahwa inisiatif Forum Sehat Koto Tangah yang turun langsung menyalurkan bantuan, mendampingi warga terdampak, serta memastikan kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan siap saji, dan layanan kesehatan darurat terpenuhi, merupakan wujud nyata dari kepedulian sosial yang perlu didukung semua pihak. 

"Tugas kemanusiaan tidak mengenal batas daerah pemilihan dan seluruh elemen masyarakat Alhamdulillah bergerak bersama menyelamatkan warga yang terdampak," tutur Nevi.

Dalam komunikasi yang diterima dari pengurus Forum Sehat Koto Tangah, disampaikan bahwa situasi di lapangan masih membutuhkan perhatian khusus. Beberapa lokasi terdampak banjir bandang mengalami kerusakan infrastruktur dan akses air bersih terganggu akibat keterbatasan pasokan PDAM. Kondisi ini membuat kebutuhan bantuan logistik dan pelayanan kesehatan semakin mendesak. 

Menanggapi hal itu, Nevi menyatakan komitmennya untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah, BPBD, serta kementerian terkait agar percepatan penanganan dapat dilakukan secara terukur, cepat, dan menyentuh warga yang paling membutuhkan.

Anggota DPR yang kini duduk di Komisi VI ini juga mendorong agar pemerintah memperkuat mitigasi bencana, terutama di kawasan rawan banjir dan longsor di Kota Padang dan kabupaten/kota sekitarnya. Ia menilai bahwa perubahan iklim membuat intensitas bencana semakin sulit diprediksi, sehingga penguatan tata ruang, perbaikan drainase, serta konservasi daerah aliran sungai harus menjadi prioritas jangka panjang.

Di akhir pernyataannya, Nevi mengajak seluruh warga Sumatera Barat untuk terus saling menguatkan. Ia menyampaikan terima kasih atas laporan, dedikasi, dan kerja nyata para pengurus Forum Sehat Koto Tangah, seraya menegaskan bahwa kepedulian seperti inilah yang membuat Sumatera Barat selalu tangguh di tengah cobaan. 

“Semoga Allah memberi kekuatan kepada seluruh saudara kita yang terdampak. Kita harus terus hadir dan membantu mereka hingga pulih,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Hj. Nevi Zuairina Salurkan Bantuan bagi Korban Bencana Galodo, Banjir, dan Longsor di Sumatera Barat melalui DPD PKS Pasaman Barat

Hj. Nevi Zuairina Salurkan Bantuan bagi Korban Bencana Galodo, Banjir, dan Longsor di Sumatera Barat melalui DPD PKS Pasaman Barat

Bernama ID    Desember 07, 2025    Comment   

Bernama.id - Pasaman Barat l Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, meneruskan perjuangan dengan kepedulian mendalamnya terhadap masyarakat Sumatera Barat yang tengah dilanda duka akibat bencana galodo, banjir, dan longsor yang melanda sejumlah wilayah. 

Melalui struktur DPD PKS Pasaman Barat, bantuan kemanusiaan disalurkan secara langsung kepada para korban sebagai bentuk respons cepat sekaligus wujud solidaritas.

Hj. Nevi menyampaikan bahwa musibah yang terjadi bukan hanya mengakibatkan kerusakan fisik pada rumah dan infrastruktur, tetapi juga meninggalkan luka sosial dan emosional yang mendalam bagi keluarga terdampak. 

Karena itu, menurutnya, kehadiran negara dan para pemangku kepentingan harus dirasakan secara nyata, terutama pada hari-hari awal ketika masyarakat masih berupaya bangkit dari keterpurukan.

“Bencana datang tanpa kita duga, namun kepedulian harus selalu berada di depan. Saya mengucapkan duka mendalam kepada seluruh masyarakat yang kehilangan keluarga, rumah, dan mata pencaharian. Melalui PKS Pasaman Barat, kami berusaha memastikan bantuan dapat segera menjangkau warga yang paling membutuhkan,” ujar Hj. Nevi.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan dasar seperti bahan makanan, selimut, perlengkapan bayi, air bersih, serta bantuan darurat lainnya yang dibutuhkan para pengungsi. 

Relawan PKS di lapangan bergerak dari rumah ke rumah, posko ke posko, untuk memastikan setiap keluarga terdampak memperoleh perhatian. Kehadiran mereka tidak hanya membawa logistik, tetapi juga membawa penguatan moral agar masyarakat tetap tabah menghadapi cobaan.

Politisi PKS ini juga menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, serta elemen masyarakat lain guna memastikan pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran. Ia menilai bahwa mitigasi bencana dan perbaikan lingkungan harus menjadi agenda bersama agar musibah serupa tidak terus berulang.

“Kita adalah satu keluarga besar. Ketika satu daerah terluka, seluruh Sumbar merasakannya. Insya Allah, dengan kebersamaan dan kerja yang ikhlas, masyarakat akan segera bangkit,” tutup Nevi Zuairina. (NZMC/Arif)

Rahmat Saleh Sorot UU Cipta Kerja Lemahkan Pengawasan Kehutanan

Rahmat Saleh Sorot UU Cipta Kerja Lemahkan Pengawasan Kehutanan

Bernama ID    Desember 06, 2025    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menilai sejumlah regulasi yang berlaku saat ini berperan dalam melemahkan kemampuan negara mengendalikan pembalakan hutan dan aktivitas ilegal di kawasan konservasi. 

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Kehutanan di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025), ia menyampaikan kritik terhadap berbagai ketentuan yang menurutnya telah mengurangi kontrol negara terhadap pengelolaan kawasan hutan.

Rahmat secara khusus menyoroti Undang-Undang Cipta Kerja yang menurutnya justru mencabut sejumlah syarat penting terkait perlindungan hutan, termasuk ketentuan minimal 30 persen tutupan hutan di daerah aliran sungai (DAS).

Ia menegaskan hilangnya ketentuan tersebut membuat pemerintah kesulitan mengendalikan aktivitas pembalakan yang pada akhirnya berdampak langsung pada meningkatnya risiko banjir dan longsor. 

“Salah satu hal yang dicabut adalah kewajiban 30 persen hutan di daerah aliran sungai. Ketentuan itu dicabut dalam pasal terkait, sehingga kita tidak bisa mengontrolnya,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah perlu mengambil sikap berani untuk mengevaluasi regulasi tersebut, khususnya bagian yang melemahkan fungsi pengawasan kehutanan. 

Menurut Rahmat, evaluasi perlu dibahas kembali pada tingkat kementerian dan forum lintas sektoral. 

“Mungkin Kementerian Kehutanan bisa menyampaikan dalam rapat-rapat Menko apakah UU Cipta Kerja ini perlu dievaluasi,” katanya.

Rahmat menyinggung laju deforestasi dan pembukaan lahan dalam skala masif tidak dapat dilepaskan dari perubahan regulasi yang lebih longgar dibanding sebelumnya.

Ia mengingatkan selama hampir satu dekade terakhir, sekitar 1,4 juta hektar lahan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dipergunakan untuk berbagai aktivitas perusahaan pemegang izin. 

Menurutnya, skala pemanfaatan kawasan hutan tersebut memperlihatkan bahwa kontrol negara tidak berjalan optimal. “Ini angka yang besar,” tegasnya.

Rahmat juga menghubungkan lemahnya pengendalian hutan dengan peningkatan nilai produksi dan ekspor industri kehutanan. 

Ia menyebut lima perusahaan besar di Sumatera Barat yang produksinya terus meningkat setiap bulan. 

Menurutnya, tren tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil hutan masih berlangsung sangat intensif. 

“Data nanti akan kami berikan, tidak perlu disebutkan nama PT-nya. Tetapi menurut kami ini juga menyumbang besar terhadap bencana banjir,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa bencana yang melanda Sumatera dalam beberapa waktu terakhir tidak berdiri sendiri. 

Kerusakan ekologis, lemahnya pengawasan, serta relaksasi aturan menurutnya saling berkelindan dan memperburuk dampak bencana. 

Rahmat menyayangkan apabila kementerian menyampaikan narasi yang menafikan hubungan antara deforestasi dan banjir. 

Dalam situasi ratusan warga meninggal dan ratusan lainnya belum ditemukan, ia menilai pemerintah harus jujur melihat akar masalah.

“Jangan sampai pejabat mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat,” ujarnya.

Rahmat menegaskan evaluasi terhadap regulasi bukan semata kebutuhan administratif, melainkan bagian dari upaya mengembalikan kontrol negara terhadap kawasan hutan.

Ia berharap pemerintah bersedia meninjau ulang ketentuan dalam UU Cipta Kerja, terutama pasal-pasal yang mengurangi ruang pengawasan dan penegakan hukum. 

“Ini momentum bagi kita untuk mengoreksi kebijakan yang tidak berpihak pada perlindungan hutan dan keselamatan masyarakat,” ucapnya. (TPHRS/ABE)

Lemahnya Kebijakan Jadi Alasan Dorongan Menhut untuk Mundur

Lemahnya Kebijakan Jadi Alasan Dorongan Menhut untuk Mundur

Bernama ID    Desember 05, 2025    Comment   

Bernama.id - Jakarta l Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menegaskan desakan agar pejabat, terutama Menteri Kehutanan (Menhut) mundur berangkat dari lemahnya penanganan pascabencana banjir di tiga provinsi, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Hal ini terutama yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan kinerja Satgas Penyelamatan Kawasan Hutan (PKH).

Rahmat menjelaskan dalam rapat Komisi IV sehari sebelumnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyampaikan kebijakan pascabencana. 

Namun, menurutnya, penjelasan itu tidak menjawab masalah utama di lapangan. 

“Kita ingin fokus membahas langkah penanganan. Banjir belum dua hari surut, tapi kayu gelondongan besar masih melintas di depan warga yang sedang dilanda musibah,” katanya saat dialog di Kompas TV secara daring, Jumat (5/12/2025).

Rahmat menyoroti, aktivitas pembalakan tetap berlangsung meski daerah terdampak berada dalam kondisi darurat. 

Rahmat menilai hal itu menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah. “Faktanya kayu gelondongan segar masih lewat truk pengangkut. Itu bukti Pak Menhut tidak bisa melakukan apa-apa di tengah bencana, terutama pascabencana yang berkaitan dengan kewenangannya,” kata Rahmat.

Rahmat menegaskan, persoalan ini berkaitan langsung dengan perusahaan yang selama ini menggunakan kawasan hutan di luar HGU mereka. 

Temuan Satgas PKH, termasuk penyitaan lahan bermasalah di Padang Lawas sekitar 47 ribu hektare dan di Agam sekitar 3.040 hektare. 

Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut telah menikmati manfaat dari kawasan hutan, sementara ketika bencana datang, masyarakat yang menanggung akibatnya.

“Selama ini mereka yang menikmati. Tapi ketika banjir terjadi, rakyat menderita dan pemerintah yang menanggung beban. Sementara pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari hutan itu tidak punya peran dalam pemulihan,” ujarnya.

Rahmat menegaskan situasi ini membuat Komisi IV berkesimpulan, Menhut kehilangan kendali dalam penegakan kebijakan dan pengawasan sektor kehutanan. 

Karena itu, desakan agar menteri mundur dinilai sebagai konsekuensi dari kegagalan dalam menjalankan kewenangan dasar.

Rahmat menekankan, masalah banjir ini bukan hanya soal curah hujan, tetapi kerusakan alam, terutama hutan yang dibiarkan. 

“Itu semua sudah di depan mata. Kalau kerusakan tidak ditindak, bencana akan terus berulang,” tegasnya.

Bersama Warga Menata Duka : Hj. Nevi Zuairina dan Sekjen PKS Salurkan Bantuan dari Potongan Gaji Anggota DPR untuk Korban Bencana Sumbar

Bersama Warga Menata Duka : Hj. Nevi Zuairina dan Sekjen PKS Salurkan Bantuan dari Potongan Gaji Anggota DPR untuk Korban Bencana Sumbar

Bernama ID    Desember 05, 2025    Comment   

Bernama.id - Padang l Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, bersama Sekjen DPP PKS, turun langsung ke lokasi bencana banjir dan galodo di Sumatera Barat untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan bantuan menjangkau masyarakat yang paling terdampak. 

Dalam kunjungan kemanusiaan tersebut, FPKS DPR RI menyerahkan paket bantuan yang dihimpun dari potongan gaji anggota DPR RI PKS, sebagai wujud aksi nyata solidaritas dan kepedulian terhadap warga Sumbar.

Hj. Nevi Zuairina menyampaikan bahwa musibah yang menimpa berbagai daerah di Sumbar adalah duka bersama. 

Karena itu, PKS menggerakkan seluruh struktur partai dan perwakilan legislatif untuk ikut hadir, membantu, dan memastikan tidak ada korban yang terabaikan. 

“Kami tidak ingin hanya menyampaikan simpati dari jauh. Maka kami datang, melihat langsung kondisi di lapangan, dan membawa bantuan hasil gotong-royong kader serta potongan gaji anggota DPR. Inilah bentuk kecil dari komitmen kami untuk rakyat,” ujar Nevi.

Didampingi relawan dan struktur PKS Sumbar, Hj. Nevi dan Sekjen PKS menjangkau sejumlah titik yang sebelumnya dilaporkan masih minim bantuan. 

Mereka memberikan paket logistik, peralatan kebersihan, kebutuhan perempuan dan anak, serta dukungan untuk dapur umum. Selain menyerahkan bantuan, keduanya berdialog dengan warga mengenai kebutuhan mendesak pascabencana serta mendorong percepatan status bencana agar penanganan dapat dilakukan secara nasional dan lebih komprehensif.

Politisi PKS ini menyampaikan bahwa langkah pemotongan gaji anggota legislatif PKS bukanlah hal baru, tetapi bagian dari tradisi solidaritas yang selama ini dijalankan partai. 

“Setiap kali bencana melanda, PKS berusaha menjadi yang paling cepat bergerak. Ini bukan pencitraan, tapi amanah kemanusiaan. Apa yang kami berikan mungkin belum banyak, tetapi kami ingin memastikan warga merasakan kehadiran negara, merasakan kehadiran kami,” ungkapnya.

Hj. Nevi Zuairina menambahkan bahwa ke depan, PKS akan terus memprioritaskan wilayah yang belum tersentuh bantuan, sambil mendorong mitigasi jangka panjang agar musibah serupa dapat diminimalisir. 

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kekompakan dan saling menguatkan dalam masa pemulihan.

“Duka ini kita tanggung bersama, dan insya Allah kita bangkit bersama,” tutup Hj. Nevi. Zuairina. (NZMC/Arif)